ads


Slider[Style1]

Style2

Style3[OneLeft]

Style3[OneRight]

Style4

Style5

Kejuaraan Lomba Tembak Piala Kasad 2017, Prajurit Wajib Jago Tembak

Kasad Jenderal TNI Mulyono menerima sejumlah piala untuk dipertandingkan.
(Foto: Dade, Tangerangnet.com).
NET - Kepala Staf Angkatan Darat (Kasad), Jenderal TNI Mulyono membuka kejuaraan Lomba Tembak Piala Kasad Tahun 2017, di Lapangan Tembak Divisi Infanteri I Kostrad Cilodong, Depok, Jawa Barat, Senin (21/8//2017). Kejuaraan ini akan berlangsung selama 8 hari, mulai dari 18 sampai 25 Agustus 2017.

Kejuaraan Lomba Tembak tersebut merupakan kegiatan rutin tahunan yang diselenggarakan sebagai bagian dari evaluasi hasil pembinaan latihan prajurit dan satuan jajaran TNI AD, khususnya di bidang menembak. Sesuai dengan salah satu slogan yang sering di sampaikan, “Prajurit harus disiplin, jago perang, jago tembak, jago beladiri, dan memiliki fisik yang prima”.

Tema  yang diusung pada lomba tembak tahun ini adalah “Melalui Lomba Tembak Piala Kasad TA 2017 Kita Wujudkan Prajurit TNI AD Yang Jago Tembak Dalam Rangka Mendukung Tugas Pokok”. Tema tersebut.

Kasad mengatakan  proses regenerasi masih belum berjalan dengan optimal, karena Tim Menembak TNI AD dalam kejuaraan internasional masih didominasi oleh para petembak lama. Oleh karena itu, melalui kegiatan Lomba Tembak Piala Kasad ini, diharapkan dapat muncul petembak baru dengan prestasi yang baik, agar dapat dipersiapkan sebagai atlet untuk Lomba Tembak internasional masa depan, sebagai bagian dari proses regenerasi.

Dalam lomba ada empat materi lomba yang akan  dipertandingkan, yaitu materi tembak senapan, tembak pistol,  tembak senapan otomatis dan karaben. Kejuaraan tersebut diikuti oleh 18 satuan tingkat Kotama yaitu Divisi 1 Kostrad, Divisi 2 Kostrad, Kopassus, Kodam I/BB, Kodam II/SWJ, Kodam III/SLW, Kodam IV/DIP, Kodam V/BRW  Kodam VI/MLW, Kodam IX/UDY, Kodam XII/TP, Kodam XIII/MDK, Kodam XIV/HSN, Kodam XVI/PTM, Kodam XVII/CEN, Kodam XVIII/Kasuari, Kodam IM, dan Kodam Jaya.

Peserta lomba dari  Kotama berjumlah 447 orang dengan rincian 90 orang peserta di kelas pistol Pa Kotama eksekutif, 90 orang senapan, 54 orang pistol putra, 51 orang pistol putrid, 54 orang tembak pistol karaben, dan 72 orang peserta di kelas tembak senapan otomatis , 36 orang tembak runduk.

"Peserta lomba yang meraih juara umum akan menerima penghargaan dan piala bergilir dari Kasad. Tahun lalu sebagai juara umum lomba tembak piala Kasad yaitu Kontingen Petembak dari Kopassus," ujarnya. (dade)



Melawan, Residivis Ditembak Mati Petugas Polrestro Tangerang Kota

Kapolres Metro Tangerang Kota Kombes Pol Harry Kurniawan (kiri)
saat melihar barang bukti yang disita yang didampingi Waka Polres.  
(Foto: Man Handoyo, Tangerangnet.com)   
NET - Abu Bakar, 37, seorang residivis yang kerap melakukan perampasan sepeda motor dan melukai korbannya, ditembak mati oleh petugas Polres Metro Tangerang Kota. Pasalnya saat diminta untuk menunjukkan persembunyian temannya di Kampung Bayur Kali, Kelurahan Lebak Wangi, Kecamatan Sepatan Timur, Kabupaten Tangerang, Banten, berusaha melawan dan merampas senjata api milik petugas. 

"Anggota kami terpaksa menembak pelaku, karena saat ia diminta untuk me nunjukkan tempat persembunyian temannya, BD yang sampai saat ini masuk dalam daftarbpencarian orang (DPO), berusaha melawan dan merampas senjata api milik petugas,'' ujar  Kapolres Metro Tangerang Kota Komisaris Besar Harry Kurniawan, Senin (21/8/20117).

Penembakan itu, kata Kapolres,  berawal dari  ditangkapnya tiga orang jaringan perampasan sepeda motor dari Kampung Bayur yaitu, HS, SB dan AN. Dari mulut mereka, petugas mendapat dua orang nama, masing-masing Abu Bakar dan BD.

Begitu dikembangkan jaringannya, Abu Bakar yang tinggal di Kampung Bayur Kali, berhasil di bekuk. Namun saat diminta menunjukkan tempat persembuyian BD yang masih di wilayah tersebut berusaha melawan. Akibatnya laki-laki itu ditembak di bagian dada hingga tewas di lokasi kejadian.

Adapun barang bukti yang diamankan petugas dari  pelaku, berupa senjata tajam, korek api mirip senjata api dan tiga unit sepeda motor.  “Kasus ini masih kami kembangkan,'' ucap Kapolres. (man)

DENSUS DANA DESA BELUM PERLULAH

Gufroni: "sejahterrakan" oknum kepala desa dan keluarga.
(Foto: Koleksi pribadi)  
Oleh Gufroni

Ramai orang membicarakan soal dana desa. Bermula dari operasi tangkap tangan KPK (Komisi Pemberantasan Korupsi-red) terhadap Bupati dan Kajari (Kepala Kejaksaan Negeri-red) Pamekasan terkait suap penanganan korupsi dana desa. Sekarang muncul wacana pembentukan Densus Dana Desa.

Dana desa saat ini telah menjadi perhatian publik. Apalagi bila melihat dari besaran dana APBN (Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara-red) yang digelontorkan Pemerintah terkait program dana desa yang dimulai sejak tahun 2015. Pada tahun itu, dana desa hanya sebesar Rp. 20,76 triliun. Tahun selanjutnya naik menjadi  Rp.46,98 triliun. Pada tahun 2017 naik lagi menjadi Rp. 60 triliun. Tahun depan membengkak menjadi dua kali lipat yakni sebesar Rp. 120 triliun.

Dengan melihat angka yang sangat besar itu, maka bila dibagi rata-rata per desa mendapatkan dana desa sebesar Rp 800 juta rupiah dan naik menjadi Rp. 1,6 miliar pada tahun 2018 dari lebih 74 ribu desa. Siapa yang bisa menjamin bahwa fungsi pengawasan terkait penyaluran dan pengelolaan dana desa bisa efektif dalam mencegah dana desa tidak diselewengkan?

Maraknya kasus penyelewengan dana desa diyakini akan terus berulang dan akan meningkat dari tahun sebelumnya. Meski sudah ada pengawas dan tenaga pendamping  desa tidak menjamin bahwa dana desa tidak dikorupsi. Justru kenyataannya mereka malah berkongkalingkong dengan  oknum kepala desa sebagai pelaksana dana desa.

Apalagi bila melihat pada seleksi pengawas dan tenaga pendamping desa banyak ditemukan kasus adanya suatu indikasi adanya keterkaitan dengan partai politik tertentu. Dengan kata lain, mereka yang menjadi pendamping dan pengawas dana desa dicurigai dalam “padepokan” yang sama. Maka wajar saja, fungsi pengawasan tidak berjalan efektif.

Selain pengawasan di masing-masing desa, Kementerian Desa juga sudah membentuk Satuan Tugas (Satgas) Dana Desa yang bertujuan untuk melakukan pencegahan dan juga menindaklanjuti adanya temuan atau informasi tentang penyelewengan dana desa. Hanya saja, Satgas ini belum menunjukkan perannya secara signifikan mengingat hanya dibentuk di tingkat pusat saja.

Bersamaan dengan semakin merebaknya penyelewengan dana desa dengan puncaknya berupa penangkapan para pejabat di Pamekasan, Polri diminta oleh Komisi III DPR RI (Dwan Perwakilan Rakyar Republik Indonesia-red) untuk segera membentuk Detasemen Khusus (Densus) Tipikor Polri yang dianggap layak untuk mengemban tugas pencegahan korupsi dana desa karena jelajah kerja dan operasi Polri sangat luas dan mampu menjaring hingga pelosok desa.

Tentu saja kita perlu mengapresiasi upaya dan niat dari Komisi III DPR ini, sebagai salah satu upaya dalam mencegah dan menindak para pelaku korupsi dana desa. Disamping bahwa KPK tidak bisa menjangkau seluruh praktek korupsi di tingkat desa. KPK pun tidak bisa memproses kepala desa yang terlibat korupsi karena kepala desa tidak masuk kategori pejabat yang bisa ditindak KPK.

Namun, kita juga perlu mengkritisi rencana pembentukan Densus Dana Desa dari unsur Polri ini. Setidaknya ada empat hal yang harus dijadikan masukan yang mungkin bisa berarti. Pertama, adakah jaminan Densus Dana Desa bisa efektif mengawasi dana desa? Mengingat anggota Densus adalah dari unsur Polri saja tidak melibatkan dari unsur lain.

Pengalaman terkait kasus korupsi yang ditangani kepolisian tidak begitu banyak diharapkan karena kepolisian lebih mengandalkan lembaga kejaksaan yang menanganinya. Bila Densus Dana Desa jadi dibentuk, dikhawatirkan ada keengganan dari anggota yang tidak terbiasa mengurus kasus korupsi. Selain itu beban di masing-masing satuan yang cukup berat terkait penanganan kasus tindak pidana umum bisa menjadi penyebab kurang seriusnya tim mengurus dana desa.

Kedua, bahwa Densus Dana Desa adalah satu bagian dari Densus Tipikor Mabes Polri yang bisa jadi hanya sebagai pelengkap saja, bukan dijadikan sebagai fokus utama pemberantasan korupsi di dalam program dana desa. Kita tahu bahwa dana desa hingga tahun ini sudah menghabiskan dana APBN hingga mendekati  Rp. 127 triliun. Suatu angka yang fantastis melebihi dari proyek e-KTP (elektronik-Kartu Tanda Penduduk-red).

Semestinya memang dana desa harus jadi perhatian serius dan dijadikan fokus utama di dalam Densus ini. Kita menduga, bahwa kehadiran Densus Dana Desa hanya akan menambah beban anggaran baru, karena tentu akan berhubungan dengan kebutuhan sumber daya dan juga sarana prasarananya.

Ketiga,  sejauh mana koordinasi dengan lembaga kejaksaan yang saat ini berjalan dalam hal mengawasi dana desa. Apakah nanti akan timbul tumpang tindih dalam hal penanganannya. Lalu apa yang menjadi dasar hukum yang bisa dijadikan pedoman antar lembaga keduanya. Jangan sampai ada kesan mengambil kewenangan dari satu lembaga satu ke lembaga lainnya.

Pertanyaan yang penting pula untuk disampaikan, bagaimana dengan kasus-kasus penyelewengan dana desa yang banyak mandeg atau tidak jelas yang ditangani kejaksaan. Sudah menjadi rahasia umum bila kasus itu mandeg, ada dugaan diselesaikan secara adat atau dengan bahasa yang vulgar kasus itu menjadikan kepala desa sebagai “mesin ATM” berjalan oleh oknum kejaksaan.

Bahkan ada dugaaan, di beberapa daerah justru kejaksaan ikut “menikmati" atau mengambil berkah dengan mengadakan pembekalan atau pelatihan bagi para kepala desa terkait pengelolaan dana desa dan kegiatan itu dipungut biaya yang lumayan besar kepada tiap kepala desa sebagai peserta. Ada juga kita mendengar, bila ada kepala desa yang tidak ikut acara pembekalan oleh kejaksaan, maka sewaktu-waktu akan dipanggil kejaksaan. Nah kita perlu khawatir, bila nanti Densus akan melakukan hal  sama yang sudah pernah dikerjakan kejaksaan.

Terakhir, Densus Dana Desa mungkin akan mirip dengan Densus Anti Teror 88. Bedanya Densus 88 menangkapi para terduga teroris dan kadang disertai dengan upaya melumpuhkan terduga hingga tak jarang di antaranya banyak yang tewas di tempat. Publik banyak menyoroti kinerja Densus 88 yang dianggap sering melakukan pelanggaran terhadap hak asasi manusia. Banyak yang jadi korban padahal bukan pelaku teroris dan segudang nada miring yang disematkan kepada Densus 88.

Dalam kaitan ini, kita patut khawatir kehadiran Densus Dana Desa juga akan melakukan hal sama yang biasa dilakukan Densus 88 dalam menangani terorisme. Bahwa korupsi dan terorisme adalah sama-sama kejahatan luar biasa, tapi pola penanganannya harus juga memperhatikan nilai-nilai hak asasi manusia.

Jangan sampai dalam pelaksanaannya justru menimbulkan korban baru dan pelakunya hanya kepada oknum kepala desa saja. Memberantas korupsi dana desa tidak hanya cukup di hilir saja, tapi juga ke hulu dimana biasanya melibatkan oknum birokrasi di eksekutif dan legislatif di masing-masing daerah dan juga melibatkan oknum di kejaksaan.

Sudah saatnya para “bandit" dalam pengelolaan dana desa ini harus dibui. Atau kalau dimungkinkan dana desa ini tak usah lagi digulirkan karena sudah menjadi bancakan korupsi. Bila ingin tetap dipertahankan, maka pengawasan dan penindakan harus semakin diperkuat. Tidak cukup hanya mengandalkan pengawas dan pendamping desa. Karena mereka pun tak jarang berkongkalingkong dengan pelaksana dana desa.

Salah satu opsinya pembentukan Densus Dana Desa yang diharapkan bisa menjawab persoalan tentang pengelolaan dana desa yang seringkali diselewengkan. Tapi tentu kita perlu memberi catatan kritis akan rencana pembentukannya.

Kita berharap pada kemudian hari, dana desa memberi manfaat berarti bagi warga desa untuk lebih sejahtera. Bukan lagi dikorupsi hanya untuk membuat “sejahtera” oknum kepala desa dan keluarganya. Jangan sampai ada berita lagi dimana Bupati dan Kajari ditangkap KPK karena suap dana desa.

Penulis adalah: 

Pegiat Antikorupsi
Akademisi Hukum Universitas Muhammadiyah Tangerang

Gubernur Banten Cek Persiapan Lokasi Perayaan HUT TNI Di Merak

Gubernur Banten H. Wahidin Halim: berikan yang terbaik.
(Foto: Istimewa)  
NET - Gubernur Banten H. Wahidin Halim meninjau lokasi persiapan Hari Ulang Tahun Tentara Nasional Indonesia (HUT TNI) ke-73 yang akan digelar pada 5 Oktober 2017 mendatang.  Wahidin yang hanya didampingi ajudan tersebut melihat secara langsung lokasi yang bakal dijadikan tempat acara perayaan HUT TNI, di Merak, Cilegon, Minggu (20/8/2017).

"Terimakasih Pemerintah pusat sudah menjadikan Banten sebagai tempat HUT TNI yang ke-73. Selaku tuan rumah tentunya harus mampu berbuat yang terbaik bagi para TNI dan masyarakat yang hadir dalam acara nanti," ujar Wahidin Halim di sela-sela peninjauan.

Dalam kesempatan ini, Wahidin Halim yang akrab disapa WH melihat lokasi yang akan menjadi arena acara. Hamparan laut di seputar pelabuhan Merak menjadi perhatian Gubernur Banten. “Hari ini kita lihat persiapan awal, bulan depan akan dicek lagi sejauh mana kemajuan yang sudah dikerjakan,” tutur Wahidin.

Wahidin melihat dari pinggir laut atau di sisi pelabuhan Merak, apa yang sudah dikerjakan oleh panitia dalam persiapan perayaan HUT TNI tersebut. “Pemerintah Provinsi Banten siap memberikan bantuan apa yang diperlukan demi kelancaran persiapan. Tentunya, karena lokasi di seputar pelabuhan Merak sehingga Pemerintah Provinsi Banten akan berkoordinasi dengan Kementerian Perhubungan atau dengan Ditjen Perhubungan Laut,” ungap Gubernur.    

Sebagai tuan rumah, kata Gubernur, Pemerintah Provinsi perlu mebantu persiapan demi kelancaran. “Jangan sampai ada hambatan dalam persiapan lokasi peryaan HUT TNI tersebut,” ucap Gubernur.

HUT TNI sebelumnya, pernah dilaksanakan di Merak, Banten pada 2015. Pada tahun ini Banten kembali terpiih menjadi tuan rumah HUT TNI ke -73. (ril)

Nursholeh Lakukan Sosialisasi Sebagai Balon Walikota Tegal

Nursholeh: kalau memang kehendak rakyat, saya siap.
(Foto: Istimewa)  
NET - Gerak Langkah Wakil Walikota Tegal Drs HM Nursholeh melakukan sosialisasi sebagai Bakal Calon (Balon) Walikota Tegal semakin kencang.  Setelah mendaftarkan diri melalui Dewan Pimpinan Daerah (DPD) Partai Golkar Kota Tegal, Nursholeh yang akrab disebut "Kang Nur", padaMinggu (20/8/2017) pagi,  bersama warga Randugunting yang mengundangnya mengikuti kegiatan jalan sehat.

Ketua Panitia yang juga Ketua RW 10 Kelurahan Randugunting, Kecamatan Tegal Barat, H. Abu Asnadi pada kesempatan tersebut meminta Nursholeh jangan ragu lagi untuk bersaing dalam Pilkada 2018.

"Seluruh warga Randugunting siap menyukseskan Kang Nur menjadi Walikota Tegal 2018-2023," ujar Abu Asnadi.

Sementara itu, menyambut permintaan Warga Randugunting, Nursholeh dengan bersemangat menyatakan kesiapannya. "Jika ini semua atas kemauan dan permintaan panjenengan sedoyo, kawulo nggih siap melaksanakan amanat punika," ucap Nursholeh dengan bahasa Jawa. (dade)

Direktur RSUD Banten Akan Bayarkan Uang Jasa Pelayanan Bulan Ini

Direktur RSUD Banten Dwi Hesti Hendarti: kasihan anak-anak.
(Foto: Istimewa)   
NET – Direktur Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD) Banten Dwi Hesti Hendarti  akan mencairkan uang jasa pelayanan kepada seluruh pegawai honorer. “Insya Allah dalam bulan ini, uang jasa pelayanan sudah bisa dicairkan dan diberikan kepada para pegawai,” ujar Dwi Hesti Hendarti kepada Tangerangnet.com, Minggu (20/8/2017).

Menyampaikan hal tersebut melalui WhtasApp, Dwi Hesti akan mengeluarkan uang jasa pelayanan karena Gubernur Banten H. Wahidin Halim sudah mengetahui persoalan yang  terjadi di RSUD Banten. “Secara keseluruhan jawaban Pak Gubernur bagus, tidak membela siapa-siapa. Paham situasi yang ada,” tutur Dwi Hesti.

Sebelumnya, sekitar 35 orang pegawai honorer RSUD Banten datang ke rumah dinas Gubernur Banten, Selasa (15/8/2017) malam. Kedatangan mereka  mewakli  563 pegawai honorer yang bekerja di RSUD Banten di Jalan Syeh Nawawi Al Bantani, Kelurahan Banjarsari, Kecamatan Cipocok Jaya, Kota Serang. Mereka itu terdiri atas dokter umum, dokter spesialis, perawat, apoteker, bidan, petugas laboratorium, dan lainnya. Kepada Gubernur Banten, mereka menyampaikan berbagai persoalan yang dihadapi antaran lain uang  jasa pelayanan belum dibayarkan yang menjadi hak mareka.

Dwi Hesti menyatakan kini sedang dilakukan perhitungan untuk pembayaran uang jasa pelayanan tersebut. Selama ini, uang jasa pelayanan tersebut distop oleh Inspektorat Provinsi Banten. ”Bila nanti uang jasa pelayanan saya keluarkan dan diterima oleh pegawai honorer, paling saya yang dipanggil Inspektorat. Kalau dipanggil Inspektorat, biar saja. Kasihan anak-anak karena mereka sangat berharap uang jasa pelayanan,” ungkap Dwi Hesti.

Menurut Dwi Hesti, bila uang jasa pelayanan bila tidak segera dikeluarkan RSUD Banten akan terpuruk. “Saya tidak takut kok, anak-anak bertemu dengan Pak Gubernur. Sebenarnya, kedatangan mereka masih menghormati saya dan menghianiti,” ucap Dwi Hesti. (ril)

Gubernur Wahidin Gugah Akademisi Untirta Bangun Banten

Gubernur Banten H. Wahidin Halim: Banten kaya dan subur.
(Foto: Istimewa)  
NET – Gubernur Banten H. Wahidin Halim menggugah para akademisi di lingkungan Universitas Tirtayasa (Untirta), Kota Serang, agar melalui ilmu yang dikembangkan untuk membangun Provinsi Banten yang kaya dengan alam.

"Banten ini kaya, Banten ini subur, Banten ini potensial, tapi permasalahan di berbagai sektor masih banyak seperti masalah pendidikan, infrastruktur, kesehatan serta perekonomian yang masih lemah. Tapi, saya optimis ke depan Banten bisa maju dan bersaing seperti DKI Jakarta dan daerah maju lainnya,” ujar Wahidin Halim saat menghadiri wisuda mahasiswa Untirta di Hotel Royal Krakatau Anyar, Sabu (19/8/20117).

Wahidin mengatakan hal itu tidak akan tercapai kalau kualitas  Sumber Daya Manusia (SDM)-nya lemah. Oleh karena itu, pendidikan di Banten harus baik, sehingga Banten mampu berdaya saing dengan daerah lain.

"Memajukan pembangunan perlu strategi yang matang, perlu produktifitas, dan etos kerja yang baik dari penyelenggara pemerintahan. Dengan demikian, Pemerintah yang bersih dan pemerintahan yang baik (good government and good governance) dapat tercapai,” tutur Wahidin bersemangat.

Menurut Gubernur, permasalahan Banten sangat kompleks sehingga  perlu reformasi untuk mengubah kebiasaan lama menjadi kebiasaan baru yang lebih baik melalui perwujudan reformasi birokrasi di Pemerintahan Provinsi Banten. Ini juga merupakan gagasan dalam visi misi saya, yaitu menciptakan tata kelola pemerintahan yang baik,” ungkap Wahidin Halim yang akrab disapa WH.

WH pun berharap agar fakultas kedokteran di Untirta dapat segera terwujud agar pemenuhan SDM dan kualitas pelayanan kesehatan di Banten menjadi lebih baik.

"Saya akan bantu komunikasi dengan Menteri hingga ke Presiden agar fakultas kedokteran segera terwujud,"  ucap Gubernur yang mendapat sambutan tepuk tangan dari hadirin.

Kepada wisudawan-wisudawati, WH mengucapkan  semoga kalian dapat berguna untuk bangsa dan negara khususnya untuk Banten yang  dicintai ini. (ril) 

Ad Inside Post


Top