ads


Slider[Style1]

Style2

Style3[OneLeft]

Style3[OneRight]

Style4

Style5

PAN Berambisi Menangkan Pemilu Legislatif 2019 DI Banten

Yandri Susanto (tengah) bersama kader PAN Banten seusai Rakor.
(Foto: Syafril Elain/tangerangnet.com)  

NET – Dewan Pimpinan wilayah Partai Amanat Nasional (DPW PAN) Provinsi Banten berambisi memenangkan Pemilu 2019 di wilayah tanah jawara Banten. “Kita harus punya niat baik untuk memenangkan Pemilu 2019 di Provinsi Banten,” ujar Yandri Susanto di hadapan kader PAN, di Kota Serang, Minggu (22/4/2018).

Yandri mengatakan hal itu dalam Rapat Koordinasi Wilayah, Temu Legislatif, dan Temu Bacaleg PAN 2019 se-Banten di Rumah PAN Banten, Jalan Raya Taktakan No. 20, Kota Serang. Rapat tersebut dihadiri oleh seluruh kader terutama bakal calon anggota legislative.

Yandri Susanto dengan kapasitas sebagai Ketua Dewan Pimpinan Pusat (DPP) itu mengatakan kalau partai politik lain sudah pernah menang pada Pemilu legislatif di Banten, kini sudah waktunya PAN untuk menang di Provinsi Banten. “Kita boleh punya keinginan untuk menang di Banten. Jadi, kader PAN terutama calon anggota legislative harus punya kemauan baik untuk memenangkan Pemilu legislative di Banten ini,” ucap Yandri yang juga Sekretaris Fraksi PAN DPR RI itu.

Meskipun PAN punya keinginan untuk menang di Banten, kata Yandri, kader tidak perlu melakukan tindakan tidak terpuji. Misalnya, demi meraih kemenangan lantas memindahkan hasil suara orang lain untuk dimasukkan ke PAN.

“Tindakan seperti itu tidak akan pernah diizinkan oleh PAN. Perbuatan seperti itu haram dilakukan oleh kader PAN. Ingat, berpolitik tetap mengedepankan fastabiqul khairat (berlomba-lomba dalam kebaikan-red). Raihlah kemenangan dengan cara-cara konstitusional,” tutur Yandri mengajak kader PAN.          

Menurut Yandri, kemenangan di Banten bisa diraih bila semua kader bisa menjalankan program meraih 1 juta kader. “Kalau progam 1 juta kader dapat dijalankan dengan baik oleh setiap kader, kemenangan ada di depan mata,” tutur Yandri meyakinkan.

Sementara itu, Ketua DPW PAN Provinsi Banten Masrori mengatakan menjelang Pemilu 2019 semua harus dibenahi terutama struktur organiasi mulai dari Dewan Pimpinan Daerah (DPD), Dewan Pimpinan Cabang (DPC), Rayon, Ranting Rayon.

“Semua kepengurusan harus sudah diisi sampai tingkat kelurahan, RW (Rukun Warga-red), dan RT (Rukun Tetangga-red). Bila kepengerusan semua tingkatan sudah tertata dengan baik, insya Allah dukungan akan dengan mudah didapatkan,” ucap Masrori.

Masrori minta kepada semua Ketua DPD yang berada di kabupaten dan kota se-Banten segera melakukan pembenahan.  “Saya minta kepada semua Ketua DPD segera berbenah dan bila perlu dana, akan disiapkan. Saya akan siapkan dana Rp 1 miliar untuk pembenahan tingkat kelurahan tersebut,” ujar Masrori yang disambut dengan tepuk tangan. (ril)

  

Proses Pencairan Dana Hibah, Tetap Jalan

Irvan Santoso: kami serahkan kepada pimpinan. 
(Foto: Istimewa/koleksi pribadi)   

NET – Kepala Biro Kesejahteraan (Kesra) Provinsi Banten Irvan Santoso mengatakan proses pencaiaran dana hibah tetap dilakukan meski ada permintaan dari Komisi V DPRD Banten untuk dihentikan sementara.

“Kami sudah mengajukan sebagian lembaga penerima untuk pencairan ke BPKAD (Badan Pengelolaan Keuangan dan Anggaran Daerah-red). Kami serahkan kepada pimpinan (Gubernur Banten-red) soal ini,” ujar Irvan menjawab pertanyaan wartawan, Minggu (22/4/2018).

Sebelumnya, disebutkan ada 263 lembaga penerima hibah bidang keagamaan telah ditetapkan melalui SK Gubernur Banten tentang Badan/Lembaga Calon Penerima Hibah Tahun Anggaran 2018 tertanggal 19 Maret, dengan nomor 978/147/Kesra/III/2018. Ditandatangani oleh Kepala Biro Kesra Irvan Santoso atas nama Gubernur.

Berdasarkan data Biro Administrasi Pembangunan Daerah (Adpem), hibah uang tahun anggaran 2018 di Pemerintah Provinsi (Pemprov) Banten tidak hanya untuk bidang keagamaan di Biro Kesra, tapi juga ada 11 Organisasi Perangkat Daerah (OPD) lainnya. Yakni, di Dispora, Kesbangpol, Dindikbud, Diskominfo, DP3AKKB, DKP, Dinas Koperasi, dan UKM, BKD, Dinkes, Biro Pemerintahan, dan Dinas Pariwisata.

Kepala Biro Adpem Banten Mahdani mengatakan dari 12 OPD yang memberikan hibah uang tahun anggaran 2018, Dindikbud dan Biro Kesra yang paling besar anggarannya. “Total hibah uang 2018 Pemprov Banten lebih dari Rp294 miliar. Di Dindikbud lebih dari Rp 130 miliar, Biro Kesra lebih dari Rp 102 miliar, sisanya di sepuluh OPD,” tutur Mahdani kepada wartawan baru-baru ini.

Mahdani menjelaskan penetapan lembaga/badan penerima hibah di setiap OPD, diverifikasi oleh OPD masing-masing. Terkait hibah uang di Biro Kesra, Mahdani mengaku lembaga calon penerima hibahnya sudah ditetapkan melalui SK Gubernur Banten. “SK-nya sudah ada, Pak Gubernur mendelegasikan penandatanganan SK kepada Kepala Biro Kesra. Jumlahnya ada 263 calon penerima,” ungkapnya.

Saat dikonfirmasi, Kepala Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD) Banten Nandy Mulya S mengatakan pihaknya sudah menerima usulan pencairan dana hibah dari Biro Kesra. “Posisi BPKAD kalau sudah ada rekomendasi dari OPD, kemudian dokumennya sudah lengkap, sesuai aturan ya, harus dicairkan,” kata Nandy.

Terkait permintaan Komisi V untuk menunda pencairan, Nandy mengatakan pihaknya tidak memiliki kewenangan untuk menunda atau mempercepat. “Sebagian lembaga sudah diusulkan pencairan, jumlahnya saya kurang ingat berapa. Tapi sesuai aturan, tetap jalan. Kita bekerja berdasarkan aturan. Hibah kan ada aturannya. Yang bisa ditunda adalah proses pengusulan dari OPD, bukan proses pencairannya,” tambah Nandy.

Sementara itu, dilansir media lokal Banten, Ketua Komisi V DPD Banten  Fitron Nur Ikhsan, Komisi V mempersoalkan proses verifikasi lembaga penerima hibah tahun 2018 di Biro Kesra hingga melakukan uji petik di lapangan. Sebab, pihaknya menginginkan kepemimpinan Gubernur Wahidin Halim dan Wakil Gubernur Andika di tahun pertamanya, dapat benar-benar bersih dari upaya-upaya tidak terpuji.

“Reformasi birokrasi harus dikedepankan. Kita awali dengan tertib administrasi dan tata pemerintahan yang bersih,” ungkapnya.

Terkait uji petik, Fitron mengaku akan terus dilakukan hingga semuanya clear. Bahwa lembaga yang menerima hibah uang sesuai persyaratan yang ditentukan. Yang tidak sesuai prosedural, bila tidak mengundurkan diri tetap harus dicoret. “Makanya, kami minta pencairan hibah distop dulu hingga clear. Nanti Keputusan Gubernur harus direvisi,” katanya. (*/ril)

Waka Polres Labuhan Batu Ditemukan Dalam Keadaan Meninggal Dunia

Jenazah Waka Polres Labuhan Batu Kompol Andi 
Chandra saat dievakuasi dari TKP. 
(Foto: Istimewa)   

NET – Wakil Kepala (Waka) Polres Labuhan Batu Komisaris Polisi (Kompol) Andi Chandra, ditemukan dalam keadaan meninggal dunia, Minggu (22/4/2018). Waka Polres ditemukan di perairan Desa Sei Lumut, Kecamatan, Panai Tengah, Kabupaten Labuhan Batu, Sumatera Utara.

Setelah dikabarkan hilang saat menjalankan tugas, pada Minggu (22/4/2018) pukul 07:30 WIB dilakukan pencarian yang dipimpin oleh Kapolres Labuhan Batu AKBP Frido Situmorang. Kapolres bergerak bersama tim gabungan personil Polres Labuhan Batu dan jajaran.

Ikut dalam tim pencarian tersebut dari Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Kabupaten Labuhan Batu,TNI beserta warga, dan nelayan setempat. Tim gabungan kemudian menyisiri sekitar Tempat Kejadian Perkara (TKP).  

Dari hasil pencarian tersebut,   berhasil ditemukan oleh tim Waka Polres Kompol Andi Chandra dalam keadaaan meninggal dunia. Penemuan tersebut tidak jauh dari lokasi karamnya speed boad Polisi Airud Polres Labuhan Batu yang ditumpangi Waka Polres.

Sebelumnya, Sabtu (21/4/2018) Waka Polres melakukan patroli di perairan Desa Sei Lumut, Kecamatan, Panai Tengah, Kabupaten Labuhan Batu. Namun, malang mengalami kecelakaan mengakibatkan Waka Polres meinggal dunia.  (dade)

Gubernur Banten Setuju Diusut, Soal Bantuan Dana Hibah 2018

Gubernur Banten H. Wahidin Halim: perlu juga diusut hibah 2012-2017.   
(Foto: dokumentasi/tangerangnet.com)    

NET -  Langkah proaktif  Komisi V DPRD Banten dugaan penyimpangan penyaluran dan bantuan dana hibah tahun 2018, mendapat apresiasi dari  Gubernur Banten H. Wahidin Halim.

"Ya, kita dukung. Sebab, kita menginginkan semua penggunaan dana transparan dan jangan ditutup-tutupi. Hal ini sesuai komitmen saya dalam memberantas tindak pidana korupsi di Banten, " ujar Gubernur Banten menjawab pertanyaan wartawan, MInggu (22/4/2018).

Gubernur mengatakan sejauh ini selalu menekankan kepada pimpinan Organisasi Perangkat Daerah (OPD) dan jajarannya untuk bekerja terbuka termasuk soal bantuan dana hibah. "Kalau memang ada kecurangan, sanksi akan diberikan kepada pimpinan OPD dan jajarannya. Sebab bantuan hibah itu untuk masyarakat Banten, bukan untuk saya, keluarga, dan tim sukses, " tutur Gubernur.

Komisi V yang menyoroti dana hibah 2018, kata Gubernur, sangat membantu memberikan informasi, dan bila mana memang terjadi kecurangan, bisa dilakukan pembinaan dan sanksi. "Kalau perlu bantuan hibah tahun-tahun sebelumnya, missal sejak tahun 2012 sampai tahun 2017 juga diperiksa Komisi V, biar masyarakat tahu," ungkap Wahidin Halim yang akrab disapa WH itu.

Namun demikian, kata WH, langkah Komisi V dalam menyoroti dana hibah tahun 2018, bukan dilandasin karena ada kepentingan lain. " Misalnya, titipan suatu lembaganya tidak dapat, " jelas Gubernur.

Soal desakan Komisi V untuk tidak mencairkan dulu dana hibah, lanjut Gubernur WH, sudah ditanyakan langung ke Biro Kesejahteraan Rakyat (Kesra), Biro Administrasi Pembangunan Daerah (Adpem) dan Badan Pengelolaan Keuangan dan Anggaran Daerah (BPKAD) dan semuanya sedang proses dan secara adminitrasi tidak ada alasan untuk menghentikan bantuan dana hibah tersebut.

"Nah ini yang aneh. Belum cair, kok sudah ada yang bilang di koran dipotong 20 persen oleh tim sukses saat Pilgub Banten 2017 lalu. Inikan ada motif lain," tegas WH.  

Diketahui Komisi V DPRD Banten melakukan pemanggilan terhadap Biro Kesra Pemprov Banten, Kamis (19/4) lalu. Pemanggilan tersebut dikemas dengan agenda rapat kerja. Dari pihak Biro Kesra sendiri dihadiri langsung Irvan Santoso sebagai Kepala Biro.

Dalam klarifikasinya yang disampaikan saat rapat tersebut, Irvan mengaku lembaganya telah melakukan proses verifikasi pengajuan proposal permohonan dana hibah 2018 sesuai prosedur yang berlaku. “Kami sudah melakukan verfikasi dengan benar, karena ini memang amanat Gubernur, " kata Irvan.

Soal tudingan temuan Komisi V DPRD Banten terkait adanya koordinator, pemotongan 20 persen, dan tanggal mundur, serta pengakuan dari terduga koordinator, Irvan dengan tegas mengatakan, “Tidak ada. Semua proses verifikasi sesuai aturan yang berlaku". (*/ril)


PT KCI Kampanye Gerakan Membaca Buku Dalam Kereta

Pengguna jasa kereta listrik diajak aksi membaca. 
(Foto: Dade Fachri/tangerangnet.com)    

NET - PT Kereta Commuter Indonesia (KCI) bersama Yayasan Taman Baca Innovator menggelar aksi ‘keREADta’ pada Minggu (22/4) pagi ini. KeREADta (baca:ke-réad-ta) merupakan gerakan membaca buku sekaligus ajakan untuk menjadikan membaca sebagai kebiasaan, khususnya di dalam Kereta Rel Listrik (KRL).

Vice President Corporate PT KCI Eva Chairunisa mengatakan aksi dengan bertajuk “Ketika kereta menjadi tempat yang menyenangkan untuk membaca” ini bertujuan untuk membangun kesadaran masyarakat khususnya pengguna jasa tentang manfaat dan pentingnya membaca sekaligus memberikan motivasi gemar membaca.

“Pada agenda kali ini, PT KCI berkolaborasi penuh dengan Taman Baca Inovator, Indoreadgram dan Booktube ID yang bergabung menjadi tim inisiator bernama LokomoTim," ujar Eva Chairunisa, di Jakarta.

Sebelumnya, kata Eva,  aksi serupa telah sukses dijalankan tahun lalu, kali ini #KeREADta 2018 dikemas dalam kegiatan yang lebih seru, menarik, dan tentunya tidak hanya sebatas kegiatan membaca di dalam KRL saja.  Kegiatan ini dilaksanakan dalam rangka Hari Buku Sedunia yang jatuh setiap tanggal 23 April.

Menurut Eva, aksi tersebut diikuti oleh sekitar 400 peserta yang terdiri atas relawan-relawan pegiat literasi. Aksi ini dibuka dengan flashmob membaca buku serentak di dalam KRL yang bergerak dari Stasiun Jakarta Kota dan berakhir di Stasiun Universitas Indonesia.
Eva mengatakan mendukung penuh kegiatan ini karena aktivitas membaca merupakan kegiatan yang sangat positif untuk mengembangkan wawasan dan pengetahuan. "Dalam menggunakan transportasi KRL biasanya pengguna akan punya cukup waktu selama dalam perjalanan," ujarnya.

Eva menjelaskan akan sangat disayangkan bila waktu yang ada tidak digunakan untuk membaca. Aksi ini tentu bisa menjadi inspirasi bagi penumpang KRL untuk memanfaatkan waktunya selama dalam perjalanan.

Rangkaian aksi ini sejalan dengan program sosialisasi dan edukasi Rumah Baca Si Karel milik PT KCI yang saat ini sedang dalam proses pembangunan di wilayah Tenjo, Kabupaten Bogor. "Nantinya buku bacaan berkualitas yang terkumpul dari aksi ini, sepenuhnya akan disumbangkan untuk mengisi Rumah Baca di lokasi yang akses terhadap buku bacaannya masih minim,” tutur Eva.

Selain mengampanyekan gemar membaca buku di dalam rangkaian KRL, imbuh Eva, aksi ini juga berlanjut dengan Talk Show di Kampus Universitas Indonesia.

Talk show yang terbagi menjadi lima kelas inspirasi ini diisi oleh sejumlah narasumber kenamaan dan berpengalaman. Saat ini fakta literasi Indonesia tergolong miris. Indonesia nyaris menempati posisi buncit yakni peringkat 60 dari 61 negara yang diteliti.

Tingkat membaca siswa Indonesia juga berada di peringkat ke-57 dari 65 negara yang diteliti. Sedangkan minat baca di Indonesia hanya 0,0001 persen.  Artinya, hanya 1 dari 1.000 penduduk yang memiliki minat baca.

"KeREADta merupakan aksi nyata untuk terus mendorong minat baca masyarakat Indonesia, dimulai dari transportasi umum, KRL khususnya,” ucap Eva.

Hal itu, kata Eva, merupakan komitmen penting dari PT KCI dan LokomoTim yang dapat dimaknai transportasi umum bisa menjadi tempat yang nyaman bagi para penikmat buku sekaligus memberi stimulus kepada pengguna jasa lain untuk selanjutnya membiasakan diri membaca buku di mana saja.

“Sebagaimana yang dinyatakan penulis pemenang American Printz Award asal Inggris, Aidan Chambers, readers are made, not born," katanya. (dade)

Wagub: HIPMI Banten Wajib Bantu Wujudkan Perekonomian Warga

Wakil Gubernur Banten Andika Hazrumy (berpeci): penciptaan
wirausaha kreatif.  (Foto: Istimewa)   

NET - Wakil Gubernur (Wagub) Banten Andika Hazrumy meminta semua pihak di Banten untuk bahu membahu meningkatkan perekonomian warga di Banten melalui penciptaan wirausaha kreatif dengan konsep one person one product (OPOP), one village one product (OVOP), dan one village one corporation (OVOC).

Tiga konsep tersebut merupakan prinsip dasar yang harus digunakan untuk membangun dan memajukan perkonomian masyarakat melalui pemberdayaan individu berdasarkan potensi yang dimiliki anggota masyarkat, terutama kalangan muda.

Wagub mengatakan hal itu saat menghadiri pelantikan pengurus Badan Pengurus Daerah Himpunan Pengusaha Muda Indonesia (BPD HIPMI) Banten di Hotel Horison Ultima Ratu, Kota Serang, Jumat (19/4/2018).  Pengurus BPD HIPMI yang baru dibawah kepemimpinan Dedi Muhdi dilantik oleh Wakil Ketua BPP HIPMI Yaser Paltito.

Wagub mengungkapkan Pemerintah Daerah, HIPMI, akademisi, industri dan masyarakat berkolaborasi bersama dalam membangun budaya inovasi melalui pengembangan kreativitas dan perilaku inovatif.

Guna memenangkan kompetisi pada era Masyarakat Ekonomi Asean (MEA), kata Wagub, Indonesia membutuhkan 5,8 juta pengusaha baru. Saat ini jumlah pengusaha Indonesia, baru mencapai 1,56 persen dari total penduduk Indonesia. Angka tersebut masih jauh dibawah standar World Bank yang  mensyaratkan jumlah pengusaha harusnya mencapai 4 persen dari total penduduk.

Oleh karena itu, kata Andika, HIPMI diharapkan menjadi mitra strategis Pemerintah Provinsi Banten untuk mendorong dan berperan serta dalam mengembangkan jiwa kewirausahaan di kalangan generasi muda.

Wagub mencontohkan HIPMI Banten salah satunya dapat melakukan pelatihan untuk start-up business yang dalam menjalankan bisnisnya melakukan pemanfaatan teknologi informasi dan komunikasi.  Pengembangan usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM) dengan mengadaptasi teknologi informasi dan komunikasi adalah suatu keniscayaan.

Mengutip data Asosiasi Penyelenggara Jasa Internet Indonesia (APJII) pada Januari 2018, Andika mengatakan hasil survei menunjukkan pengguna internet di Indonesia telah mencapai 143,2 juta jiwa. Dari jumlah tersebut, 53 persen lebih di antaranya mengetahui internet sebagai tempat jual beli barang dan jasa serta pernah melakukan transaksi jual-beli barang atau jasa secara online.

“Data tersebut menunjukkan peluang yang cukup potensial bagi pelaku UMKM untuk memanfaatkan teknologi informasi dan komunikasi dalam pemasaran barang dan jasa di platform digital,” ungkap Wagub.

Sebagaimana diketahui, OPOP, OVOP dan OVOC adalah konsep UMKM yang berawal dari perorangan yang menghasilkan satu produk. Setelah itu, orang per orang yang memiliki kesamaan produk bisa bergabung dalam unit terkecil pemerintahan, yaitu desa. 

Setelah satu desa memiliki produk unggulan untuk meningkatkan kesejahteraan warganya maka agar kelompok mereka memiliki badan hukum usaha dari OVOP akan berubah menjadi OVOC—One Village One Corporation, yaitu satu desa satu perusahaan. Bentuk perusahaan dapat berupa PT (Perseroan Terbatas) yang berjiwa Koperasi atau berbentuk Koperasi, tetapi berorientasi seperti PT. (*/ril)



Seba Baduy, Antara Budaya Tradisi Dan Wisata Banten

Gubernur Banten H. Wahidin Halim (tiga dari kiri) didampingi Sekda 
Ranta Soekanta dan Pjs Bubati Lebak Ino S. Rawita, bermain angklung. 
(Foto: Istimewa)   
NET -  Dinas Pariwisata (Dispar) Provinsi Banten secara khusus telah menyiapkan konsep berbeda untuk ritual Seba Baduy tahun 2018 ini. Perpaduan Budaya Tradisi Seba dan Seni pada masing-masing daerah di Banten serta pengenalan wisata 7 wonders, dilakukan guna menarik wisatawan.

Kepala Dinas Pariwisata Eneng Nurcahyati mengatakan kombinasi antara Budaya Tradisi Seba yakni Baduy merupakan salah satu 7 Wonders, dengan seni yang ada di derah-daerah di Provinsi Banten, merupakan upaya Pemerintah untuk memberikan suguhan berbeda, serta meningkatkan industri pariwisata di Banten.

"Sengaja untuk yang perdana ini mengenalkan 7 wonder dalam agenda budaya tradisi, yang secara tradisi nanti malam akan dilakukan ritualnya. Kami mencoba memikirkan apa yang menjadi daya tarik wisatawan, makanya secara bersamaan kami coba sajikan keragaman seni budaya dari daerah lainnya yang dimilki kabupaten dan kota di Banten sebagai aset budaya Banten," ujar Eneng saat diwawancarai di Alun-alun Barat Kota Serang, Sabtu (21/4/2018).

Wisata 7 Wonders of Banten yang terdiri atas Cisadane, Banten Lama, Anyer-Cairta, Tanjung Lesung, Sawarna, Baduy, dan Taman Nasiona Ujung Kulon, kata Eneng, merupakan potensi wisata yang dimiliki Banten. Banten tidak hanya memiliki 7 destinasi wisata unggulan, namun untuk saat ini ketujuh destinasi itulah yang menjadi fokus utama sebagai branding Banten.


"Itu magnet, bukan berati Banten hanya punya tujuh itu. Jadi bagaimana dengan magnet Banten 7 Wonder ini. Kami juga mengajak teman-teman di kabupaten kota untuk fokus, dari Banten 7 wonders ini interlinenya kita gali, kita explore, dan kita tata menjadi lebih cantik. Semoga ini bisa jadi konesn juga buat teman-teman daerah dan para pelaku industri untuk bagaimana caranya membangun pariwisata yang ada di Banten," tutur Eneng mejelaskan.

Untuk data wisatawan yang hadir pada prosesi ritual Seba, kata Eneng, pihaknya belum merincinya karena masih fokus menyelesaikan acara agar bisa berjalan dengan baik.

"Secara 7 wonders kita belum rinci tapi dari kunjungan ke Banten ini hampir 16 juta pergerakan untuk wisatawan nusantara, 300 untuk wisatawan mancanegara. Untuk seba belum dapat laporan. Kami masih fokus pada acara," kata Eneng.

Eneng mewakili Pemerintah Provinsi Banten juga mengucapkan terima kasih kepada sleuruh pihak yang telah turut serta dalam mensukseskan acara tahunan ritual Seba Baduy.

"Ini yang terbaik saat ini yang bisa kami sajikan dari Dispar Provinsi Banten yang tentu saja tidak berdiri sendiri. Kami dibantu Dinas Pendidikan untuk ritualnya yang akan dilakukan nanati malam, dan OPD (Organisasi Perangkat Daerah-red)  lainnya, termasuk Polda, Polres, Polsek, dan pelaku wisata di Banten, serta Genpi Nasional yang datang ke Banten untuk menyaksikan even ini," tutur Eneng. (*/ril)                             

Ad Inside Post


Top