ads

Slider[Style1]

Style2

Style3[OneLeft]

Style3[OneRight]

Style4

Style5

TPF PWI Mulai Temukan Pokok Masalah Kematian Wartawan Yusuf

Ketua TPF PWI Ilham Bintang saat memimpim rapat perdana bersama 
anggota TPF: sumber dana TPF dari PWI Pusat. 
(Foto: Istimewa)   

NET - Tim Pencari Fakta Persatuan Wartawan Indonesia (TPF PWI) minggu depan turun ke lapangan di Kota Baru dan Banjarmasin, Kalimantan Selatan untuk mencari fakta terhadap tewasnya wartawan Muhammad Yusuf di Lembaga Pemasyarakatan (Lapas) Kota Baru.

Ketua PWI Provinsi Kalimatan Selatan (Kalsel) Zainal Helmie yang juga anggota TPF PWI, Jumat (22/6/2018)  mengatakan anggota TPF akan menemui berbagai pihak dalam rangkan verifikasi dan klasifikasi terkait data dan fakta yang telah dikumpulkan terkait kasus tewasnya wartawan media Kemajuan Rakyat.com.

Dalam kesempatan itu, Helmie membantah TPF dipengaruhi apalagi dibiayai oleh pihak-pihak tertentu. “Seluruh biaya TPF PWI murni dana sendiri oleh PWI Pusat,” tutur Helmie seusai sidang paripurna TPF PWI Pusat di Jakarta.

Menurut Helmie, berbagai berita yang beredar yang menuding TPF disponsori pengusaha hitam merupakan hoax dan fitnah. ”Kami sedang mempertimbangkan untuk melaporkan ke polisi sumber dan     penyebar informasi dan media yang memuat menyebarkan fitnah itu,” tandas Helmie.

Sementara itu, ketua TPF PWI Pusat Ilham Bintang mengungkap TPF sudah mulai menemukan pokok-pokok atau akar masalah yang ada. ”Kami akan melakukan penelitian dan verifikasi terhadap berbagai penemuan sementara TPF,” katanya. (*/ril)

KPU Kota Tangerang Musnahkan 1.848 Surat Suara Rusak

Para komisioner KPU dan Panwaslu Kota Tangerang perlihatkan 
surat suarayang russak akan dimusnahkan dengan mesin pencacah. 
(Foto: KPU Kota Tangerang)  

TANGERANG - Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kota Tangerang melakukan pemusnahan ribuan surat suara rusak di halaman Kantor KPU Kota Tangerang, di Jalan Nyi Mas Melatik, Kecamatan Tangerang, Jum'at (22/6/2018). Ribuan surat suara tersebut dimusnahkan dengan cara di cacah (dihancurkan) dengan menggunakan mesin pencacah kertas.
Dalam sambutannya, Ketua KPU Kota Tangerang Sanusi Pane mengatakan penyortiran dan pelipatan surat suara telah dilakukan pada tanggal 1 sampai dengan 6 Juni 2018 lalu.
"Kami menyortir 1.056.597 surat suara yang datang, dimana 1.057.567 surat suara untuk keperluan Pilkada dan 2,5 persen untuk cadangan apabila nantinya ada Pemilihan ulang," ujarnya.
Dalam proses penyortiran tersebut, jelas Sanusi, terdapat surat suara yang rusak dan tidak lagi dapat dipakai. Untuk itu, dilakukan pemusnahan dengan cara dicacah.
"Setelah melakukan sortir, kita dapati 1.848 surat suara yang rusak, yang di antaranya bernoda, bolong, tanpa gambar dan buram. Kita inventarisir dan akan kita musnahkan, agar tidak ada surat suara bermasalah pada 27 Juni nanti," jelasnya.
Komisioner KPU Kota Tangerang Divisi Keuangan dan Logistik Nurhalim mengatakan bahwa seluruh pelipatan surat suara telah selesai dilaksanakan. Surat suara pun telah siap untuk didistribusikan.
"Surat suara pengganti dari surat suara rusak pun sudah datang dan sudah dilakukan pelipatan," ujarnya.
Nurhalim menambahkan surat suara tersebut nantinya akan didistribusikan kepada Panitia Pemilihan Kecamatan (PPK) di 13 kecamatan di Kota Tangerang.
"Minggu, 24 Juni 2018 akan mulai kita distribusikan ke seluruh PPK di 13 Kecamatan, nantinya dari PPK akan didorong lagi tanggal 25 Juni 2018," tambahnya.
Untuk pendistribusian ke Tempat Pemungutan Suara (TPS), akan dilakukan sehari sebelum hari pencoblosan yakni tanggal 26 Juni 2018.
"Kita harapkan seluruh proses pendistribusian berjalan lancar dan tidak ada hambatan," jelasnya.
Sementara itu, Ketua Panwaslu Kota Tangerang Agus Muslim mengatakan pihaknya pun ikut memastikan penyortiran dan pemusnahan yang dilakukan oleh KPU Kota Tangerang.
"Hari ini, kita menghadiri dan memastikan surat suara yang tersotir dan tidak terpakai bisa dimusnahkan, bentuk transparansi bahwa surat suara ini tidak digunakan macam-macam, secara kelembagaan ini bentuk yang mesti kita apresiasi bersama agar pilkada betul-betul secara proses prosedur administrasi bisa dipertanggungjawabkan," tandasnya. (ADV)

Dag…Dig...Dug...Bila Kotak Kosong Unggul Pada Hari Pencoblosan


Syafri Elain: Kotak Kosong, gerakan di bawah permukaan. 
(Foto: Istimewa/koleksi pribadi)  
Oleh: Syafril Elain

SEJARAH BARU bagi Provinsi Banten dalam melaksanakan Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) 2018 serentak karena hanya Kota Serang yang memiliki  pasangan calon kepala daerah lebih dari satu pasang. Sementara tiga daerah lainnya yakni Kabupaten Lebak, Kabupaten Tangerang, dan Kota Tangerang, Komisi Pemilihan Umum (KPU) mengesahkan satu pasangan calon, lebih dikenal sebagai calon tunggal.

Lantas apa masalah kalau calon tunggal? Bagi pasangan calon kepala daerah yang tunggal tentu asyik asyik saja. Tantangan untuk berkompetisi untuk meraih kemenangan menjadi berkurang karena tidak ada pesaing dan tidak ada pula lawan.

Tim Kampanye yang diajukan saat mendaftarkan pasangan calon kepala daerah oleh partai politik ke KPU masing-masing daerah pun belum sempat bergerak sempurna. Begitu juga tim jaringan diluar jalur partai politik sepertinya santai santai saja.

Hal itu bisa terlihat saat mulai KPU masing-masing daerah melaksanakan Kampanye Damai, partai politik pengusung tidak maksimal mengerahkan kader dan simpatisanya untuk datang hadir. Bahkan ada partai politik pengusung tidak mengirim sama sekali kader dan simpatisannya untuk memeriahkan tanda dimulainya pesta demokrasi tingkat daerah itu.

Ada anggapan dari pengurus partai politik dan kadernya, tidak perlu bersusah payah untuk mengerahkan semua kekuatan pada saat kampanye damai dan kampanye terjadwal, pasangan calon tunggal pasti menang. Oleh karena itu, buat apa kader dan simpatisan harus datang berbondong-bondong ke arena kampanye.

Dari tiga daerah yakni Kabupaten Lebak, Kabupaten Tangerang, dan Kota Tangerang, yang muncul ke permukaan sebagai lawan tanding pasangan calon tunggal adalah Kolom Kosong atau Kotak Kosong. Dari publikasi yang tersebar ada Aliansi Kota Kosong (AKK) di Kabupaten Tangerang dengan 29 kecamatan terwakili dan ada pula Jaringan Kotak Kosong (JKK) di Kota Tangerang dengan 13 kecamatan terwakili. Penulis belum mendengar dan membaca informasi gerakan sejenis ada Kabupaten Lebak.

Baik AKK maupun JKK muncul ke permukaan setelah sejumlah warga merasa prihatin dengan kondisi yang ada yakni partai politik yang diharapkan melahirkan pimpinan derah tidak punya keberanian memunculkan kadernya merebut kekuasaan tingkat lokal.

Penggagas AKK adan JKK menilai partai politik yang ada di Provinsi Banten tidak punya nyali merebutkan kekuasan dengan perhitungan untung rugi. Kalau partai politik lebih menitik-beratkan untung rugi, ubah saja maksud dan tujuan partai politik didirikan menjadi mencari keuntungan yang sebesar-besarnya. Bukan lagi mencerdaskan bangsa dan mecetak serta melahirkan pepimpin demi kemajuan bangsa dan negara.

Lima tahun lalu saat Pilkada 2013 dilaksanakan di Kabupaten Tangerang dan Kota Tangerang, pasangan calon kepala daerah lebih dari satu. Kota Tangerang ada lima pasang calon dan di KPU Kabupaten Tangerang meloloskan pasang calon kepala daerah.

Dengan jumlah pasangan calon kepala daerah lebih dari satu pasang, semangat kompetisi pun bergairah. Saling intip strategi, saling unggulkan program, dan bahkan saling lapor terhadap kecurigaan dilakukan oeh perilaku curang demi meraih kemenangan.

Panitia Pengawas Pemilu (Panwaslu) masing-masing daerah pun sibuk menerima pengaduan untuk memproses apakah ada dugaan pelanggaran pidana atau administrative dilakukan oleh masing-masing tim kampanye dan simpatisannya.

Lantas apakah Pilkada yang dilaksanakan di kabupaten dan kota dengan pasang calon tunggal akan menang?  Tentu mereka yakin akan menang dengan kepercayaan penuh 99,99 persen.

Namun, mari kita lihat pada Pilkada lima tahun lalu di Kabupaten Tangerang dan Kota Tangerang yang ada gerakan perlawanan AKK dan JKK.

Di Kabupaten Tangerang, lima tahun tahun lau Zaki Ahmed Iskandar ketika berpasangan dengan Hermansyah mampu menyingkirkan tiga pasangan lainnya.

Perolehan suaranya sebagai berikut nomor urut 1 pasangan calon Ahmad Subadri-M Aufar Sadat meraih 113.379 suara (10,49 persen). Nomor urut 2, Ahmed Zaki Iskandar-Hermansyah 599.478 suara (55,46 persen). Nomor urut 3, Aden Abdul Khaliq-Suryana 148.178 suara (13,71 persen). Sedangkan nomor urut 4, Achmad Suwandhi-Muhlis mendapat 219.846 suara (20,34 persen).

Adapun total suara yang sah 1.080.881 suara, sedangkan surat suara yang tidak sah 31.409 suara dari Daftar Pemilih Tetap (DPT) 1.951.387 pemilih.

Berkaca dari angka di atas sepertinya Zaki Ahmed Iskandar yang kini berpasangan dengan Romli diusung oleh sebelas partai politik telihat aman-aman saja. Tiga pasangan calon saja bisa dikalahkan, apalagi tanpa lawan.  Sebab perolehan suaranya, 599.478 suara atau 55,46 persen atau lebih dari 50 persen. Angka ambang batas kemenangan bagi pasangan calon tunggal dalam Pilkada serentak.

Namun berbeda apa yang terjadi di Kota Tangerang pada lima tahun lalu yang memiliki lima pasangan calon Walikota dan Wakil Walikota Tangerang. Pada lima tahun lalu Arief Rachadiono Wismansyah yang berpasangan dengan Sachrudin perolehan suara dibawah 50 persen yakni 340.810 suara atau 48,04 persen.

Perolehan suara  kelima pasangan calon Walikota dan Wakil Walikota Tangerang sebagai berikut; nomor urut 1 Harry Mulya Zein-Iskandar dengan 45.627 suara atau 5,69 persen. Pasangan Dedi “Miing” Gumelar dan Suratno Abubakar 121.375 suara atau 17, 54 persen, pasangan nomor urut 2 Abdul Syukur-Hilmi Fuad dengan 187.003 suara atau 26,74 persen, pasangan Achmad Marju Kodri-Gatot Suprijanto 15.060 suara atau 1,99 persen dan pasangan nomor urut 5 Arief R Wismansyah-Sachrudin dengan 340.810 suara 48,04 persen.

Kini Arief R. Wismansyah tetap berpasangan dengan Sachrudin sebagai Wakil Walikota Tangerang diusung oleh sepuluh partai politik. Akankah perolehan saranya sama dengan lima tahun lima atau melonjak melampaui 50 persen?

Kondisi lima tahun lalu tentu sangat berbeda dengan sekarang baik di Kabupaten Tangerang maupun di Kota Tangerang. Penggagas AKK dan JKK merasa yakin akan banyak warga akan mengikuti langkah mereka yakni mencoblos kotak kosong atau kolom kosong pada 27 Juni 2018. Dalih mereka, pasangan calon tunggal pada penyelenggaraan Pilkada bukanlah suatu demokrasi yang sehat bahkan dinilai sakit dan untuk mengobati demokrasi yang sakit harus dilawan dengan mencoblos kotak kosong atau kolom kosong.

Namun sejauh mana gerakan perlawanan untuk mencoblos kotak kosong? Belum ada suatu data yang diungkapkan ke publik, berapa persen warga bersimpati dengan gerakan AKK dan JKK lantas mereka akan mencoblos kotak kosong.

Sementara pasangan calon tunggal pun ngeri-ngeri sedap karena dibilang tidak ada lawan tapi gerakan untuk mencoblos kotak kosong hidup dibawah permukaan.  Dalam suatu pertarungan lebih enak dan mudah menghitung kemenangan ketika ada lawan tanding.

Kini berpulang kepada warga Kabupaten Tangerang dan Kota Tangerang apakah Pilkada 2018 serentak ini suatu proses demokrasi yang sehat atau sakit untuk memilih pemimpin untuk lima tahun ke depan? Kalau warga merasa ini suatu proses demokrasi yang sehat pilihlah calon tunggal namun kalau ini proses demokrasi yang sakit, pilih kolom kosong atau kotak kosong.

Bagi pasangan calon tunggal yang ada di Kabupaten Tangerang dan Kota Tangerang, bisa saja kehadiran gerakan kotak kosong menjadi dag..dig..dug, kemenangan diraih atau kemenangan yang terbang dibawa kolom kosong. Kita tunggu hasil pencoblosan pada 27 Juni 2018 mendatang.
***
Penulis adalah:
Ketua Panwaslu Kota Tangerang periode 2008-2009
Ketua KPU Kota Tangerang periode 2009-2013.



Gubernur Banten: Sudah 30.000 Siswa Mendaftar Lewat PPDB Online

Gubernur Banten H. Wahidin Halim bercengkrama dengan ASN saat 
halal bi halal hari pertama masuk kerja seusai Lebaran Idul Ftiri 1439 H.
(Foto: Istimewa)  

NET - Gubernur Banten Wahidin Halim datang ke Command Center yang ada di Dinas Komunikasi dan Informatika (Kominfo) Banten, di Kawasan Pusat Pemerintahan Provinsi Banten (KP-3B), Curug, Kota Serang, Kamis (21/6/2018). Gubernur telihat marah karena menerima banyak keluhan dari masyarakat soal penerimaan peserta didik baru (PPDB) secara online yang seharusnya dimulai Kamis (21/6/2018).

Kemarahan Gubernur Banten terpicu karena saat rapat soal PPDB, aparatur sipil negara (ASN) yang menangani soal itu selalu melaporkan sistem pendaftaran online itu sudah siap. Ternyata, sejak pukul 00.00 WIB, Kamis, sistem itu selalu down dan tidak dapat diakses oleh para calon peserta didik yang akan mendaftar ke Sekolah Menangah Atas Negeri (SMAN) dan Sekolah Menengah Kejuruan Negeri (SMKN). Hingga pukul 13:53 WIB, PPDB online milik Banten belum dapat diakses.

Saat menerima telepon dari warga Banten yang mengeluhkan PPDB online, Gubernur Banten datang ke Command Center di Dinas Kominfo Banten. Di tempat ini, Gubernur mendapatkan penjelasan yang kurang memuaskan. Alasannya, antrean atau pengakses PPDB online membludak hingga sistem eror.

“Saya tidak paham teknis. Saya pahami bagaimana warga dapat daftar masuk sekolah negeri,” ujar Wahidin Halim, memotong penjelasan dari konsultan IT yang dipekerjakan untuk PPDB. Nada suara Wahidin agak meninggi, di luar kebiasaannya dalam berbicara dengan pegawai.

Gubenur mengungkit pernyataan kesiapan dari pihak-pihak yang terlibat PPDB. “Semalam saat saya kumpulkan dan saya tanya kesiapan nya semua laporan menyatakan sudah siap. Tapi kenapa harus ada kendala lagi,” ungkap Gubernur dengan nada suara tinggi.

Gubernur dan Wakil Gubernur Banten “nongkrong” dan menyaksikan secara langsung proses PPDB di pusat kendali IT PPDB di Dinas Kominfo Banten. “Makanya segera laporkan jika terjadi kendala teknis atau masalah apapun di lapangan sama Gubernur. Jangan diam saja,” tutur Gubernur.

Gubernur terus memantau kegiatan PPDB dan selalu minta laporan hingga sore. “Alhamdulillah, sekarang sudah 30.000 siswa yang mendaftar,” ungkap Gubernur sumringah.

Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan (Dindikbud) Banten Engkos Kosasih tidak mau memberikan keterangan soal tidak bisa diaksesnya PPDB online. Namun Sekretaris PPDB Banten Teddy Rukmana membenarkan sistem online mengalami down akibat membludaknya pendaftaran.

“Dindikbud menyiapkan Aplikasi, petunjuk teknis, data-data pelatihan Admin Sekolah, pelatihan Help Desk, Penguatan Infrastruktur, termasuk servernya punya Dindikbud yang disimpan di Kominfo. Kalau soal, bandwith, akses jaringan internet dan infrastruktur lainnya itu menjadi kewenangan Kominfo Banten,” ungkap Teddy Rukmana, Sekretaris PPDB Banten. (*/
MB/ril)

Kota Tangerang Siap Laksanakan Pilkada 2018

Ilustrasi Gerakan Mencoblos 2018. 
(Foto: Istimewa/KPU Kota Tangerang)    

TANGERANG - Sumber Daya Manusia (SDM) untuk Penyelenggaraan Pemilihan Kepala Darah (Pilkada) Kota Tangerang 2018 telah tersusun dan siap untuk melaksanakan Walikota dan Wakil Walikota Tangerang.
Ketua KPU Kota Tangerang Sanusi mengatakan bahwa Total Sebanyak 65 Anggota PPK Plus 39 Sekretariat PPK, 312 Anggota PPS Plus 312 Sekretariat PPS, dan 21.637 Anggota KPPS untuk 3.091 TPS, Serta 6.182 Anggota Ketertiban TPS Sudah Terbentuk.
"Dengan Sokongan 28.547 Penyelenggara di Badan Adhok, 5 Komisioner KPU Plus 47 Sekretariat KPU Kota Tangerang semakin optimis bahwa pada tanggal 27 Juni 2018, Proses Pilkada dapat berjalan aman, damai, dan lancar," ujar Sanusi saat diwawancarai di ruang kerjanya.
Terlebih, tambah Sanusi, dukungan pihak keamanan, baik Kepolisian maupun TNI juga sudah menyatakan kesediaannya mengamankan proses Pilkada Kota Tangerang sejak awal hingga akhir proses.
Belum lagi, dukungan dari pihak Pemerintah, Panwaslu Kota Tangerang, Lembaga Pendidikan, Lembaga Swadaya Masyarakat, Lembaga Mahasiswa dan Pemuda, serta berbagai elemen masyarakat Kota Tangerang, Pilkada suatu hal yang patut disambut optimistis oleh seluruh warga Kota Tangerang.
Tak hanya itu, tata kelola logistik yang baik, juga menjadi acuan terciptanya Pilkada yang sukses. Pasalnya, KPU Kota Tangerang sudah mulai melakukan penyortiran, penyusunan, dan pengepakan logistik Pilkada Kota Tangerang.
Komisioner KPU Kota Tangerang Divisi Keuangan Umum dan Logistik, Nurhalim menjelaskan bahwa Total sebanyak 3.091 TPS akan disiapkan logistiknya mulai tanggal 1 Juni hingga tanggal 20 Juni mendatang. Dan akan didistribusikan berjenjang ke PPK, PPS, dan KPPS hingga H-1 pelaksanaan pencoblosan.
"Dipastikan pada tanggal 27 Juni 2018, seluruh logistik sudah bisa digunakan oleh pemilih di masing-masing TPS," Jelas Nurhalim. (ADV)

Tim SAR Marinir Identifikasi Dua Jenazah KM Sinar Bangun

Tim Basarnas saat mendapat arahan dari Dirops Basarnas Brigjen TNI 
(Mar) Bambang Suryo Aji: agar dapat melaksanakan tugas dengan baik. 
(Foto: Dade Fachri/TangerangNet.Com)  

NET - Setiba di lokasi tenggelamnya Kapal Motor (KM) Sinar Bangun di Tiga Ras Simalungan, Danau Toba, Sumatera Utara, Tim SAR Marinir yang BKO Basarnas langsung aksi mengadakan penyisiran di lokasi.

Hingga siang ini sekitar pukul 13:00 WIB, Rabu (20/6/2018) menemukan dua jenazah. "Dua jenazah tersebut berjenis kelamin perempuan. Dua jenazah tersebut langsung ditangani untuk identifikasi lanjut," ujar Kepala Dinas Penerangan (Kadispen) Kormar Letkol Marinir Ali Sumbogo.

Setelah datang tim, kata Ali Sumbogo, langsung bergabung dengan yang lainnya. Sebelum terjun ke lokasi, Dirops Basarnas Brigjen TNI (Mar) Bambang Suryo Aji memberikan arahan kepada tim SAR. Danlantamal I Belawan Laksma TNI Ali Triswanto, Wadan Lantamal I Kolonel Marinir Aris Mudian serta Danyonmarhanlan I Belawan Letkol Marinir Tambunan juga memberikan pengarahan.

“Hal ini tentunya sangat berguna bagi tim. Tim jadi lebih memahami cuaca dan medan operasi," ujarnya.

Kadispen Kormar menjelaskan penyisiran dilakukan dari pagi hari pukul 07:30 WIB. Penyisiran dilakukan dengan perahu karet dalam radius dua kilo meter.

"Tim akan terus berupaya secara optimal agar korban dapat ditemukan lagi," ungkap Ali.

Prajurit Pangkalan Utama Angkatan Laut (Lantamal) I sebanyak 30 personel dipimpin oleh Wakil Komandan Lantamal I Kolonel Marinir Aris Mudian melaksanakan SAR  KM Sinar Bangun yang tenggelam pada hari Senin (18/6/2018) sore yang melayani route pelayaran dari Pelabuhan Tiga Ras menuju Pelabuhan Simanindo di Kawasan Wisata Danau Toba, Sumatera Utara.

Kegiatan SAR yang merupakan bentuk kepedulian Prajurit Lantamal I terhadap bencana dan musibah yang dialami masyarakat.

Kehadirannya Prajurit Lantamal I di daerah musibah tersebut didukung oleh 2 unit Sekoci Karet, 2 unit Motor Tempel 40 PK, 1 unit Sea Rider, 3 orang penyelam lengkap dengan peralatan selam,  1 unit Ambulance beserta Tim Kesehatan, dan datang 15 tim penyelam dari  Taifib.

Tim SAR  Lantamal I bersinergi dengan Polairud Polda Sumatera Utara, Kodim 0207/Sml, Basarnas Sumatera Utara, Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Simalungun dan Palang Merah Kabupaten Simalungun serta elemen masyarakat lainnya bahu membahu membantu pelaksanaan kegiatan SAR di kawasan wisata Danau Toba tersebut. (dade)

Tim Pencari Fakta PWI Kasus Wartawan Yusuf, Mulai Cocokan Fakta


Ketua TPF Ilham Bintang (dua dari kiri) beserta anggota TPF: 
siap melakukan klarifikasi kepada sejumlah nara sumber. 
(Foto: Istimewa)   
NET - Mengawali rencana bekerja mulai pada 22 Juni 2018 mendatang, Tim Pencari Fakta atau TPF PWI Pusat, Rabu, (20/6/2018), mulai adakan pertemuan  perta
ma di Sekretariat PWI Pusat, Jakarta. Dalam pertemuan itu dibahas pemetaan pokok masalah yang terjadi sampai wartawan on line Kemajuan Rakyat Muhammad Yusuf tewas pada 10 Juni 2018 dalam masa tahanan Kejaksaan.

Penahanan almarhum sudah dilakukan sejak polisi menangkap Yusuf pada 5 April 2018. Selanjutnya menjadi tahanan kejaksaan di Lapas Kotabaru, Kalimantan Selatan.

“Dalam pertemuan tadi, kami saling mencocokkan beberapa fakta  temuan anggota. Dari fakta- fakta itu, kami sudah mulai menemukan fokus untuk dikonfirmasi dengan berbagai pihak,” ujar ketua TPF PWI Pusat Ilham Bintang.

Ilham Bintang menjelaskan TPF akan menyelisik seluruh prosedur dan mekanisme yang berhubungan dengan tewasnya M Yusuf. Mulai sejak pengaduan dan pemeriksan di Dewan Pers, Kepolisian, Kejaksaan sampai penahan serta kematiannya di Lembaga Pemasyarakatan (Lapas). Dengan demikian, TPF akan mewawancarai seluruh nara-sumber yang terkait dengan kasusnya secara independen.

“Kami nantinya akan mengambil kesimpulan dan memberikan rekomendasi yang objektif,” tandas Ilham.  

TPF tediri atas 9 orang, yakni  Ilham Bintang sebagai ketua, wakil ketua Marah Sakti Siregar, dan Wina Armada Sukardi sebagai sekretaris. Sedangkan sebagai anggota masing-masing Uni Lubis, Teguh Santosa, Firdaus,  Zainal  Helmy, Agus Sudibyo, dan Gusti Rusdi Effendi.

Dalam rapat disepakati dalam waktu secepat TPF akan mewawancarai para narasumber baik di Jakarta maupun di daerah termasuk dari kalangan pers, pejabat Pemda, kepolisian, tokoh masyarakat dan  para pengusaha yang namanya terkait. Hasil wawancara akan dibawa untuk dibahas dalam rapat berikutnya. (*/ril)

Ad Inside Post