ads


Slider[Style1]

Style2

Style3[OneLeft]

Style3[OneRight]

Style4

Style5

Tim WFQR 4 Lanal Batam Mengamankan 27 TKI Ilegal

Para TKI ilegal ketika diamanakan saat malam hari.
(Foto: Istimewa)  
NET – Sedikintya  27 orang Tenaga Kerja Indonesia (TKI) illegal yang akan dikirim ke negeri tetangga Malaysia, ditangkap di perairan Karang Galang, Kepulauan Riau (Kepri), Selasa (22/8/2017) oleh Komando Armada RI Kawasan Barat (Koarmabar) melalui Tim Western Fleet Quick Response (WFQR) 4 Pangkalan Angkatan Laut (Lanal) Batam.

Ke -27 orang TKI yang diamankan tersebut, 20 orang  laki-laki sedangkan 7 orang  perempuan dan ditemukan juga 1 orang bayi laki-laki berumur 2 bulan.  Mereka menggunakan boat pancung berukuran panjang  9 meter dan lebar 1,5 meter bermesin Yamaha 85 PK X 2 buah.  Pemilik boat pancung berinisial “B” yang beralamat di Punggur.

Komandan Lanal Batam Kolonel Laut (P) Ivong Wicaksono mengatakan upaya pengiriman ke- 27 orang TKI illegal tersebut  memanfaatkan  jalur laut dan berangkat dari Batam dengan route Punggur, Batam tujuan Pantai Desaru Johor, Malaysia.

Pada pukul 03:00 WIB boat pancung dan TKI illegal tiba di Dermaga Lanal Batam Dikawal oleh Sea Rider Lanal Batam dan diterima oleh Pasintel Lanal Batam, Danunit Intel Lanal Batam dan Kaurlid Lanal Batam beserta seluruh anggota Intel Lanal Batam guna pemeriksaan lebih lanjut.

Sampai saat ini Tim WFQR Lanal Batam masih terus melakukan pendalaman untuk membongkar jaringan pengiriman TKI illegal ke Malaysia tersebut. Disinyalir pengiriman TKI ilegal tersebut oleh komplotan merupakan pemain lama sindikat TKI illegal di wilayah Batam. (dade)


Mulai Dibuka Festival Jurnalistik Tangsel 2017

Junaidi dan Andre Sumangera (baju kotak-kotak): kegiatan akbar.
(Foto: Istimewa)   
NET - Perhelatan akbar Festival Jurnalistik Tangsel 2017 resmi dibuka di Resto Bukit Pelayangan (Bupe) Serpong, Selasa (22/8/2017). Beragam perlombaan dan kegiatan terkait jurnalistik akan meramaikan kegiatan yang mengangkat tema besar “Spirit, Smart, and Modern Jurnalism”.

Ketua Persatuan Wartawan Indonesia (PWI) Kota Tangerang Selatan (Tangsel) Junaidi mengatakan kegiatan tersebut dilaksanakan bertujuan untuk menumbuhkan nilai-nilai jurnalistik ke masyarakat luas. Selain itu, untuk menyambut peringatan Hari Ulang Tahun (HUT) Kota Tangsel ke-9 pada 26 November nanti.

Ketua Pelaksana Festival Jurnalistik Tangsel 2017 Andre Sumanegara di tempat yang sama mengatakan festival tersebut  merupakan kegiatan akbar yang pertama kali dilaksanakan dengan beragam perlombaan serta kegiatan talkshow dan lainnya. Kegiatan ini juga mendapatkan dukungan penuh dari Pemerintah Kota (Pemkot) Tangsel dan  Dewan Pers.

"Bisa dikatakan ini event besar dan pertama yang dilakukan organisasi wartawan yang berkaitan dengan festival jurnalistik," paparnya.

Junaidi menjelaskan   kegiatan itu juga melibatkan banyak organisasi profesi wartawan seperti Persatuan Wartawan Indonesia (PWI), Serikat Medai Saiber Indonesia (SMSI), Ikatan Jurnalis Televisi Indonesia ( IJTI), dan Pewarta Foto Indonesia (PFI). "Jadi ini adalah wadah seluruh wartawan di Kota Tangsel dari berbagai organisasi untuk menunjukan eksistensi wartawan di Kota Tangsel," ujarnya.

Sementara untuk rangkaian acaranya,  Andre Sumanegara  mengatakan ada beberapa rangkaian yaitu lomba jurnalistik seperti karya tulis,  foto, dan video blog. Perlombaan ini akan dihelat hingga acara puncak pada tanggal 19 November 2017.

“Dari setiap perlombaan jurnalistik ini ada kategorinya, yaitu kategori jurnalis,  masyarakat umum, palajar/mahasiswa," ujar  Andre.

Bukan hanya diramaikan dengan kegiatan perlombaan saja, kata Andre,  ada juga kegiatan diskusi jurnalistik, workshop jurnalistik dan festival yang akan ada juga lomba mading 3D serta talkshow yang akan mendatangkan tokoh nasional.

"Untuk perlombaannya, bagi peserta yang ingin tahu informasi lebih banyak bisa membuka web resmi kita di www.festivaljurnalistik.com,"  terang Andre.

Menurut  Andre,  dalam rangkaian diskusi dan workshop ini juga cukup penting diikuti. Karena akan banyak ilmu yang didapatkan terkait lingkup jurnalis dan juga peristiwa terkini. "Jadi ini benar-benar event besar yang bisa memperlihatkan juga ke masyarakat umum tentang kerja dan karya jurnalis," katanya.

Dia juga mengajak kepada masyarakat untuk segera mengikuti dan mendaftar dalam rangkaian akbar Festival Jurnalistik Tangsel 2017.

"Ayo ajak teman-teman, keluarga, dan lainnya. Kami sediakan hadiah total hingga ratusan juta rupiah," pungkasnya. (*ril)

Semangat Kerja BPSK Tangsel Tinggi, Meski 8 Bulan Belum Terima Honor

Junaidi: tetap menerima pengaduan.
(Foto: Istimewa)  
NET  - Nasib para komisioner Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen (BPSK) Kota Tangerang Selatan (Tangsel) boleh dibilang menyedihkan karena meski sudah bekerja selama delapan bulan tapi belum menerima uang kerhormatan atau honor.  “Meski kita belum terima gaji tapi tetap  bekerja seperti biasa,” ujar Wakil Ketua BPSK Tangsel Junaidi kepada wartawan, Selasa (22/8/2017).

Junaidi mengatakan BPSK dibentuk berdasarkan Undang-Undang  (UU) No.8 tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen dengan turunan Keppres nomor 38 tahun 2012 tentang Pembentukan BPSK pada Kabupaten Sragen, Kabupaten Boyolali, Kabupaten Grobogan,Kota Probolinggo, dan Kota Tangerang Selatan serta Keputusan Menteri Perdagangan RI  nomor 622/V-DAG/KEP/3/2014 tentang Pengangkatan anggota BPSK pada Pemerintah Kota Tangsel.  Pada salah satu poinnya di dalam Keppres itu berbunyi membebankan kepada APBD Kota Tangsel untuk membiayai BPSK Tangsel baik Operasional, Sekrerariat, dan Hakim 'Ad Hock' BPSK.

Namun, kata Junaidik sejak diberlakukannya Undang Undang (UU) Aparatur Sipil Negara (ASN) nomor 32 tahun 2016, BPSK Kota Tangsel dipaksa mengikuti aturan tersebut, yakni biaya operasional, honor majelis, dan lain lain menjadi beban Pemerintah Provinsi (Pemprov) Banten.

Padahal, menurut Wakil Ketua BPSK Tangsel Junaidi, seharusnya BPSK mengacu kepada  UU nomor 8 tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen yangg tidak berkaitan langsung dengan UU ASN no.32 tersebut, yakni dua per tiga majelis 'ad hock' BPSK terdiri atas profesional dibidangnya.

Junaidi mengatakan tarik menarik pada kondisi perundang-undangan tersebut mengakibatkan hampir lumpuhnya BPSK Tangsel karena unsur majelis yang berasal dari Pegawai Negeri Sipil (PNS) terlihat 'ogah-ogahan' menjalankan fungsinya sebagai hakim di BPSK.

Ditambahkan Junaidi, dampak lain dengan adanya peralihan perturan itu adalah dibekukannya BPSK di Kabupaten Tangerang.

Tetapi yang mengejutkan, imbuh Junaidi, majelis persidangan dari unsur swasta masih menerima pengaduan dan menjalankan persidangan sesuai jadwal yang sudah ditentukan.

Terkait dengan dinamika yang terjadi akibat tidak sinkronnya payung hukum atas hal-hal yang melandasi eksistensi BPSK, Junaidi mengungkapkan pihak BPSK Tangsel telah melayangkan surat ke Gubernur Banten dan DPRD Provinsi Banten.

Namun, menurutnya, hingga berita ini diturunkan, belum ada jawaban dari para pihak terkait. Bahkan, ketika wartawan  mencoba melakukan konfirmasi dengan Ketua DPRD Provinsi Banten Asep Rahmatullah melalui WhastApp (WA) belum memberikan penjelasannya.

"Kami sudah berkirim surat sejak awal tahun meminta hak kami untuk dibayarkan kepada Pemprov Banten baik melalui, Gubernur, Kadis Dinas Perindustrian dan Perdagangan (Indag) Banten dan DPRD Provinsi Banten, tapi sampai sekarang masih tidak jelas kapan honorer kami dibayarkan,"  uap Junaidi selaku Wakil Ketua BPSK Tangsel. (*/ril)


FFI Jadi Tolok Ukur Pencapaian Tertinggi Perfilman Indonesia

Hilmar Faris: 21 kategori penghargaan yang akan diberikan.
(Foto: Dade, Tangerangnet.com)  
NET - Festival Film Indonesia (FFI) adalah  tolok ukur pencapaian tertinggi perfilman Indonesia. Indikator ini ditinjau dari aspek estetika, teknis, tema, dan statement film yang diproduksi.

"Penyelenggara FFI pada November 2017 nanti, dipersiapkan dengan semangatkebersamaan merayakan keunikan dan keberadaan Indonesia melalui ekspresi karya suatu film dengan menekankan pada gagasan dan kreativitas. Berdasarkan masukan dari berbagai unsur dalam perfilman Indonesia, panitia FFI tahun ini merancang sistem baru dengan mengakselerasi elemen kunci demi mendorong peningkatan kualitas film Indonesia untuk jangka panjang,"  ujar Ketua Festival Film Indonesia (FFI) Leni Lolang, Senin(21/8/2017) malam, saat acara Peluncuran dan Konferensi Pers Festival Film Indonesia (FFI) Tahun 2017, di Restoran Sofia The Gunawarman, Jalan Gunawarman No. 3, Selong, Kebayoran Baru, Jakarta Selatan.

Platform baru ini, kata Leni, mendorong FFI menjadi kerja kolekti kolegial dengan pendukungan unsur profesi perfilman. Platform ini juga diharapkan menguatkan unsur-unsur perfilman sehingga berharap FFI berkutnya dapat berlangsung dengan lebih mandiri sebagai milik unsur perfilman tanah air.

Leni  mengatakan visi tersebut, FFI diharapkan akan menjadi festival perayaan tahunan yang dilaksanakan lebih profesional dan memaksimalkan potensi. Platform baru ini akan mendorong penguatan FFI ke depan sehingga sistem penyelenggaraannya akan konsisten pada setiap tahun seperti halnya penyelenggaraan festival film internasional lainnya.

Sementara itu, Direktur Jenderal Kebudayaan Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan Hilmar Faris menjelaskan Panitia Penjurian FFI tahun ini menjadi tanggung jaab sutradara yang memiliki pengalaman mengikuti dan meraih penghargaan berbagai festival film internasional seperti  Riri Riza.

"Penjurian dilakukan dengan merumuskan secara jelas dan tepat kepada karya-karya dengan pencapaian tertinggi, yang kemudian bisa menjadi tolok ukur bagi peningkatan kualitas film yang di produksi pada tahun berikutnya. Salah satu elemen kunci sistem baru yang dibangun tersebut yaitu sistem penjurian yang diberlakukan," kata Hilmar.

Bentuk penjurian ini dimaksudkan juga agar ke depannya terjadi penguatan kelembagaan aosisiasi perfilman nasional yang ada, beberapa tahapan penting yang akan terjadi pada penyelenggaraan FFI 2017 yaitu pengembangan teknologi tabulasi, sosisalisasi pedoman penjuri FFI 2017 kepada Asosiasi dan Komunitasn proses seleksi awal melalui Asosiasi/Komunitas, proses pengajuan juri utama dari Asosiasi/Komunitas, pengumuman nominasi proses penjurian juri akhir dan pengumuman pemenang FFI 2017.

"Pada malam puncak penghargaan FFI 2017 akan diberikan 21 kategori penghargaan, dan penghargaan khusus berupa lifetime achievement dan in memoriom. Penghargaan FFI merupakan simbol atas usaha keras, kompetisi dan keseriusan setiap peraih penghargaan sehingga siapapun pemenang terpilih akan menjadi kebanggan perfilman Indonesia," ujarnya.

Menurut Hilmar, FFI 2017 akan dilaksanakan pada 11 November 2017 ini, panitia FFI berkoordinasi dengan Badan Perfilman Indonesia (BPI) Kemendikbud. BPI adalah lembaga negara yang diamanatkan Undamg-Undang No.33 Tahun 2009 sebagai lembaga tertinggi mandiri wakil dari semua unsur dalam perfilman Indonesia. BPI juga merupakan partner pemerintah berkenan dengan perfilman Indonesia.

"BPI juga merupakan partner pemerintah berkenaan dengan perfilman profesional, memaksimalkan pemajuan perfilmaan Indonesia. BPI melihat FFI memiliki nilai strategis untuk dikelola dengan lebih profesional, memaksimalkan pemajuan Indonesia," ungkap Hilmar. (dade)



Kejuaraan Lomba Tembak Piala Kasad 2017, Prajurit Wajib Jago Tembak

Kasad Jenderal TNI Mulyono menerima sejumlah piala untuk dipertandingkan.
(Foto: Dade, Tangerangnet.com).
NET - Kepala Staf Angkatan Darat (Kasad), Jenderal TNI Mulyono membuka kejuaraan Lomba Tembak Piala Kasad Tahun 2017, di Lapangan Tembak Divisi Infanteri I Kostrad Cilodong, Depok, Jawa Barat, Senin (21/8//2017). Kejuaraan ini akan berlangsung selama 8 hari, mulai dari 18 sampai 25 Agustus 2017.

Kejuaraan Lomba Tembak tersebut merupakan kegiatan rutin tahunan yang diselenggarakan sebagai bagian dari evaluasi hasil pembinaan latihan prajurit dan satuan jajaran TNI AD, khususnya di bidang menembak. Sesuai dengan salah satu slogan yang sering di sampaikan, “Prajurit harus disiplin, jago perang, jago tembak, jago beladiri, dan memiliki fisik yang prima”.

Tema  yang diusung pada lomba tembak tahun ini adalah “Melalui Lomba Tembak Piala Kasad TA 2017 Kita Wujudkan Prajurit TNI AD Yang Jago Tembak Dalam Rangka Mendukung Tugas Pokok”. Tema tersebut.

Kasad mengatakan  proses regenerasi masih belum berjalan dengan optimal, karena Tim Menembak TNI AD dalam kejuaraan internasional masih didominasi oleh para petembak lama. Oleh karena itu, melalui kegiatan Lomba Tembak Piala Kasad ini, diharapkan dapat muncul petembak baru dengan prestasi yang baik, agar dapat dipersiapkan sebagai atlet untuk Lomba Tembak internasional masa depan, sebagai bagian dari proses regenerasi.

Dalam lomba ada empat materi lomba yang akan  dipertandingkan, yaitu materi tembak senapan, tembak pistol,  tembak senapan otomatis dan karaben. Kejuaraan tersebut diikuti oleh 18 satuan tingkat Kotama yaitu Divisi 1 Kostrad, Divisi 2 Kostrad, Kopassus, Kodam I/BB, Kodam II/SWJ, Kodam III/SLW, Kodam IV/DIP, Kodam V/BRW  Kodam VI/MLW, Kodam IX/UDY, Kodam XII/TP, Kodam XIII/MDK, Kodam XIV/HSN, Kodam XVI/PTM, Kodam XVII/CEN, Kodam XVIII/Kasuari, Kodam IM, dan Kodam Jaya.

Peserta lomba dari  Kotama berjumlah 447 orang dengan rincian 90 orang peserta di kelas pistol Pa Kotama eksekutif, 90 orang senapan, 54 orang pistol putra, 51 orang pistol putrid, 54 orang tembak pistol karaben, dan 72 orang peserta di kelas tembak senapan otomatis , 36 orang tembak runduk.

"Peserta lomba yang meraih juara umum akan menerima penghargaan dan piala bergilir dari Kasad. Tahun lalu sebagai juara umum lomba tembak piala Kasad yaitu Kontingen Petembak dari Kopassus," ujarnya. (dade)



Melawan, Residivis Ditembak Mati Petugas Polrestro Tangerang Kota

Kapolres Metro Tangerang Kota Kombes Pol Harry Kurniawan (kiri)
saat melihar barang bukti yang disita yang didampingi Waka Polres.  
(Foto: Man Handoyo, Tangerangnet.com)   
NET - Abu Bakar, 37, seorang residivis yang kerap melakukan perampasan sepeda motor dan melukai korbannya, ditembak mati oleh petugas Polres Metro Tangerang Kota. Pasalnya saat diminta untuk menunjukkan persembunyian temannya di Kampung Bayur Kali, Kelurahan Lebak Wangi, Kecamatan Sepatan Timur, Kabupaten Tangerang, Banten, berusaha melawan dan merampas senjata api milik petugas. 

"Anggota kami terpaksa menembak pelaku, karena saat ia diminta untuk me nunjukkan tempat persembunyian temannya, BD yang sampai saat ini masuk dalam daftarbpencarian orang (DPO), berusaha melawan dan merampas senjata api milik petugas,'' ujar  Kapolres Metro Tangerang Kota Komisaris Besar Harry Kurniawan, Senin (21/8/20117).

Penembakan itu, kata Kapolres,  berawal dari  ditangkapnya tiga orang jaringan perampasan sepeda motor dari Kampung Bayur yaitu, HS, SB dan AN. Dari mulut mereka, petugas mendapat dua orang nama, masing-masing Abu Bakar dan BD.

Begitu dikembangkan jaringannya, Abu Bakar yang tinggal di Kampung Bayur Kali, berhasil di bekuk. Namun saat diminta menunjukkan tempat persembuyian BD yang masih di wilayah tersebut berusaha melawan. Akibatnya laki-laki itu ditembak di bagian dada hingga tewas di lokasi kejadian.

Adapun barang bukti yang diamankan petugas dari  pelaku, berupa senjata tajam, korek api mirip senjata api dan tiga unit sepeda motor.  “Kasus ini masih kami kembangkan,'' ucap Kapolres. (man)

DENSUS DANA DESA BELUM PERLULAH

Gufroni: "sejahterrakan" oknum kepala desa dan keluarga.
(Foto: Koleksi pribadi)  
Oleh Gufroni

Ramai orang membicarakan soal dana desa. Bermula dari operasi tangkap tangan KPK (Komisi Pemberantasan Korupsi-red) terhadap Bupati dan Kajari (Kepala Kejaksaan Negeri-red) Pamekasan terkait suap penanganan korupsi dana desa. Sekarang muncul wacana pembentukan Densus Dana Desa.

Dana desa saat ini telah menjadi perhatian publik. Apalagi bila melihat dari besaran dana APBN (Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara-red) yang digelontorkan Pemerintah terkait program dana desa yang dimulai sejak tahun 2015. Pada tahun itu, dana desa hanya sebesar Rp. 20,76 triliun. Tahun selanjutnya naik menjadi  Rp.46,98 triliun. Pada tahun 2017 naik lagi menjadi Rp. 60 triliun. Tahun depan membengkak menjadi dua kali lipat yakni sebesar Rp. 120 triliun.

Dengan melihat angka yang sangat besar itu, maka bila dibagi rata-rata per desa mendapatkan dana desa sebesar Rp 800 juta rupiah dan naik menjadi Rp. 1,6 miliar pada tahun 2018 dari lebih 74 ribu desa. Siapa yang bisa menjamin bahwa fungsi pengawasan terkait penyaluran dan pengelolaan dana desa bisa efektif dalam mencegah dana desa tidak diselewengkan?

Maraknya kasus penyelewengan dana desa diyakini akan terus berulang dan akan meningkat dari tahun sebelumnya. Meski sudah ada pengawas dan tenaga pendamping  desa tidak menjamin bahwa dana desa tidak dikorupsi. Justru kenyataannya mereka malah berkongkalingkong dengan  oknum kepala desa sebagai pelaksana dana desa.

Apalagi bila melihat pada seleksi pengawas dan tenaga pendamping desa banyak ditemukan kasus adanya suatu indikasi adanya keterkaitan dengan partai politik tertentu. Dengan kata lain, mereka yang menjadi pendamping dan pengawas dana desa dicurigai dalam “padepokan” yang sama. Maka wajar saja, fungsi pengawasan tidak berjalan efektif.

Selain pengawasan di masing-masing desa, Kementerian Desa juga sudah membentuk Satuan Tugas (Satgas) Dana Desa yang bertujuan untuk melakukan pencegahan dan juga menindaklanjuti adanya temuan atau informasi tentang penyelewengan dana desa. Hanya saja, Satgas ini belum menunjukkan perannya secara signifikan mengingat hanya dibentuk di tingkat pusat saja.

Bersamaan dengan semakin merebaknya penyelewengan dana desa dengan puncaknya berupa penangkapan para pejabat di Pamekasan, Polri diminta oleh Komisi III DPR RI (Dwan Perwakilan Rakyar Republik Indonesia-red) untuk segera membentuk Detasemen Khusus (Densus) Tipikor Polri yang dianggap layak untuk mengemban tugas pencegahan korupsi dana desa karena jelajah kerja dan operasi Polri sangat luas dan mampu menjaring hingga pelosok desa.

Tentu saja kita perlu mengapresiasi upaya dan niat dari Komisi III DPR ini, sebagai salah satu upaya dalam mencegah dan menindak para pelaku korupsi dana desa. Disamping bahwa KPK tidak bisa menjangkau seluruh praktek korupsi di tingkat desa. KPK pun tidak bisa memproses kepala desa yang terlibat korupsi karena kepala desa tidak masuk kategori pejabat yang bisa ditindak KPK.

Namun, kita juga perlu mengkritisi rencana pembentukan Densus Dana Desa dari unsur Polri ini. Setidaknya ada empat hal yang harus dijadikan masukan yang mungkin bisa berarti. Pertama, adakah jaminan Densus Dana Desa bisa efektif mengawasi dana desa? Mengingat anggota Densus adalah dari unsur Polri saja tidak melibatkan dari unsur lain.

Pengalaman terkait kasus korupsi yang ditangani kepolisian tidak begitu banyak diharapkan karena kepolisian lebih mengandalkan lembaga kejaksaan yang menanganinya. Bila Densus Dana Desa jadi dibentuk, dikhawatirkan ada keengganan dari anggota yang tidak terbiasa mengurus kasus korupsi. Selain itu beban di masing-masing satuan yang cukup berat terkait penanganan kasus tindak pidana umum bisa menjadi penyebab kurang seriusnya tim mengurus dana desa.

Kedua, bahwa Densus Dana Desa adalah satu bagian dari Densus Tipikor Mabes Polri yang bisa jadi hanya sebagai pelengkap saja, bukan dijadikan sebagai fokus utama pemberantasan korupsi di dalam program dana desa. Kita tahu bahwa dana desa hingga tahun ini sudah menghabiskan dana APBN hingga mendekati  Rp. 127 triliun. Suatu angka yang fantastis melebihi dari proyek e-KTP (elektronik-Kartu Tanda Penduduk-red).

Semestinya memang dana desa harus jadi perhatian serius dan dijadikan fokus utama di dalam Densus ini. Kita menduga, bahwa kehadiran Densus Dana Desa hanya akan menambah beban anggaran baru, karena tentu akan berhubungan dengan kebutuhan sumber daya dan juga sarana prasarananya.

Ketiga,  sejauh mana koordinasi dengan lembaga kejaksaan yang saat ini berjalan dalam hal mengawasi dana desa. Apakah nanti akan timbul tumpang tindih dalam hal penanganannya. Lalu apa yang menjadi dasar hukum yang bisa dijadikan pedoman antar lembaga keduanya. Jangan sampai ada kesan mengambil kewenangan dari satu lembaga satu ke lembaga lainnya.

Pertanyaan yang penting pula untuk disampaikan, bagaimana dengan kasus-kasus penyelewengan dana desa yang banyak mandeg atau tidak jelas yang ditangani kejaksaan. Sudah menjadi rahasia umum bila kasus itu mandeg, ada dugaan diselesaikan secara adat atau dengan bahasa yang vulgar kasus itu menjadikan kepala desa sebagai “mesin ATM” berjalan oleh oknum kejaksaan.

Bahkan ada dugaaan, di beberapa daerah justru kejaksaan ikut “menikmati" atau mengambil berkah dengan mengadakan pembekalan atau pelatihan bagi para kepala desa terkait pengelolaan dana desa dan kegiatan itu dipungut biaya yang lumayan besar kepada tiap kepala desa sebagai peserta. Ada juga kita mendengar, bila ada kepala desa yang tidak ikut acara pembekalan oleh kejaksaan, maka sewaktu-waktu akan dipanggil kejaksaan. Nah kita perlu khawatir, bila nanti Densus akan melakukan hal  sama yang sudah pernah dikerjakan kejaksaan.

Terakhir, Densus Dana Desa mungkin akan mirip dengan Densus Anti Teror 88. Bedanya Densus 88 menangkapi para terduga teroris dan kadang disertai dengan upaya melumpuhkan terduga hingga tak jarang di antaranya banyak yang tewas di tempat. Publik banyak menyoroti kinerja Densus 88 yang dianggap sering melakukan pelanggaran terhadap hak asasi manusia. Banyak yang jadi korban padahal bukan pelaku teroris dan segudang nada miring yang disematkan kepada Densus 88.

Dalam kaitan ini, kita patut khawatir kehadiran Densus Dana Desa juga akan melakukan hal sama yang biasa dilakukan Densus 88 dalam menangani terorisme. Bahwa korupsi dan terorisme adalah sama-sama kejahatan luar biasa, tapi pola penanganannya harus juga memperhatikan nilai-nilai hak asasi manusia.

Jangan sampai dalam pelaksanaannya justru menimbulkan korban baru dan pelakunya hanya kepada oknum kepala desa saja. Memberantas korupsi dana desa tidak hanya cukup di hilir saja, tapi juga ke hulu dimana biasanya melibatkan oknum birokrasi di eksekutif dan legislatif di masing-masing daerah dan juga melibatkan oknum di kejaksaan.

Sudah saatnya para “bandit" dalam pengelolaan dana desa ini harus dibui. Atau kalau dimungkinkan dana desa ini tak usah lagi digulirkan karena sudah menjadi bancakan korupsi. Bila ingin tetap dipertahankan, maka pengawasan dan penindakan harus semakin diperkuat. Tidak cukup hanya mengandalkan pengawas dan pendamping desa. Karena mereka pun tak jarang berkongkalingkong dengan pelaksana dana desa.

Salah satu opsinya pembentukan Densus Dana Desa yang diharapkan bisa menjawab persoalan tentang pengelolaan dana desa yang seringkali diselewengkan. Tapi tentu kita perlu memberi catatan kritis akan rencana pembentukannya.

Kita berharap pada kemudian hari, dana desa memberi manfaat berarti bagi warga desa untuk lebih sejahtera. Bukan lagi dikorupsi hanya untuk membuat “sejahtera” oknum kepala desa dan keluarganya. Jangan sampai ada berita lagi dimana Bupati dan Kajari ditangkap KPK karena suap dana desa.

Penulis adalah: 

Pegiat Antikorupsi
Akademisi Hukum Universitas Muhammadiyah Tangerang

Ad Inside Post


Top