ads


Slider[Style1]

Style2

Style3[OneLeft]

Style3[OneRight]

Style4

Style5

Presiden Jokowi Melantik Idrus Marham Jadi Mensos

Presiden Joko Widodo saat membacakan kata-kata pelantikan. 
(Foto: Istimewa)   
NET - Presiden Joko Widodo secara resmi melantik Idrus Marham sebagai Menteri Sosial yang baru untuk sisa masa jabatan 2014-2019,   di Istana Negara, Jakarta, Rabu (17/1/2018).  Kepala Negara  sebelumnya telah menetapkan pengganti Khofifah Indar Parawansa sebagai Menteri Sosial yakni Idrus Marham.

Pelantikan Idrus Marham menjadi anggota Kabinet Kerja  berdasarkan pada Surat Keputusan Presiden Nomor 10/P Tahun 2018 tentang Pemberhentian dan Pengangkatan Menteri Sosial Kabinet Kerja Periode Tahun 2014-2019. Pria kelahiran Sulawesi Selatan 55 tahun lalu ini saat ini menjabat sebagai Sekretaris Jenderal Partai Golkar.

Ia juga pernah menjadi anggota MPR pada 1997 dan anggota DPR untuk tiga periode berturut-turut mulai 1999. Usai pelantikan tersebut, peraih gelar doktor ilmu politik ini langsung efektif menggantikan Khofifah yang memutuskan mundur untuk melaju dalam pemilihan Gubernur Jawa Timur 2018.

Sebelumnya, Khofifah sudah menyampaikan secara langsung pengunduran dirinya kepada Presiden Joko Widodo, dan kepada para jurnalis pengalaman yang dimiliki oleh Idrus Marham akan sangat berguna dalam kepemimpinannya di Kementerian Sosial, yang membutuhkan pimpinan yang mampu mengembang tugas yang sangat banyak sepeninggal Khofifah.

Presiden pun mengingatkan kepada Menteri Sosial yang baru agar langsung bersiap untuk menjalani pekerjaan berat di Kementerian Sosial. Salah satunya ialah soal distribusi Program Keluarga Harapan (PKH) yang kini ditargetkan untuk meningkat jumlahnya.

Jokowi menjelaskan urusan di Kementerian Sosial banyak sekali seperti sekarang PKH, sekarang meloncat dari 6 juta menjadi 10 juta. Ini pekerjaan besar sekali, bukan hal yang mudah. Kemudian pembagian beras yang sekarang sebagian dipindah ke bantuan pangan non-tunai, itu memerlukan penanganan yang tidak mudah.

Pelantikan bersamaan dengan pelantikan Idrus Marham sebagai Menteri Sosial, Kepala Negara turut melantik Marsekal Madya TNI Yuyu Sutisna sebagai Kepala Staf TNI Angkatan Udara (KSAU) untuh mengisi posisi yang kosong setelah KSAU sebelumnya, Hadi Tjahjanto, diangkat sebagai Panglima TNI.

Pelantikan mantan Wakil Kepala Staf TNI Angkatan Udara tersebut didasarkan pada Surat Keputusan Presiden Nomor 2/TNI Tahun 2018 tentang Pemberhentian dan Pengangkatan Kepala Staf Angkatan Udara. Ia juga diberikan kenaikan pangkat satu tingkat lebih tinggi dari sebelumnya Marsekal Madya menjadi Marsekal.

Dalam kesempatan tersebut, Presiden juga melantik dua pejabat negara lainnya, yakni Agum Gumelar sebagai anggota Dewan Pertimbangan Presiden dan Moeldoko sebagai Kepala Staf Presiden menggantikan Teten Masduki.

Agum Gumelar yang pernah menjabat sebagai Menteri Perhubungan di era Kabinet Gotong Royong ini dilantik dengan berdasarkan pada Surat Keputusan Presiden Nomor 12/P Tahun 2018 tentang Pengangkatan Anggota Dewan Pertimbangan Presiden. Dirinya menggantikan posisi Hasyim Muzadi yang meninggal dunia pada Maret 2017.

Adapun Moeldoko yang pernah menjabat sebagai Panglima TNI dari tahun 2013 hingga 2015 dilantik dengan berdasarkan pada Surat Keputusan Presiden Nomor 11/P Tahun 2018 tentang Pemberhentian dan Pengangkatan Kepala Staf Kepresidenan. (dade)

Presiden Ingatkan Kompetisi Teratur Akan Hasilkan Prestasi Bagus

Presiden Jokowi bertepuk tangan setelah goal tercipta untuk Persib Bandung. 
(Foto: Dade/tangerangnet.com)  
NET - Presiden meingatkan pentingnya kompetisi secara teratur akan menghasilkan prestasi bagus. Pernyataan ini disampaikan Presiden Joko Widodo usai menyaksikan pertandingan perdana Piala Presiden 2018 di Stadion Gelora Bandung Lautan Api, Selasa (16/1/2018), antara Persib Bandung melawan Sriwijaya FC.

Presiden mengatakan Piala Presiden 2018 adalah salah satu kompetisi yang digelar untuk meningkatkan prestasi sepakbola di tanah air. "Semakin banyak kompetisi akan semakin baik untuk sebuah prestasi. Nah, ini salah satunya yang kita pakai untuk mengisi sebelum masuk ke kompetisi berikut,” ujar Joko Widodo (Jokowi).

Kompetisi yang teratur tidak hanya di tingkat senior, tapi di semua tingkatan yang U (kelompok umur) yang U-junior, yang senior semuanya penting semuanya.

Kompetisi penting semuanya, kata Jokowi mengungkapkan memuji penyelenggaraan dari Piala Presiden 2018. “Saya kira sangat bagus sekali mengenai hasil pertandingan laga perdana tersebut. Saya melihat kedua kesebelasan memiliki kualitas yang seimbang. Tadi kita lihat kualitasnya juga imbang. Saya ucapkan selamat Persib menang 1-0.”  tutur Presiden.

Turut hadir mendampingi Presiden, Menteri Koordinator bidang Politik Hukum dan Keamanan Wiranto, Menteri Koordinator bidang Kemaritiman Luhut Binsar Panjaitan, Menteri Pemuda dan Olahraga Imam Nahrawi, Menteri PU dan Perumahan Rakyat Basuki Hadimuljono, Menteri Perhubungan Budi Karya Sumadi, Jaksa Agung Prasetyo, Panglima TNI Marsekal Hadi Tjahjanto dan Ketua Umum PSSI Edy Rahmayadi. (dade)

Direktur Gelapkan Uang Perusahaan Rp 200 Miliar Disidangkan Di Pengadilan

Terdakwa Adi Kusumo: tidak ada laporan keuangan.
(Foto: Istimewa/tno)  
NET – Gelapkan uang atas kerjasama dalam pembuatan kapal senilai Rp 200 miliar, Adi Kusumo sebagai Direktur PT ALL diseret ke meja hijau. Sebagai pimpinan perusahaan terdakwa Adi Kusumo tidak pernah membuat laporan keuangan meski biaya pembuatan kapal  pinjaman dari Bank Mandiri.

Hal itu terungkap pada sidang lanjutan yang majelis hakimnya diketuai oleh Elly Noeryasmin, SH di Pengadilan Negeri (PN) Tangerang, Jalan TMP Taruna, Kota Tangerang, Selasa (16/1/2018). Pada sidang tersebut didengarkan keterangan saksi Min Fu, sekaligus menjadi korban penipuan.  

Saksi mengatakan laporan keuangan ada tahun 2016 diberikan secara lisan. “Selama perusahaan berjalan, saya minta laporan keuangan tidak pernah diberikan. Yang namanya laporan tertulis tentang pengeluaran dan pemasukan, hanya laporan kertas kosong,” ujar Min Fu.

Min Fu mengatakan kerjasama hanya untuk pembiayaan pembuatan kapal.  Pembiayaan pembuatan kapal Lambung 07. Dana tersebut diperoleh berupa kredit sebesar 11,5 juta dolar Amerika Serikat (AS) yang pinjaman dari Bank Mandiri.

Saat pinjaman dari Bank Mandiri cair, kata Min Fu, langsung diserahkan kepada terdakwa Adi Kusumo dengan cara transfer ke rekening perusahaan dan sebagian melalui adiknya, Andre.

Setelah mendengarkan ketarangan saksi, Hakim Elly minta memberikan kesempatan kepada terdakwa Adi Kusumo untuk menanggapi. Terdakwa membantah sebagian dari keterangan saksi. Hakim Elly lalu menunda sidang selama sepekan untuk mendengarkan saksi berikut. (tno)

Direktur PT Selembaran Jati Mulya, Yusuf Sukadiman Dituntut 1 Tahun

Terdakwa Yusuf Sukadiman dan Suyadi Wongso saat mendengarkan 
pembacaan tuntutan oleh JPU Marolop Pandiangan dan Rina. 
(Foto: Istimewa/tno)  
NET – Terdakwa Yusuf Sukadiman, Direktur PT Salembaran Jati Mulya (SJM) dan Suyadi Wongso, Komisaris PT SJM, masing-masing dituntut 1 tahun. Tuntutan dibacakan oleh Jaksa Penuntut Umum (JPU) Marolop Pandiangan, SH MH dan Rina, SH di Pengadilan Negeri (PN) Tangerang, Jalan TMP Taruna, Kota Tangerang, Senin (15/1/2018).
   
Pada sidang dengan majelis hakim diketuai oleh Hasanudin, SH itu, Jaksa Marolop menyebutkan perbuatan kedua terdakwa terbukti melanggar padal 266 ayat (1) jo pasal 55 yakni memasukan keterangan palsu atau memalsukan keterangan dalam akta ontentik.

Kedua terdakwa tidak mengakui mitra usaha Adi Purna Sukarti yang telah menyetorkan uang sebesar Rp 8,15 miliar. Sebagai pemegang saham PT SJM dengan nilai sebesar saham 30 persen atau memiliki tanah seluas 13,5 hektare.

Dalam Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS) luar biasa, kata Jasa Marolop, saksi korban tidak hadir dan dianggap hadir. Setelah itu, para terdakwa memaksa notaris supaya membuatkan Akta Perubahan PT Salembran Jati Mulya dalam RUPS bulan Mei 2009.

Sedangkan notaris Rusdiana yang membuat akta perubahan dengan nomor 80 tahun 2009 membenarkan kalau para terdakwa datang ingin mengubah akta pendirian PT SJM. Dalam Akta Perubahan tersebut nama Adi Purna Sukarti sebagai para pemegang saham hilang.

Akibat lahirnya akte perubahan dari notaris Rusdiana nomor 80, korban Adi Purna Sukati menderita kerugian Rp 200 miliar lebih dari luas tanah 13,5 hektar yang ada di Desa Salembaran Jati, Kecamatan Kosambi Kabupaten Tangerang.  PT Selembaran Jati Mulya bergerak di bidang properti untuk pergudangan.

Pada sidang tersebut dihadirkan barang bukti berupa legalisir pendiri PT dan legalisir akte pendirian. Satu lmbar legalisir poto copy akta perubahan dan akte pembatalan. Semua barang bukti tersebut tetap terlampir dalam berkas perkara.

Seusai sidang Jaksa Marolop dan Rina membacaka tuntutan, Hakim Hasanudin memberikan kesempatan kepada terdakwa dan penasihat hukum menyusun pembelaaan. Hakim Hasanudin lalu menunda sidang selama dua pekan dan sidang dibuka kembali pada Senin (29/1/2018).

Seusai sidang,  Adi Purna Sukati sebagai orang yang dirugikan dalam perkara tersebut merasa kecewa atas tuntutan jaksa yang hanya 1 tahun. “Ini sidang seperti dagelan. Selama 18 tahun, saya berjuang mencari keadilan. Selama 5 tahun berkas di Polda Metro Jaya tidak berjalan. Setelah sampai pengadilan ternyata tidak ada ke adilan buat saya,” ujarnya. (tno)


KKPU, 2 Minggu Pasca Pengumuman Impor Beras, Seharusnya Harga Di Pasar Turun

Saat berlangsung Kelompok Diskusi Terarah, harga beras diharapkan turun. 
(Foto: Dade Fachri/tangerangnet.com)     
NET - Ketua Komisi Pengawas Persaingan Usaha (KPPU) Syarkawi Rauf mengatakan seharusnya dua minggu pasca pengumuman impor beras, harga di pasar sudah turun, rencananya beras impor akan masuk ke Indonesia akhir Januari 2018. Nanti ke depan,  harus diawasi bersama-sama dengan Satgas Pangan, tentunya bagaimana dalam dua minggu ke depan ini pengumuman impor benar-benar berefek ke penambahan stok di pasar.

"Stok beras di pasaran menyusul pengumuman impor oleh Pemerintah kemungkinan kuat bisa terjadi, karena pedagang beras mulai khawatir jika terus menimbun beras dan  beras impor bakal mengguyur Indonesia. Di Pasar Induk Beras Cipinang setelah diumumkan akan impor harga turun Rp 600 per kilogram," ujar Syarkawi, Senin (15/1/2018), saat berlangsung FGD (Focus Group Discussion atau Diskusi Kelompok Terarah), di Kantor KKPU, Jakarta Pusat.

Cuma memang, kata Syarkaw, yang harus diwaspadai jangan sampai efeknya ini hanya sesaat hanya 1-2-3 hari. Selanjutnya impor pada Februari-Maret merupakan musim panen. Alhasil selain impor di Indonesia bakal diguyur beras dari hasil panen dalam negeri dan juga semakin lama ditahan, kerugian akan besar karena  impornya akan masuk, panen raya, dan harga turun. Padahal dia beli pada harga yang mahal.

"Komisi Pengawas Persaingan Usaha mengkhawatirkan rencana pemerintah impor beras 500.000 ton yang masuk akhir Januari, impor beras dikhawatirkan memberikan dampak negatif bagi petani karena waktunya berdekatan musim panen. Musim panen beras diperkirakan pada Februari-Maret," ujarnya.

Dengan kata lain, imbuh Syarkawi, pada waktu tersebut pasokan beras bakal meningkat. Namun jika ditambah dengan pasokan impor bakal membuat harga gabah di tingkat petani anjlok karena kelebihan pasokan beras. Kalau benar pola tanam kita Februari sampai Agustus, nanti kalau impor beras itu masuk, menurut Mendag (Menteri Perdagangan) masuk pada saat awal panen raya atau panen besar di tanah air.

“Impor ini bisa membuat kerugian bagi petani kita,” ucap Syarkawi.

Sementara itu,  Pengamat Ekonomi INDEF, Bustanul Arifin menjelaskan agar impor yang berdekatan dengan musim panen tidak berdampak negatif bagi petani, penyetokan beras perlu dilakukan .baik. Kalau dikelola dengan baik dan yang mengelola ahli manajemen stok, mungkin tidak perlu khawatir.

Hal ini, Bustanul  tetap meminta para pihak mewaspadai juga, kelebihan stok beras bisa membuat harga di tingkat petani tertekan. “Sehingga usul saya, kalau Pemerintah serius bantu petani dan stabilkan harga beras, coba secara serius membantu pengeringan dan dikelola secara profesional dan bisnis, sehingga  penggilingan padi kecil banyak terima manfaat dan petani tidak dirugikan," tutur Bustanul. (dade)

TNI Kirim 53 Personel Tim Medis Satgas Kesehatan TNI Ke KLB Asmat, Papua

Kapuspen TNI Mayjen TNI M. Sabar Fadhilah saat melepas tim medis.
(Foto: Dade Fachri/tangerangnet.com)  
NET - Tentara Nasional Indonesia (TNI) mengirimkan 53 personel tim medis yang tergabung dalam Satuan Tugas (Satgas) Kesehatan TNI Kejadian Luar Biasa (KLB) dalam rangka menanggulangi wabah penyakit di Kabupaten Asmat, Provinsi Papua.

"Hari ini, Satgas Kesehatan TNI KLB Asmat diberangkatkan oleh Asisten Operasi (Asops) Panglima TNI Mayjen TNI Lodewyk Pusung menggunakan Pesawat Hercules A-1326 dari Bandara Lanud Halim Perdanakusuma,” ujar Kepala Pusat Penerangan (Kapuspen) TNI Mayjen TNI M. Sabrar Fadhilah di Mabes TNI Cilangkap, Jakarta Timur, Senin (15/1/2018).

Kapuspen TNI Mayjen TNI M. Sabrar Fadhilah mengatakan Presiden RI Ir. Joko Widodo memerintahkan Panglima TNI Marsekal TNI Hadi Tjahjanto,  untuk segera membantu warga yang terkena wabah penyakit di Asmat.

“Menindaklanjuti perintah tersebut, Panglima TNI Marsekal TNI Hadi Tjahjanto membentuk Satgas Kesehatan TNI KLB untuk membantu Kementerian Kesehatan RI, terdiri atas Puskes TNI, Puskesad, Diskesal, dan Diskesau dalam rangka membantu warga Asmat yang terkena kejadian luar biasa wabah penyakit,” tutur Kapuspen TNI.

Menurut Mayjen TNI M. Sabrar Fadhilah, pengiriman Satgas Kesehatan TNI KLB dalam rangka penanganan membantu warga yang terkena wabah penyakit di Asmat, sudah sesuai dengan UU Nomor 34 Tahun 2004 tentang TNI pasal 7 ayat (2), khususnya Operasi Militer Selain Perang (OMSP) guna memberikan bantuan kemanusiaan kepada warga negara yang tertimpa musibah.

“Satgas Kesehatan TNI KLB Asmat yang diberangkatkan adalah untuk memperkuat Tim Kesehatan Kodam XVII/Cenderawasih dan Pemerintah Daerah setempat yang dipusatkan di Timika,” ujar Mayjen TNI M. Sabrar Fadhilah.

Kapuspen TNI menjelaskan 53 personel Satgas Kesehatan TNI KLB Asmat, terdiri dari Dokter Spesialis dan paramedis. Disamping itu, juga dikirimkan obat-obatan sesuai kebutuhan, dengan prioritas Vaksin Campak dan Difteri serta Alat Kesehatan (Alkes).  “Selain obat-obatan dan Alkes, Satgas Kesehatan TNI KLB Asmat juga membawa logistik berupa bahan makanan siap saji sebanyak 11.100 pack untuk membantu warga Asmat yang terkena wabah penyakit,” katanya.

“Di samping bantuan dari TNI, Kementerian Kesehatan RI juga memberikan bantuan berupa obat-obatan yang dikirim bersamaan dengan pemberangkatan Satgas Kesehatan TNI KLB ke Kabupaten Asmat, Papua,” ucap Mayjen TNI M. Sabrar Fadhilah.

Adapun data sementara wabah penyakit yang terjadi di Kabupaten Asmat, terdiri atas: 467 anak terkena campak, 487 anak divaksin, 1.052 anak sudah diobati dan mendapat pelayanan medis. (dade)

Meski Hanya Satu Pasang, Panwaslu Kota Tangerang Tetap Persiapkan Pengawasan

Ketua Panwaslu Kota Tangerang Agus Muslim: PPL segera dilantik.
(Foto: Syafril Elain/tangerangnet.com)  
NET – Panitia Pengawas Pemilu (Panwaslu) Kota Tangerang tetap melakukan persiapan untuk tugas pengawasan terhadap jalannya proses Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) 2018 di Kota Tangerang meski calon yang mendaftar hanya satu pasangan.

“Meski satu pasang calon yang mendaftar ke KPU (Komisi Pemilhan Umum-red) Kota Tangerang yang diusung oleh sepuluh parta politik, kita tetap melakukan pengawasan,” ujar Ketua Panwaslu Kota Tangerang kepada tangerangnet.com, Senin (15/1/2018).

Agus menjelaskan persiapan yang dilakukan oleh Panwaslu sekarang ini dalam seleksi terhadap calon anggota Pengawas Pemilu Lapangan (PPL). Seleksi PPL dilakukan sejak awal Desember 2017 dan kini sudah tahap akhir. Dari 104 tempat yang tersedia sesuai dengan jumlah kelurahan yang ada di Kota Tangerang, sebanyak 230 orang mendaftar.

“PPL yang dibutuhkan hanya 104 orang sesuai jumlah kelurahan yang ada di Kota Tangerang. Jadi,setiap kelurahan hanya ada satu orang PPL,” ungkap Agus Muslim.

Dalam waktu dekat ini, kata Agus, mereka akan dilantik untuk melaksanakan tugas pengawasan di seputar kelurahan masing-masing. Setelah dilantik, mereka langsung diberikan bimbinagan teknis sehingga menjadi tahu apa yang menjadi tugas mereka.

“PPL wajib tahu setiap kejadian di lingkungannya berkaitan dengan Pilkada. Bila ada dugaan pelanggaran, mereka mencatat untuk dilaporkan kepada Pengawas Pemilu (Panwaslu) kecamatan,” ucap Agus.          

Berkaitan dengan tahapan Pilkada yang sekarang ini masa pendaftaran calon, kata Agus, telah banyak sepanduk kampanye bertebaran di berbagai sudut jalan, agar diturunkan. “Saya sudah mengimbau kepada Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol PP) untuk diturunkan,” tutur Agus yang aktifis anti-narkotika itu.

Sementara itu, Komisioner KPU Kota Tangerang Nurhalim mengatakan pendaftaran calon berkaitan masa perpanjang karena hanya ada satu pasang calon, tetap dilakukan. “Ya, kita tetap melaksanakan perintah undang-undang dan peraturan KPU. Meski sudah semua partai politik mengusung Arief R. Wismansyah dan Sachrudin sebagai calon Walikota dan Walikota Tangerang periode 2018-2023, perpanjang tetap dilakukan. Ya, tinggal satu hari lagi,” ucap Nurhalim. (ril)

Ad Inside Post


Top