ads


Slider[Style1]

Style2

Style3[OneLeft]

Style3[OneRight]

Style4

Style5

Gubernur Minta Kepala Daerah Di Banten Bertekad Melawan Korupsi

Gubernur dan Wakil Gubernur Banten H. Wahidin Halim dan Andika 
Hazrumy seusai acara mendapat pertanyaan dari sejumlah wartawan.
(Foto: Istimewa)  
NET – Gubernur Banten H. Wahidin Halim menyampaikan apresiasi kepada pimpinan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) dan Tim Satuan Tugas Koordinasi Upaya Pencegahan Korupsi (Satgas Korsupgah) yang tidak henti-hentinya memberikan dukungan dan pendampingan kepada Pemerintah Daerah di Banten dalam mendukung terwujdunya tata kelola pemerintahan yang bersih dan bebas dari korupsi, kolusi, dan nepotisme.

"Saya sudah komitmen untuk minta agar KPK terus hadir dalam rangka pembinaan dan pencegahan korupsi di Banten. Maka dengan itu, saya minta KPK terus mendampingi biar kita aman," ujar Gubernur Wahidin, Rabu (18/10/2017).

Hal itu dikatakan Wahidin Halim saat rapat koordinasi pimpinan Daerah terkait ‘Evaluasi Percepatan Pelaksanaan Rencana Aksi Pemberantasan Korupsi Terintegrasi Provinsi Banten 2017’ yang digelar di  Aula Gedung Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kota Cilegon.

Acara tersebut  dihadiri Wakil Ketua KPK Saut Situmorang, Wakil Gubernur Banten Andika Hazrumy, Sekda Banten Ranta Soeharta, Ketua DPRD Banten Asep Rahmatullah, Bupati Lebak Iti Oktavia Jayabaya, Bupati Pandeglang Irna Narulita, Walikota Serang Tubagus Haerul Jaman, Bupati Serang Ratu Tatu Chasanah, Plt Wali Kota Cilegon Edi Ariadi, Bupati Tangerang  Ahmed  Zaki Iskandar, Walikota Tangerang  Arief R. Wismansyah dan Walikota Tangerang Selatan (Tangsel)  Airin Rachmi Diany, Forum Koordinasi Pimpinan Daerah (FKPD),  para kepala Organisasi Perangkat Daerah (OPD), dan Ketua DPRD Kabupaten dan Kota se-Banten.

Wahidin mengatakan  pada 12 April 2016 lalu, Gubernur dan Wakil Gubernur Banten, Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Provinsi Banten, yang disaksikan Kepolisian Daerah (Polda) Banten dan Kejaksaan Tinggi (Kejati) Provinsi Banten, telah sepakat menandatangi komitmen bersama untuk mendukung program pemberantasan korupsi terintegrasi di wilayah Banten, yang mengakomodir kepentingan publik, dan bebas intervensi.

“Saya mengajak seluruh pimpinan daerah di Banten untuk bersama-sama konsisten apa yang telah menjadi komitmen dan telah apa yang kita tandatangani bersama,” ucap Wahidin.

Terkait dana desa yang saat ini sedang berjalan, Wahidin Halim meminta kepada seluruh Bupati dan se-Provinsi Banten untuk melakukan langkah-langkah mengawasi aliran dana desa tersebut, agar tepat sasaran dan tepat pelaporan.

“Mudahan-mudahan kejadian OTT (operasi tangkap tangan-red)  kemarin yang terakhir. Jangan sampai kepala daerah ada di Banten yang berurusan lagi dengan KPK, apalagi Gubernurnya. Soalnya, kalau sudah menyebut KPK, bikin tidak bisa tidur,” ungkap Wahidin.

Wakil Ketua KPK Saut Situmorang menjelaskan selain melakukan penindakan korupsi, pihaknya juga gencar melakukan pencegahan di seluruh Indonesia, termasuk di Provinsi Banten.

"Tadi, saya jelaskan kepada semuanya,  pemberantasan korupsi itu tidak boleh sepotong-potong. Kami (KPK) hadir di sini sudah beberapa tahun lalu. Hari ini, kami datang lagi untuk melakukan evaluasi, kemudian bikin rencana aksi lagi. Ada mungkin memang beberapa hambatan apakah itu baik dari perundang-undangan, lembaganya atau pun dari tata kelolanya makanya KPK datang untuk membantu," paprnya.

Menurutnya, tindak pidana korupsi sebetulnya bisa dicegah dengan berbagai upaya, salah satunya yakni menciptakan upaya pencegahan, sistem dan komitmen pemerintahan itu sendiri. Pencegahan itu, dilakukan agar para kepala daerah, pejabat dan Aparat Sipil Negara (ASN) tidak tersangkut korupsi.

"KPK sangat memperhatikan Banten karena dunia luar juga melihat, makanya kita datang membantu Pak Gubernur dan Wakil Gubernur. Kemudian dikaitkan dengan pemerintah daerah bagaimana kalau kita punya rencana supaya masyarakatnya bisa lebih sejahtera, cepat bersaing. Jadi, kita datang memberi bantuan untuk itu," jelas Saut.

“Kami ingin di Banten bisa menjadi paling keren di seluruh Indonesia soal pencegahan korupsi. Misalkan ada anak yang pakai mobil dinas dilarang saja. Pencegahan korupsi itu harus dimulai dari keluarga kita dulu,” sambungnya.

Sementara itu, Sekretaris Daerah Provinsi Banten Ranta Soeharta menyebutkan Pemprov Banten sudah memiliki strategi untuk memberantas korupsi. Terdapat 82 poin strategi yang diterapkan Pemprov untuk mewujudkan pemerintahan yang bersih dan akuntabel.

“Kita memiliki 82 aksi strategi pencegahan korupsi. Itu sudah kita lakukan sejak awal tahun, dan sudah terealisasi 69 aksi di antaranya, atau dengan prosentase 84 persen sudah terlaksana,” ungkapnya.
Menurut Sekda, implementasi aksi itu tidak mudah dilaksanakan. Maka  tak heran, aksi strategi itu belum dapat terwujud sepenuhnya. “Ada aksi strategi yang perkembangannya cepat, namun ada pula yang lambat,” ucapnya.

Pada rakor ini delapan  kepala daerah melakukan dialog dengan KPK dan menyampaikan apa saja rencana aksi yang sudah dan akan dilaksanakan di daerahnya masing-masing. (ril)


Wakil Ketua KPK: Upaya Pencegahan Korupsi Di Banten Sudah Ada Kemajuan

Wakil Ketua KPK Saut Situmorang saat menyampaikan paparannya. 
(Foto: Istimewa)  
NET – Pimpinan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) Saut Situmorang mengatakan upaya pencegahan korupsi di Provinsi Banten sudah ada kemajuan. “Kamajuan yang sudah dicapai ini agar terus dipelihara dan jangan sampai terpurus,” ujar Saut Situmorang, Rabu (18/10/2017).

Hal itu dikatakan Saut Situmorang saat rapat koordinasi pimpinan Daerah terkait ‘Evaluasi Percepatan Pelaksanaan Rencana Aksi Pemberantasan Korupsi Terintegrasi Provinsi Banten 2017’ yang digelar di  Aula Gedung Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kota Cilegon.

Acara tersebut  dihadiri Gubernur Banten H. Wahidin Halim, Wakil Gubernur Banten Andika Hazrumy, Sekda Banten Ranta Soeharta, Ketua DPRD Banten Asep Rahmatullah, Bupati Lebak Iti Oktavia Jayabaya, Bupati Pandeglang Irna Narulita, Walikota Serang Tubagus Haerul Jaman, Bupati Serang Ratu Tatu Chasanah, Plt Wali Kota Cilegon Edi Ariadi, Bupati Tangerang  Ahmed  Zaki Iskandar, Walikota Tangerang  Arief R. Wismansyah dan Walikota Tangerang Selatan (Tangsel)  Airin Rachmi Diany, Forum Koordinasi Pimpinan Daerah (FKPD),  para kepala Organisasi Perangkat Daerah (OPD), dan Ketua DPRD Kabupaten dan Kota se-Banten.

Saut mengatakan sejak Wahidin Halim dan Andika Hazrumy menjabat sebagai Gubernur dan Wakil Gubernur Banten, pencegahan terasa ada kemajuan. “Saya ucapkan terima kasih kepada Pak Gubernur dan Wakil Gubernur. Saya berharap ini terus dipertahankan dan dilaksanakan,” ucap Saut.

Gubernur Banten menanggapi hal tersebut mengatakan upaya yang sudah dilakukan terus akan dilaksanakan oleh semua perangkat daerah. “Ketika saya baru dua minggu dilantik menjadi Gubernur Banten, Pak Saut sempat akan meninggalkan Banten untuk tidak ingin melanjutkan pendampingan pengawsan. Tapi, saya minta waktu satu tahun agar KPK tetap berada di Banten,” tutur Wahidin yang mantan Walikota Tangerang dua periode tersebut. (ril)


Ketahanan Negara Penyediaan Kelistrikan Aman Dan Handal

Hammam Riza dan Andika Prastawa saat menandatangani naskah 
nota kesepahamaman antara PLN dan BPPT. 
(Foto: Dade Fachri, Tangerangnet.com)   
NET – PT Perusahaan Listrik Negara  PLN (Persero) Distribusi Jakarta Raya menandatangani nota kesepahaman bersama dengan lembaga pemerintahan Badan Pengkajian dan Penerapan Teknologi (BPPT) dan organisasi yang fokus pada ketenaga listrikan yaitu Prakarsa Jaringan Cerdas Indonesia (PJCI) serta didukung juga oleh Persatuan Insinyur Indoesia (PII).

"Kesepakatan kerjasama tersebut adalah bagian dari seminar yang digagas oleh Kedeputian Bidang Teknologi Informasi Energi dan Mineral (TIEM-BPPT) ini, kami ingin mendorong pemahaman Operation Technology (OT) sistem kelistrikan cerdas di satu sisi dan Information Technology (IT) di sisi lain," ujar Kedeputian Bidang Teknologi Informasi Energi dan Mineral (TIEM-BPPT) Hammam Riza, Selasa (17/10/2017), saat Seminar Kedeputian TIEM-BPPT Smart, Grid dan Aspek Cyber Security dalam Power system, di ruang VIP Gedung BPPT II Lantai 3, Jalan Thamrin, Jakarta Pusat.

Riza mengatakan OT-IT ini diperlukan untuk mencapai ketahanan negara dalam penyediaan jaringan kelistrikan yang aman dan handal.

Sedangkan salah satu tujuan dari penandatangan nota kesepahaman bersama ini, kata Riza, adalah upaya dari tiga lembaga terkait untuk dapat bersinergi menerapkan dan mewujudkan jaringan cerdas di Indonesia khususnya di Jakarta. Untuk dapat mengimplementasikan jaringan cerdas atau smart grid dibutuhkan teknologi informasi sebagai dasar dari pengoperasian jaringan cerdas itu sendiri, sehingga melalui teknologi digital ini komunikasi antar jaringan dapat terhubung dan tekkontrol.

Seperti diketahui, kata Riza, teknologi informasi tidak akan bisa lepas dari jaringan internet sebagai komunikasinya, maka dari itu dibutuhkan internet protokol standar sebagai penghubung antar jaringan pada jaringan cerdas.

“Di sinilah dibutuhkan keamanan yang mumpuni. Serangan dari cyber yang mengancam dapat menimbulkan banyak kerugian dan membahayakan sistem kelistrikan itu sendiri," ujarnya.

Sementara itu, Kepala Balai Besar Teknologi Konversi Energi (B2TKE-BPPT) Andhika Prastawa mengatakan  kebutuhan akan keamanan cyber atau Cyber Security adalah hal yang sangat urgent. Jaringan cerdas merupakan jaringan yang berbasis pada internet. Oleh karena itu, diperlukan sebuah keamanan standar bagi pengoperasiannya.

"Dengan terkoneksi komponen jaringan kelistrikan pada jaringan internet menyebabkan smart grid menjadi rentan terhadap ancaman dan serangan cyber. Oleh karena itu, serangan cyber bisa menyerang komponen fisik jaringan kelistrikan seperti open/close circuit breaker dan mematikan generator," ucap Andhika.

Selain itu, kata Riza, serangan cyber bisa menyerang software dan database sistem baik itu untuk merusak data ataupun mencuri informasi. Jadi, keamanan untuk sistem jaringan cerdas adalah urgent.

Seminar yang dihelat selama satu hari, kata Riza, adalah tindak lanjut dari Kongres Teknologi Nasional yang diselenggarakan pada 17-19 Juli 2017 yang lalu. Seminar  membuahkan rekomendasi antara lain, penentuan sektor infrastruktur informasi kritikal nasional terutama sipil atau publik non-militer, framework pengamanan infrastruktur informasi kritikal nasional.

Selanjutnya, penentuan Instansi Pengawasan dan Pengatur Sektor (IPPS) sebagai koordinator masing-masing sektor infrastruktur informasi kritikal nasional, mengkaitkan antara keamanan informasi dengan keberlangsungan pelayanan publik sebagai prestasi kinerja pada suatu institusi. Pembentukan Koordinator Computer Security Incident Response Team (CSIRT). (dade)

Gubernur Wahidin Undang KPK Rapat Evaluasi Pemberantasan Korupsi

Gubernur Banten H. Wahidin Halim: Kejaksaan dan Kepolisian juga diundang.
(Foto: Syafril Elain, dokumentasi Tangerangnet.com)  
NET – Gubenur Banten H. Wahidin Halim mengundang Komisi Pemberantasan Korupsi Republik Indonesia (KPK RI) dan seluruh pimpinan Organisasi Perangkat Daerah (OPD) yang ada di Pemerintahan Provinsi Banten untuk mengikuti rapat evaluasi pelaksanaan rencana aksi (Renaksi) Pemberantasan Korupsi Tahun 2017.

“Ya, besok rapat jadi untuk melakukan evaluasi tentang pemberantasan korupsi,” ujar Wahidin Halim kepada wartawan, Selasa (17/10/2017) malam di rumah dinas Jalan Ahmad Yani, Kota Serang.

Wahidin Halim mengaatakan rapat tersebut dilaksanakan di Aula Setda II, Kantor Walikota Cilegon Jalan Jenderal Sudirman, No. 2, Kota Cilegon, Rabu (18/10/2017). “Ini sengaja dilaksanakan di Cilegon karena baru-baru ini ada kasus korupsi yang melibatkan Walikota Cilegon,” tutur Wahidin yang akrab disapa WH tersebut.

Sebagaimana diberikan sebelumnya,  KPK baru-baru ini menetapkan Walikota Cilegon Iman Ariyadi sebagai tersangka. Iman diduga menerima suap Rp 1,5 miliar terkait perizinan di Cilegon.

Selain Iman, KPK juga menetapkan Kepala Badan Perizinan Terpadu dan Penanaman Modal Kota Cilegon Ahmad Dita Prawira dan seorang bernama Hendry sebagai tersangka penerima suap.

Gubernur Banten mengatakan rapat evaluasi itu penting dilaksanakan agar hal serupa yakni operasi tangkap tangan (OTT) yang dilakukan KPK tidak terulang lagi. Yang lebih penting,  pencegahan korupsi bisa dilakukan melalui penyelenggaraan pemerintahan yang bersih.

“Dalam rapat tersebut juga diundang dari pihak kejaksaan dan kepolisian. Aparat penegak hukum perlu diundanga agar kita dapat bersama-sama mencegah terjadi tindak pidana korupsi,” ucap Wahidin yang mantan Walikota Tangerang dua periode tersebut. (ril)  

Bawaslu RI Temukan Kendala Pendaftaran Partai Politik

 Fritz Siregar (tengah) dan Muhammad Said saat memberikan penjelasan   
kepada wartawan di kantor Bawaslu, Jakarta. 
(Foto: Dade, Tangerangnet.com)  
NET - Badan Pengawasan Pemilihan Umum Republik Indonesia (Bawaslu RI) melaksanakan pengawasan pendaftaran partai politik eserta Pemilihan Umum (Pemilu) anggota Dewan Perwakilan Rakyat  dan Dewan Pwrwakilan Rakyat Daerah (DPR dan DPD). Hal ini diatur dalam tahapan pendaftaran, penelitian administrasi dan verifikasi faktual adalah satu kesatuan dalam proses Pendaftaran Partai Politik.

"Dalam pengawasan pendaftaran partai politik pada 3 sampai dengan 16 Oktober 2017, proses pengawasan melekat tersebut, Bawaslu mendapatkan sejumlah temuan.  Sipol menjadi syarat dalam pendaftaran partai politik calon peserta Pemilu 2019. Bawaslu sudah memprediksi  akan adanya kendala dalam proses input data persyaratan pendaftaran ke dalam Sipol," ujar Tim Aistensi Bawaslu Muhammad Said kepada wartawan, Selasa (17/102017), di ruang Pres room Bawaslu, Jalan Thamrin, Jakarta Pusat.

Bawaslu sudah melakukan upaya pencegahan dengan mengirimkan surat edaran No.0890/Bawaslu/PM.00.00/IX/2017 tertanggal 29 September 2017, kepada KPU dan partai politik, tentang potensi kesulitan yang dialami dalam proses pendaftaran melalui Sipol dan antisipasi jalan ke luar yang direncanakan sejak awal. Hasil Pengawasan Bawaslu menunjukkan, kebutuhan partai politik dalam proses pemberkasan paling cepat dilakukan oleh Partai Golkar selama 8 jam 30 menit. Proses Pemberkasan paling lama dialami oleh PSI selama 49 jam 20 menit, kata Said.

Said mengatakan Surat Edaran KPU Nomor 585 perihal Pendaftaran Akhir Partai Politik Peserta Pemilu 2019, KPU memberikan kesempatan kepada partai politik yang melakukan Pendaftaran, untuk melengkapi dalam waktu 1 kali 24 jam terhitung sejak berakhirnya waktu pendaftaran pada  16 Oktober 2017 pukul 24:00. Terdapat 17 partai yang mendaftar dan melakukan proses pemberkasan selama 15 jam (mulai pukul 09:00-24:00 WIB).

Hasil pengawasn di tingkat Kabupaten dan Kota, kata Said, dari 525 Kabupaten dan Kota di 27 provinsi terdapat partai politik yang berkasnya belum lengkap dan dikembalikan ke partai politik. Dalam SE 585/PL.01.1-SD/03/KPU/X/2017 perihal Pendaftaran Akhir Partai Politik Peserta Pemilu Tahun 2019 angka 3 poin a menyatakan  17 partai politik yang masih terdapat kekuarangan berkas ataupun belum mengisi atau belum mengupload berkas ke dalam Sipol, partai politik diberi kesempatan untuk melengkapi dalan waktu 1 kali 24 jam.

Sementara itu, anggota Bawaslu Fritz Siregar mengatakan sehubungan dengan pelaksanaan ketentuan Pasal 15 ayat (2) dan Pasal 17 ayat (3) Peraturan KPU Nomor 11 Tahun 2017 tentang Pendaftaran, Verifikasi dan Penetapan Partai Politik Peserta Pemilu Anggota DPR dan DPRD.

"Penyerahaan salinan KTA (Kartu Tanda Anggota) dan KTP (Kartu Tanda Penduduk)  elektronik dan Surat Keterangan serta daftar nama dan alamat anggota partai politik (Lampiran 2 Model F2-Parpol) oleh pengurus partai politik tingkat kabupaten dan kota kepada KPU/KIP Kabupaten/Kota dapat diterima setelah Pengurus Partai Politik Tingkat Pusat melakukan pendaftaran kepada KPU tanpa harus menunggu diberikannya tanda terima (Model TT.KPU-Parpol)," kata Fritz. (dade)

  

Dua Pelaku Pencurian Sepeda Motor, Ditembak Mati Polisi

Kapolres Metro Tangerang Kota Kombes Polisi Harry Kurniawan saat 
memberi penjalasan kepada wartawan. 
(Foto: Istimewa/Humas)  
NET – FS dan FJ, dua pelaku yakni pencuri sepeda motor yang disertai dengan penganiayaan dan penembakan terhadap korbannya, ditangkap oleh Tim Buser Polsek Neglasari Resort Metro Tangerang Kota.

Kapolres Metro Tangerang Kota Komisaris Besar Polisi (Kombespol)  Harry Kurniawan mengatakan hal itu kepada wartawan di Polsek Neglasari, Jalan Marsekal Surya Darma, Senin (16/10/2017).

Kedua pelaku kini, kata Kapolres, masih berada di Ruang Jenazah Ruma Sakit Umum Daerah (RSUD) Tangerang, dan barang bukti yang disita di antaranya adalah satu unit Motor Honda Vario milik pelaku. Sepeda motor ini sering digunakan pelaku dalam setiap aksinya dan dua senjata api  rakitan dan kunci leter T.

Menurut Kapolres, beberapa waktu yang lalu (6/10/2017), di Jalan Marsekel Surya Dharma Rt 005/004 Kelurahan Selapajang, Neglasari, Kota Tangerang telah terjadi tindak pidana pencurian sepeda motor yang disertai dengan penembakan oleh pelaku terhadap korban. Saat itu pelaku yang berjumlah dua orang sedang berusaha untuk mencuri kendaraan roda dua. Namun aksinya dipergoki oleh teman pemilik kendaraan tersebut,  Arif, sehingga pelaku melepaskan tembakan yang mengakibatkan korban tewas.

Dari kasus tersebut, Polsek Neglasari segera membentuk Tim untuk memburu kedua pelaku. Pada Minggu (15/10/2017) Unit Resmob  menangkap pelaku yang berinisial ‘FS’ di rumah kontrakannya, di  Binong, Kelapa Dua, Kabupaten Tangerang.

Kepada polisi, FS mengakui  yang melakukan pencurian yang disertai penembakan di wilayah Neglasari adalah dirinya bersama kawannya, FJ. Kemudian atas pengakuannya kepada petugas  membawa pelaku untuk menunjukan alamat  FJ.

Atas petunjuk FS, kemudian FJ  ditangkap di rumah kontrakannya yang berada di Lapak Gang Telaga Rt 002/003, Kelurahan Duri Selatan, Kecamatan Tambora, Jakakarta Barat.

Pada saat ditangkap pelaku sempat menunjukan beberapa barang bukti berupa 2 senjat api rakitan dan kunci leter T yang disimpan di dalam sebuah Drum. Namun rupanya kedua tersangka berusaha kabur dan melawan petugas. Oleh karena membahayakan jiwa petugas sehingga dengan  terpaksa polisi melepaskan tembakan dan tepat mengenai di dada para pelaku. Oleh polisi para pelaku dibawa ke rumah sakit terdekat. Namun setibanya di rumah sakit, kedua pelaku menghembuskan nafas terahirnya. (ril)

Anies Sampaikan Pidato Politik Perdana Setelah Dilantik Jadi Gubernur DKI

Gubernur dan Wakil Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan dan Sandiaga
Solehudin Uno saat menyampaikan pidato perdananya.
(Foto: Istimewa)  
NET - Anies Baswedan menyampaikan pidato politik perdananya setelah dilantik sebagai Gubernur DKI Jakarta. Di hadapan para pendukungnya, Anies berbicara soal kolonialisme yang ada di depan mata. Jakarta ini satu dari sedikit kota di Indonesia yang merasakan polarisme dari dekat. Di Jakarta, bagi orang Jakarta, yang namanya kolonialisme itu di depan mata berorasi dan berbicara soal perjuangan pribumi melawan kolonialisme.

"Semua warga pribumi harus mendapat kesejahteraan. Kita semua pribumi ditindak, dikalahkan, kini saatnya kita menjadi tuan rumah di negeri Indonesia," ujar  Anies yang didampingi Sandiaga Solehudin Uno, Senin (16/10/2017), saat acara Selamatan Jakarta yang digelar di Balai Kota DKI, Jalan Medan Merdeka Selatan, Jakarta Pusat.

Jangan sampai Jakarta ini seperti yang dituliskan pepatah Madura "etek se atellor ajam se ngeremme, itik yang bertelur ayam yang mengerami. Artinya,  kita yang bekerja keras untuk merebut kemerdekaan, kita yang bekerja keras untuk menghapuskan kolonialisme.

Seperti diketahui, Anies dan Sandiaga Uno baru saja dilantik oleh Presiden Joko Widodo sebagai Gubernur dan Wakil Gubernur  DKI Jakarta. Keduanya  menjadi pemimpin Jakarta pada periode 2017-2022.  (dade)

Ad Inside Post


Top