ads


Slider[Style1]

Style2

Style3[OneLeft]

Style3[OneRight]

Style4

Style5

Baca Juga

Gubernur Banten H. Wahidin Halim:  tidak ada pesemis dalam kamus saya. 
(Foto: dokumentasi/tangerangnet.com)   

NET -   Gubernur Banten H. Wahidin Halim meyakinikan program prioritas pembangunan yang dicanangkan merupakan awal Banten maju. “Pembangunan sektor pendidikan, kesehatan, dan infrastruktur, saya genjot untuk membawa kemajuan masyarakat Banten,” ujar Gubernur, Kamis (12/4/2018).

Hal itu dikatakan Gubernur saat menghadiri Upacara Pembukaan Latihan Integrasi Taruna Wreda Nuasantara (Latsitarda) Ke-XXXVIII tahun 2018 di Alun-alun Barat Kota Serang. Hadir dalam acara tersebut Panglima TNI Marsekal Hadi Tjahjanto sebagai Inspektur Upacara Latsitarda, Wakil Kepala (Waka) Polri Komisaris Jenderal  (Komjen) M. Sjafruddin, Gubernur Institut Pemerintahan Dalam Negeri (IPDN) Suradinata, dan Bupati Serang Ratu Tatu Chasanah.

“Program perioritas kesehatan, kita kan sedang memproses pengobatan kesehatan gratis yang tidak berbenturan dengan UU (Undang-undang-red) Kesehatan yang ada. Yang penting  tujuannya nanti tercapai. Warga Banten bisa mendapatkannya untuk infrastruktur yang sudah dianggarkan Rp 1,3 triliun. Begitu pula bidang pendidikan. Saya yakin dan optimis program percepatan pembangunan akan sesuai target. Tidak ada kata pesimis dalam kamus saya,” tutur Wahidin di hadapan Panglima TNI itu.

Gubernur mengakui dalam melaksanakan program pembangunan, realisasi anggaran triwulan pertama baru mencapai 12 persen Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (APBD) tahun 2018, dari target 15 persen APBD.

Namun, Gubernur menilai keterlambatan itu merupakan hal yang wajar. Oleh karena pada tahun ini, terjadi perubahan sistem dalam administrasi Pemerintahan Provinsi Banten. “Tahun ini diterapkan sistem manajemen penganggaran dan pelaporan (Simral),” ucap Wahidin yang akrab disapa WH itu.
  
Gubernur menambahkan dalam penerapan sistem baru tersebut, para pegawai di lingkungan Pemerintah Provinsi (Pemprov) Banten harus menyesuaikan diri dengan sistem baru tersebut. Selain itu, Pemprov Banten juga sedang melakukan perubahan sistem pembayaran. Dari sistem tunai kepada sistem non-tunai.

“Perubahan sistem pembayaran tersebut juga tentunya membutuhkan penyesuaian. Baik adminitrasi maupun proses yang dilaksanakan oleh para pegawai Pemprov,” ungkap Gubernur.

Gubernur Banten turut menanggapi  maraknya minuman keras (miras) oplosan di Banten. Gubernur mengungkapkan salah satu solusinya adalah diterbitkannya Peraturan Daerah (Perda) tentang Larangan Miras sebagai upaya mengendalikan peredaran minuman keras di Banten.

“Ini Perda segera dikonsultasikan dengan berbagai pihak. Karena belum ada Perda yang khusus mengatur soal pengendalian miras ini,” tutur Gubernur.

Gubernur menyayangkan munculnya sikap dari Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Provinsi Banten yang mendorong opini seolah-olah Gubernur tidak mampu melaksanakan tugasnya. “Janganlah langsung memberikan opini kepada masyarakat, hanya ada keterlambatan sedikit, langsung membuat opini Gubernur tidak bisa bekerja bicara langsung saja ke saya,” tandas Gubernur. 

Semua orang pasti tahu, bahwa dalam sebuah perubahan memerlukan proses. “Kita kan dituntut bekerja untuk baik dan benar serta ‘Clean Government’,” ujar mantan Walikota Tangerang dua periode tersebut.  (*/ril)


Tangerang NET

Berita Tangerang Untuk Dunia
«
Next
Newer Post
»
Previous
Older Post

No comments:

Masukkan Komentar

Ad Inside Post


Top