KPU Kota Tangerang Tetapkan Serentak DPHP Di PPS

Baca Juga

Rapat pleno di Kelurahan Buaran Indah, Kecamatan Tangerang, saat 
petugas PPS perlihatkan data yang akurat.   
(Foto: Istimewa)  

NET  – Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kota Tangerang menggelar rapat pleno terbuka penetapan Daftar Pemilih Hasil Pemutakhiran (DPHP) yang dilakukan oleh Petugas Pemutakhiran Data Pemilih (PPDP) secara serentak di 104 kelurahan se-Kota Tangerang, Rabu (7/3/2018).

Kepala Divisi Perencanaan dan Data, KPU Kota Tangerang Ahmad Syailendra mengatakan sesuai jadwal dan tahapan Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) Serentak Tahun 2018, penetapan DPHP pada tingkat Panitia Pemungutan Suara (PPS) akan dilaksanakan serentak.

“Kami sudah persiapkan penetapan DPHP di masing-masing tingkatan pada hari akhir penetapan. Yakni, di PPS tanggal 7 Maret 2018, di PPK pada 9 Maret 2018, dan di KPU pada akhir masa penetapan yakni tanggal 16 Maret 2018,” ujar Syailendra.

Syailendra mengatakan  sebelum dilakukan pemutakhiran data oleh PPDP, Kota Tangerang memiliki angka 1.131.589 pemilih. Data ini diserahkan ke PPDP dan dilakukan pencocokan dan penelitian selama 1 bulan, mulai 18 Januari 2018 hingga 20 Februari 2018 lalu dan mulai ditetapkan pada masing-masing tingkatan.

“Berjenjang kami lakukan penetapan,” imbuh Syailendra.

Pria yang akrab disapa Indra, mengaku pihaknya baru akan memastikan jumlah pemilih sementara pada saat dilaksanakan pleno terbuka penetapan DPHP di tingkat KPU Kota Tangerang pada 16 Maret 2018 mendatang.

“Kalau angka pasti hasil penetapannya baru akan dipastikan setelah rapat pleno di KPU Kota Tangerang,” katanya.

Disinggung perkiraan perubahan data hasil pencocokan dan penelitian yang dilakukan PPDP, Indra menjelaskan dari data sementara tercatat didapati ada sebanyak 200 ribuan pemilih yang masuk kategori tidak memenuhi syarat (TMS). Kendati demikian, ada juga 100 ribuan pemilih yang bertambah hasil pencocokan dan penelitian yang dilakukan PPDP.

“Sementara angkanya dikisaran 1,03 juta pemilih. Tapi ini masih bisa berubah seiring dengan hasil pleno berjenjang di PPS, PPK, dan KPU. Dan perubahan masih bisa terjadi setelah dilakukan perbaikan terhadap DPHP yang akan dilakukan perbaikannya setelah penetapan di KPU,” tuntasnya. (rls/ril)