ads


PPID Provinsi Banten

Slider[Style1]

Style2

Style3[OneLeft]

Style3[OneRight]

Style4

Style5

Baca Juga

  Moh Jumri, Bondan AP, Nurmansyah,  Eko Sulistyo, 
Hadiyatullah,  Akhrom Saleh, dan  Chandra Irawan, saat  
kunjungan ke Kantor Kepresidenanbeberapa waktu lalu.  
(Foto: Dade, Tangerangnet.com)  
NET -  Presiden Joko Widodo kembali akan ke Provinsi Jambi untuk mengunjungi Suku Anak Dalam yang berada di Kabupaten Sorolangun. Sekretaris Jenderal Komite Rakyat Nasional (Kornas), Plt. Akhrom Saleh mengungkapkan kehadiran Presiden Jokowi patut mendapat apresiasi setinggi-tingginya.

Sesungguhnya persoalan yang ada sekarang ini bukanlah Suku Anak Dalam (SAD) Kabupaten Sorolangun melainkan Suku Anak Dalam yang berada di Kabupaten Batang Hari, Kecamatan Bajubang, di Desa Bangku. Konflik yang terjadi atara Suku Anak Dalam Desa Bungku dengan Perusahaan PT Asiatic Persada (Wilmar Grup), sudah berlangsung 31 tahun, sehingga harus ada perhatian khusus dari Pemerintah pusat. Sebab mengandalkan Pemerintah daerah tidak ada harapan lagi bagi ribuan Suku Anak Dalam, kata Akhrom kepada wartawan, Selasa (16/52017).

Penyerobotan lahan Suku Anak Dalam oleh Asiatic Persada tidak hanya menguasai lahan 3.550 hektar saja, melainkan juga mengancam Kebudayaan Lokal, bahkan mengancam hilangnya satu Lapis Budaya yang menjadi peninggalan sejarah Bangsa Indonesia. “Kami rasa Suku Anak Dalam adalah kekayaan yang harus dijaga bukan dihilangkan secara paksa, apalagi sampai menelan korban jiwa,” tutur Akhrom.

Persoalan konflik agraria yang tak kunjung selesai itu, kata Akhrom, seharusnya para ahli dan instansi terkait dibidangnya cepat menyelesaikan agar tidak adanya lagi masyarakat SAD menjadi korban. “Apalagi persoalan konflik ini sudah sampai di Kantor Staf Presiden untuk diselesaikan," ujarnya.

Kehadiran Presiden ke Kabupaten Sorolangun terkait Suku Anak Dalam, adalah informasi yang sesat diberikan kepada Presiden. Sebab Suku Anak Dalam berbeda dengan Suku Kubu dan Suku Rimba. "Oleh karena itu, kami imbau kepada oknum pejabat setempat agar memberikan informasi kepada Presiden sebaiknya secara lengkap dan bukan informasi yang sesat," ungkap Akhrom.

Komite Rakyat Nasional mengharapkan dan meminta kepada Staf Khusus Presiden agar jeli dalam melihat perbedaan Suku Anak Dalam, Suku Kubu, dan Suku Rimba, sehingga memberikan Laporan Informasi kepada Presiden tidaklah salah. "Duduk persoalan konflik yang sebenarnya dapat diselesaikan, Suku Anak Dalam bukan hanya lahannya diserobot perusahaan melainkan juga masa depan anak cucunya terancam," katanya. (dade)

Tangerang NET

Berita Tangerang Untuk Dunia
«
Next
Newer Post
»
Previous
Older Post

No comments:

Masukkan Komentar

Ad Inside Post


Top