 |
| Patung Presiden RI Ir. Soekarno: warna putih. (Foto: Istimewa) |
NET - Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Tjahjo Kumolo sebagai inspektur upacara dalam
agenda apel pagi di Kampus Institut Pemerintahan Dalam Negeri (IPDN) Cilandak,
Senin (27/3/2017), Jalan Ampera Raya, Cilandak Timur, Pasar Minggu, Jakarta
Selatan. Namun sekaligus, meresmikan patung pertama Presiden Republik Indonesia
Ir. Soekarno, selaku pendiri dari IPDN.
Pada peresmian itu Mendagri menandatangani sejumlah prasasti keramik
sebagai tanda peresmian lainnya, bahwa peresmian patung itu adalah bentuk
pengingat kepada masyarakat. Khusus warga IPDN agar mengetahui siapa pendiri bangsa Indonesia dan kampus
tersebut.
Mendagri menjelaskan bukan tertuju pada patungnya
saja, melainkan sejarah, perjuangan, dan semangat yang terkandung bagi seluruh
praja IPDN. Supaya praja IPDN seluruhnya, di mana pun menunaikan tugas,
mempersiapkan diri, memberi pelayanan pada masyarakat.
"Masyarakat Indonesia jangan sampai lupa
dengan sejarah kemerdekaan bangsa. Pasalnya, mulai ada saja oknum yang
memutarbalikkan fakta bahwa Soekarno lah yang memimpin rakyat Indonesia menuju
kemerdekaan. Kita ingin meluruskan tapak sejarah perjuangan bangsa dengan
benar, tanpa ada manipulasi. Di mata dunia, Bung Karno adalah Sang Proklamator,
Bapak Bangsa, Presiden Pertama RI," ujarnya.
Banyak orang yang memanipulasi ajaran, kata Tjahjo,
seolah lupa yang memproklamirkan kemerdekaan adalah Bung Karno dan Hatta, adapun
penempatan patung itu merupakan inisiatif dari jajaran IPDN untuk dapat
mengingat, bahwa bangsa Indonesia harus dapat bersaing dengan negara lainnya.
"Di mana pun negara yang besar, kuat,
mandiri, pasti bangsa itu menghormati pendiri bangsanya. Patung Ir. Soekarno
sebelumnya juga berdiri tegak di depan gedung Rektorat IPDN, Jatinangor,
Sumedang, Jawa Barat, dan berdirinya patung 'Bapak Proklamator RI' itu
diresmikan langsung oleh Presiden Joko Widodo, usai melantik lulusan praja,"
ungkap Tjahjo.
Oleh karena itu, sebagaimana diketahui Ir. Soekarno merupakan pendiri Akademi
Pemerintahan Dalam Negeri (APDN), pada 17 Maret 1956 di Malang, Jawa Timur.
(dade)
0 Comments