ads


PPID Provinsi Banten

Slider[Style1]

Style2

Style3[OneLeft]

Style3[OneRight]

Style4

Style5

Baca Juga

Ilustrasi salah jalan provinsi di Kabupaten Tangerang  
saat pelabaran belum dibayar dan warga menuntut.  
(Foto: Istimewa)  
NET – “Semua fakta ini terjadi pada masa kepemimpinan Rano Karno. Maka, sangat beralasan apabila kinerjanya dinilai jeblok dan mayoritas masyarakat tidak lagi menginginkan Rano Karno menjabat kembali sebagai Gubernur Banten 2017-2022 sebagaimana hasil survei lembaga survei Jaringan Survei Indonesia (JSI), pada Kamis 29 Desember 2016 lalu,” ujar Baehaqi, yang juga kandidat Doktor UIN Jakarta.

Salah satu persoalan utama di Provinsi Banten, katanya, adalah terjadinya kesenjangan wilayah yang masih menjadi urutan ke-3 se-Indonesia. Kesenjangan antar-wilayah Utara-Selatan (Pandeglang dan Lebak) ditunjukkan dengan perbedaan yang mencolok dalam hal: kondisi infrastruktur (jaringan jalan dan jembatan), serta sarana pendidikan dan kesehatan. Tingkat kemiskinan (Pandeglang dan Lebak di atas 9 persen, kabupaten/kota lain di bawah 6 persen), tingkat rumah layak huni (Pandeglang dan Lebak di bawah 70 persen, kabupaten dan kota lain di atas 90 persen, kecuali Serang 86,37 persen), pengguna air bersih (Pandeglang dan Lebak di bawah 40 persen, kabupaten dan kota lain di atas 70 persen, kecuali Serang 62,99 persen).

Kesenjangan antar golongan masyarakat, imbuhnya, ditunjukkan oleh Indeks Gini yang terus meningkat dari tahun ke tahun dan menuju titik rawan (2012: 0,38, 2014: 0,41). (Catatan: kisaran indeks gini adalah 0-1 dengan 0,45 sebagai titik rawan). Derajat kesehatan juga yang relatif rendah. Angka Kematian Ibu dan Angka Kematian Bayi yang tinggi (tertinggi kelima secara nasional), Kemiskinan masih tinggi (5,51 persen), Pengangguran yang tinggi (9,07 persen), Pendapatan masyarakat (yang dicerminkan oleh angka pengeluaran masyarakat) mayoritas (52 persen) berada pada kisaran 300 ribu - 750 ribu Rupiah, hanya 28,4 persen yang di atas satu juta rupiah. Intoleransi yang ditunjukkan dengan banyaknya konflik antar golongan masyarakat yang di antaranya dipicu oleh isu keagamaan. Persentase penduduk miskin naik, tahun 2014: 5,51 persen dan tahun 2015: 5,90 persen. Pengangguran juga naik, tahun 2014: 9,07 persen dan 2015: 9,55 persen.

Demikian beberapa data dan fakta yang terungkap saat diskusi refleksi tahun 2016 yang berjudul “Evaluasi Publik Terhadap Kinerja Rano Karno” yang digelar oleh komunitas akademisi Banten, di sebuah rumah makan di kawasan Bumi Serpong Damai (BSD) Serpong, Kota Tangerang Selatan (Tangsel), Minggu (1/1/2017) yang menghadirkan nara sumber sejumlah  dosen perguruan tinggi di Banten yakni Dr. Suheri, SE. MM, dosen  Ekonomi STMIK Raharja dan Universitas Pelita Harapan, Baehaqi, MA, dosen Filsafat Politik Universitas Muhammadiyah Tangerang (UMT), Ahmad Fauzi, MM, dosen Pendidikan Anti Korupsi di kampus STISSIF Yuppentek. Amirudin, dosen UNPAM Tangsel.

Baehaqi menjelaskan sudah 16 tahun menjadi provinsi, namun kenyataannya, kondisi pembangunan saat ini masih jauh dari harapan. Sejak berdiri tahun 2000 lalu, cita-cita mewujudkan Banten Mandiri, Maju dan Sejahtera seperti termaktub dalam visi pembangunan Banten Tahun 2005-2025 belum tercapai sesuai tahapan dan target perencanaan. Begitu banyak persoalan berikut tantangan yang dihadapi sehingga harus diselesaikan secara menyeluruh.

Dosen Pendidikan Anti Korupsi Kampus STISSIF Yuppentek, Ahmad Fauzi, khusus memberikan raport merah kinerja Rano Karno pada tata kelola pemerintahan. “Miris, rasanya menjadi warga Banten, terutama pada era kepemimpinan Gubernur Rano Karno. Praktik korupsi masih merajalela, setelah terkuak skandal Bank Banten dengan penangkapan beberapa pejabat di Banten, lalu Bank tersebut mengalami kerugian sebanyak Rp 283 miliar pada bulan September 2016,” tutur Fauzi.
Belakangan, kata Fauzi,  terjadi penggeladahan kantor Kabag Keuangan anak buah Rano Karno di Sekretariat Dewan (Setwan) DPRD Banten.  Laporan keuangan Pemda Banten mendapat opini disclaimer dari Badan Pemeriksan Keuangan (BPK) dua kali berturut-turut, 2013 dan 2014. Pada  2015 diberi opini Wajar Dengan Pengecualian (WDP) yang berarti masih sarat masalah. Fakta tersebut kemudian diperkuat dengan perkembangan nilai akuntabilitas kinerja pemerintah provinsi yakni nilai Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintahan (LAKIP) Banten terendah ke-7 dari 34 provinsi di Indonesia.
Bahkan, mantan Ketua Umum HMI cabang Tangerang ini juga menilai upaya Rano Karno dalam pemberantasan korupsi di Pemprov Banten hanya lips service aja, dan tidak menghasilkan apa-apa, bahkan dalam survei opini publik terkonfirmasi bahwa masyarakat sangat percaya Rano Karno masih terbelit kasus korupsi masa lalu. “Teriakan anti korupsinya hanya energi utopia karena RK (Rano Karno-red) masih banyak terbelit kasus masa lalu. Lucunya, RK mengklaim bisa menggandeng KPK di Pemprov Banten, padahal itu memang sudah program KPK, tanpa RK program itu tetap jalan,” ujar Fauzi.
Yang membuat geli, imbuh Fauzi,  adalah ada kelompok yang mengaku anti korupsi memuji RK soal ini, ternyata belakangan terbongkar bahwa mereka itu bagian dari tim suksesnya. Contoh lain yang belakangan ramai di media massa sebagaimana statement ketua KPK, Agus Raharjo bahwa ada cagub Banten yang terlibat korupsi.
“Semua orang tau yang dimaksud itu Rano Karno. Jadi, kesimpulan masyarakat jelas, soal tata kelola pemerintahan selama Rano Karno memimpin nilainya merah,” ungkap Fauzi.
Diskusi berjalan menarik dan dinamis karena dihadiri oleh kalangan aktivis pemuda dan mahasiswa yang juga ikut memberi penilaian terhadap kinerja kepemimpinan Rano Karno selama menjadi Gubernur Banten. Mayoritas peserta diskusi cenderung menilai selama Banten dipimpin Rano Karno sangat minim prestasi dan masih menyisakan banyak masalah seperti inprastruktur jalan yang buruk, bangunan sekolah yang rusak, dan fasilitas kesehatan yang masih minim. (*/ril)


Tangerang NET

Berita Tangerang Untuk Dunia
«
Next
Newer Post
»
Previous
Older Post

No comments:

Masukkan Komentar

Ad Inside Post


Top