ads


PPID Provinsi Banten

Slider[Style1]

Style2

Style3[OneLeft]

Style3[OneRight]

Style4

Style5

Baca Juga

H. Wahidin Halim: pembangunan belum terintegrasi.
(Foto: Syafril Elain, TangerangNET.Com)  
NET – Wakil Ketua Komisi II DPR RI H. Wahidin Halim menegaskan negara (Pemerintah-red) telah gagal mewujudkan angkutan massal untuk memberi pelayanan kepada masyarakat sehingga kemacetan lalulintas hampir  terjadi di berbagai kota yang ada di Indonesia. Begitu juga di Kota Tangerang Selatan (Tangsel) kemacetan lalulintas sulit dikendalikan.

Wahidin Halim yang akrab dipanggil WH itu mengungkapkan dalam acara ‘Diskusi Publik Refleksi Tujuh Tahun Kota Tangsel’ di Restoran Telaga, Serpong, Kota Tangsel, Jumat (20/11/2015). Dalam diskusi itu tampil sebagai nara sumber selain WH, ada KH Zarkasih Nur sebagai tokoh masyarakat Tangsel, dan Uten Sutendy dengan moderator H Abdul Rojak MA. Dua nara sumber  yang direncanakan tampil tapi tidak hadir yakni Walikota Tangsel Airin Rachmi Diany, dan Ketua Umum PWI Pusat Margiono.

“Saya melihat belum ada ketertarikan negara dibidang angkutan massal  untuk dibenahi,” tutur WH yang juga mantan Walikota Tangerang dua periode tersebut.

Menurut WH, Pemerintah sangat lamban menyediakan angkutan massal  seperti infrastrutur. Hal ini juga terjadi di Kota Tangsel. Bahkan di DKI Jakarta pun Ahok (Basuki Tjahaya Purnama-red) belum mampu mengatasi kemacetan lalulintas.

“Ahok pun belum berhasil mengatasi kemacetan lalulintas di Jakarta. Kita bisa saksikan sendiri,” tandas Wahidin.

Wahidin menjelaskan untuk Kota Tangsel mengatasi kemacetan lalulintas dengan membangun jalan disesuai dengan kondisi yang ada. Misalnya, jalan dibangun di sisi sungai dan di sisi rel kereta api atau membangun jalan baru. Dengan demikian dapat dihindari pertemuan sesama kendaraan  yang dapat menyebabkan kemacetan lalulintas.

“Pembangunan jalan tol pun belum bisa  mengatasi kemacetan lalulintas,” ucap Wahidin.

Solusi mengatasi kemacetan lalulintas untuk sebuah kota, kata Wahidin, perlu ada Tata Ruang. Konsep Tata Ruang perlu diatur mulai dari parkir, jalan, dan bahkan udara. “Konsep  Tata Ruang tersebut harus ada koordinasi antara Pemerintah pusat dengan Pemerintah daerah sehingga pembangunan dapat dilaksanakan terintegrasi,” papar Wahidin.

Selama ini, kata Wahidin, pembangunan yang dilaksanakan Pemerintah pusat dengan Pemerintah daerah beum ada koordinasi yang baik. Misalnya, proyek yang dilaksanakan oleh PT Telkom dan PT PLN (Perusahaan Listrik Negara-red) sering kali tidak sinkron dengan Pemda.

“Ketika saya jadi walikota, jalan yang sudah dibangun dan sudah bagus tiba-tiba digali oleh Telkom atau PLN.  Itulah faktanya yang terjadi dan sampai sekarang seperti ini tetap terjadi,” ungkap WH.

Sementara itu, Uten Sutendy mengatakan kemacetan lalulintas di Kota Tangsel karena Pemerintah lagi sakit. “Kemacetan lalulintas di Kota Tangsel tidak perlu mengherankan karena pembangunan infrastruktur pun tidak jelas arahnya,” tandas Uten. (ril)


Tangerang NET

Berita Tangerang Untuk Dunia
«
Next
Newer Post
»
Previous
Older Post

No comments:

Masukkan Komentar

Ad Inside Post


Top