 |
| Beathor Suryadi. (Foto: Istimewa) |
Suryadi adalah penasihat nasional Forum Korban Mafia Tanah
Indonesia (FKMTI) mengemukakan tersebut sebab semenjak menjadi Presiden RI,
Jokowi telah tiga kali berganti Kapolri. Namun hingga saat ini progres
pemberantasan mafia tanah belum menunjukkan hasil yang diharapkan oleh
masyarakat sebagai korban. Apakah mafia tanah yang dilakuakan oleh perorangan
maupun oleh korporasi perusahaan dan pengembang.
"Jokowi sudah 3 kali punya Kapolri, kenapa satu pun
belum berhasil memberantas mafia tanah," ujar Beathor Suryadi, Jumat
(24/9/2021).
Menurut Suryadi, hal itu disebabkan oleh ada beberapa hal
yang harus diperhatikan oleh Presiden Jokowi. Hal itu disampaikan Beathor
Suryadi kepada TangerangNet.Com melalui pesan WhatsApp.
Suryadi menjelaskan ada beberapa hal yang harus diperhatikan
oleh Presiden Jokowi antara lain. Pertama, Jokowi telah "mencampur air
dengan minyak" di Istana, sehingga polisi sulit untuk menghadapi Aguan,
Summarecon, Bintaro Jaya dan lainnya.
Kedua, Jokowi harus menuntun generasi muda Badan
Pertanahan Nasional (BPN) dan Polri untuk tidak takut membongkar kasus para
senior di BPN dan Polri pada masa sebelumnya.
Ketiga, Jokowi harus memastikan bahwa kenaikan pangkat,
ikut pendidikkan bebas biaya sehingga tidak ada sponsor dari mafia tanah.
Keempat, Jokowi harus paham bahwa di BPN itu ada 2
Jenderal Polisi tapi belum berhasil melawan mafia tanah. Kelima, Jokowi harus
fokus konflik tanah dimulai dari ploting, ukur oleh pihak BPN baik untuk Sertipikat
Hasil Guna Bangunan (SHGB) maupun Sertipikat Guna Usaha (SHGU).
“Terakhir yaitu keenam. Solusi problem hukum demi keadilan
harus dimulai dari keberanian dan ketegasan Presiden Jokowi terhadap para
pengusaha kebun dan tambang yang sering ke istana," ungkap Beathor Suryadi. (btl)
0 Comments