 |
| Aksi teaterikal sejumlah demonstran di depan kantor PT PLN Batubara, Jakarta. (Foto: Dade Fachri/TangerangNet.Com) |
Koordinator Aksi Aliansi Pemuda Mahasiswa untuk Rakyat Billy
Hantono mengatakan mendesak Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) agar mengusut
adanya dugaan kartel mafia batubara di PT PLN Batubara, yang diduga melibatkan
oknum pejabat PT PLN (Persero) dan PT PLN Batubara.
"Kami mendesak menteri BUMN (Badan Usaha Milik
Negara-red), untuk segera mencopot atau memecat Saudara Kemal sebagai Dirut PLN
Batubara. Hal ini karena Saudara Kemal tidak memiliki kemampuan leadership dan
tidak cakap menjalankan visiI misi Bapak Presiden Jokowi, mengingat PLN
BatuBara adalah perusahan Negara yang berdaulat dibidang energi hulu yang
sangat vital," ujar Billy, Senin (15/2/2021).
Hal itu dikemukan Billy saat melancarkan aksi di depan
Kantor PLN Batubara, di Jalan Warung Buncit Raya, Pancoran, Jakarta Selatan.
Menurutnya, apa yang dilakukan Dirut PLN Batubara Kemal,
sangat mencoreng PT PLN Batubara dan dapat menimbulkan ketidakpercayaan dari
mitra bisnis, terutama mitra bisnis di PLN Group. Hal ini, sangat kontrakdiktif
dengan apa yang sudah diimbau oleh Presiden Jokowi, yang mana telah berupaya menarik investor agar mau berbisnis di
Indonesia dengan menawarkan berbagai macam kemudahan, termasuk menandatangani
Omnibus Law.
"Kondisi PLN saat ini mengalami krisis pendistribusian
batubara yang akan berdampak pada sejumlah PLTU di Jawa, mengalami pemadaman
listrik dalam situasi seperti ini justru berbuntut adanya dugaan permainan para kartel yang berselingkuh
dengan oknum pejabat PLN Batubara," paparnya.
Hal itu dilakukan, kata Billy, demi meraup keuntungan pada saat
kondisi Negara kita mengalami berbagai musibah bencana alam maupun wabah virus
corona. “Padahal tujuan Omnibus Law yang sudah disetujui pemerintah dengan
parlemen adalah untuk menarik investor sebanyak-banyaknya. Jika ada permainan
begini, investor bagaimana mau masuk," tukasnya. (dade)
0 Comments