Belum Serah Terima, Jalan Di Gedung DPMPTSP Tangsel, Amblas

Baca Juga

Terlihat jalan di samping gedung DPMPTSP 
amblas meski belum diserahkan kontraktor. 
(Foto: Bambang TR/TangerangNet.Com)  

NET - Pekerjaan konstruksi yang dilakukan oleh Pemerintah Kota Tangerang Selatan (Pemkot Tangsel) dinilai sejumlah pihak terlalu dipaksakan, karena dalam kondisi pandemi Covid-19, pembangunan konstruksi tersebut bukan merupakan skala prioritas. Perlu dipertanyakan segi keuangan dari Pemkot Tangsel, bagaimana mereka mampu dalam situasi pandemi sekarang ini dapat membiaya pembangunan konstruksi tersebut.

Hal tersebut disampaikan oleh Puji Iman Jarkasih, Sekretaris Jendral (Sekjen) LSM Perkota Nusantara Indonesia kepada TangerangNet.Com pada Rabu (23/12/2020) melalui Whatsapp.

Menurut Puji Iman Jarkasih, pada pandemi Covid-19 seperti saat ini telah terjadi refosisi anggaran, yang seharusnya Pejabat Pengadaan Barang dan Jasa (PPBJ) jangan memaksakan untuk melakukan pembangunan bidang konstruksi.

"Berdasar Perpres Nomor. 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang dan Jasa Pemerintah, dalam pasal 6 prinsip pengadaan barang /jasa harus efesien, efektif, transparan, terbuka, bersaing,  adil, dan juga akuntabel. Berdasarkan Perpres tersebut memperhatikan situasi pandemi saat ini, Pemkot Tangsel harus objektif dan jujur dalam penggunaan anggaran pembangunan," ujar Puji Iman.

Dalam proses pembangunan gedung Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP) Kota Tangsel yang berlokasi di Jalan Raya Serpong, Kelurahan Cilenggang, Kecamatan Serpong, Kota Tangsel, terdapat keanehan. Dari pantauan Puji Iman pada Rabu (23/12/2020) pagi, terlihat jalan pavling block samping gedung baru DPMPTSP Kota Tangsel tersebut sudah amblas. Padahal belum dilakukan serah terima penyerahan gedung tersebut dari kontraktor kepada pihak Pemkot Tangsel.

"Tadi pagi, saya kebetulan sedang ada keperluan di kantor Disdukcapil. Saya melihat jalan samping gedung baru dinas perijinan DPMPTSP sudah amblas. Padahal belum dilakukan serah terima gedung dari kontraktor ke Pemkot Tangsel,” ungkap Puji Iman.

Amblasnya jalan tersebut, kata Puji Iman, membuktikan kurangnya pengawasan pelaksanaan pembangunan dari instansi terkait. Entah itu murni karena kurang rapinya cara kerja pemborongnya ataukah adanya kenakalan pengurangan spesifikasi bahan proyek bangunannya.

“Untuk itu, kami LSM Perkota Nusantara meminta dan mengimbau kepada pejabat pengadaan barang dan jasa, jangan bermain-main dengan masalah anggaran," tutur Puji Iman Jarkasih. (btl)