 |
| Neta S. Pane. (Foto: Istimewa) |
Oleh: Neta S. Pane
PELAKSANAAN Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) Serentak 2020
pada 9 Desember mendatang akan berjalan aman dan lancar. Potensi konflik
dikhawatirkan hanya akan terjadi di beberapa wilayah di Papua. Sementara jumlah
golongan putih (Golput) dalam Pilkada 2020 ini diperkirakan mencapai 30 hingga
40 persen.
Dari pemantauan Ind Police Watch (IPW), sebagian besar
petahana akan memenangkan Pilkada 2020, dengan perolehan suara di atas 55
persen. Sementara jagonya Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP) di Kota
Medan, Sumatera Utara (Sumut) dan Surabaya, Jawa Timur (Jatim), diprediksi akan
menderita kekalahan, dengan perolehan suara hanya 30 hingga 40 persen.
IPW melihat bahwa tidak ada alasan untuk menunda Pilkada
2020. Ada lima alasan kenapa Pilkada 2020 tidak perlu ditunda. Pertama, tidak ada
jaminan kapan pandemi Covid-19 berakhir. Kedua, situasi keamanan di berbagai
daerah, terutama yang melaksanakan Pilkada sangat kondusif. Ketiga, tidak akan
terjadi kerumunan massa yang mengkhawatirkan karena pengaturan jam kedatangan
para pencoblos sangat ketat.
Keempat, kekhawatiran munculnya klaster baru diperkirakan
tidak akan terjadi, mengingat para pencoblos adalah warga sekitar, dengan
tingkat partisipasi 60 hingga 70 persen, sementara para saksi yang hadir akan
mengikuti protokol kesehatan secara ketat.
Kelima, Pilkada serentak juga akan membuat perekonomian di
daerah menggeliat. Sebab, sedikitnya ada sekitar Rp 20 triliun dana berputar,
mulai dari dana politik para calon kepala daerah hingga dana Anggaran
Pendadapatn dan Belanja Daerah dan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBD
dan APBN) yang dikucurkan Pemerintah.
Anggaran Pilkada 2020 yang semula disiapkan pemerintah
sebanyak Rp 15,23 triliun, sudah mendapat tambahan anggaran APBN sebanyak Rp
4,77 triliun, sehingga totalnya Rp 20,4 triliun. Penambahan itu untuk membiayai
anggaran protokol kesehatan pada saat Pilkada dilakukan.
Jumlah ini masih ditambah lagi dengan dana dari biaya
politik para seluruh calon yang diperkirakan lebih dari Rp 5 triliun. Sebab
itulah IPW menilai tidak ada alasan untuk menunda Pilkada 2020. (***)
Penulis adalah Ketua Presidium Ind Police Watch (IPW).
0 Comments