Ratu Tatu Chasanah, Nurdin Halid, dan Wagub Banten Andika Hazrumy. (Foto: Istimewa) |
NET - Wakil Gubernur (Wagub) Banten
Andika Hazrumy mengatakan Pemerintah Provinsi (Pemprov) Banten saat ini terus
mengkaji kebijakan-kebijakan terkait pemulihan ekonomi yang tak harus
mengorbankan dan membahayakan kesehatan masyarakat.
"Untuk itu, kami melakukan
recovery ekonomi dengan menerapkan protokol kesehatan yang ketat," ujar
Wagub saat menghadiri Musyawarah Wilayah
Dewan Koperasi Indonesia Banten di gedung PKPRI Kabupaten Serang, Cigabus, Kota
Serang, Rabu (23/9/2020).
Hadir dalam acara tersebut Ketua
Dekopin Provinsi Banten Rt Tatu Chasanah dan Ketua Umum Dekopin Nurdin Halid.
Terkait pemulihan ekonomi
tersebut, Wagub meminta Dekopin untuk dapat turut menggerakkan perkonomian yang
terdampak pandemi Covid-19 di Banten sejauh ini. "Pemprov tentu berkomitmen untuk mendukung program
Dekopin melalui berbagai program di dinas terkait," imbuhnya.
Wagub mengaku kondisi pandemi
Covid-19 di Banten saat ini dalam kondisi kurang baik dimana tidak ada daerah
yang berstatus zona kuning, apalagi hijau. "Maka protokol kesehatan itu
mutlak. Tapi protokol kesehatan jangan sampai menghambat perekonomian,"
ujarnya.
Terkait koperasi sendiri, kata
Wagub, sebagaimana yang tertuang dalam RPJMD 2017-2022, Pemprov Banten memiliki
program pengembangan kelembagaan dan pengawasan koperasi. Berikutnya program
peningkatan kualitas usaha dan pemberdayaan koperasi dengan target capaian
sebesar 6 persen koperasi yang bankable dan program pelatihan SDM (Sumber Daya
Manusia) Koperasi.
"Melalui Musyawarah Wilayah
Dekopin Provinsi Banten, Pemprov Banten senantiasa mendorong terciptanya
sinergi positif antara upaya yang dilakukan oleh Gerakan Koperasi dan
Pemerintah Daerah, sehingga Koperasi mampu meningkatkan perannya dalam
mendorong pertumbuhan dan pemerataan kesejahteraan masyarakat," paparnya.
Di tengah pandemi Covid-19 saat
ini, kata Wagub, Pemprov Banten melalui Dinas Koperasi dan UMKM Provinsi
Banten akan memberikan bantuan modal/ hibah bagi Koperasi dan Pelaku UKM yang
bersumber dari Dana Tidak Terduga.
"Selain itu, Dinas Koperasi
dan UMKM Provinsi Banten memfasilitasi bantuan bagi Koperasi dan Usaha Kecil
dan Mikro (UKM) dalam rangka pemulihan ekonomi nasional (PEN) yang besumber
dari dana APBN," tuturnya.
Kemudian, Pemprov Banten melalui Dinas Koperasi dan UMKM
menyelenggarakankegiatan pelatihan-pelatihan tata kelola dan pemanfaatan
teknologi informasi. Dinas Koperasi dan UMKM Provinsi Banten juga memfasilitasi
non performing loan (kredit bermasalah) bekerjasama dengan Lembaga Pengelola
Dana Bergulir (LPDB) terkait rescheduling.
Sementara itu, Nurdin Halid
mengatakan koperasi sebagai salah satu solusi mempertahankan kestabilan
ekonomi. Gerakan koperasi dinilai aman karena mengandalkan semangat
kebersamaan.
Menurut Nurdin, gerakan koperasi
merupakan wadah perjuangan yang mengedepankan kepentingan bersama. Konsepnya,
masalah ekonomi tidak bisa diselesaikan hanya oleh orang per orang.
"Kita akan mengalami ekonomi
melemah. Gerakan koperasi harus jadi pengaman," katanya. (*/pur)
0 Comments