Mahutama: Timbul Persoalan PSBB Di Daerah Karena Tumpang Tindih Kewenangan

Baca Juga

Auliya Khasanofa saat memandu Webinar.
(Foto: Istimewa)



NET - “Jadi kalau kita coba petakan sebenarnya urusan Pempus dan Pemda dalam konteks PSBB (Pembatasan Sosial Berskala Besar-red) agak tumpang tindih, dan ini menimbulkan persoalan di tingkat daerah,” ujar Ketua Umum Mahutama Prof Dr Aidul Fitriciada Azhari SH MHum.

Aidul Fitriciada menjelaskan dalam PP No 21 Tahun 2020 tentang Pembatasan Sosial Berskala Besar (PSBB) dalam Rangka Percepatan Penanganan Covid-19 dengan tegas disebutkan, bahwa menteri sebagai pemegang urusan pemerintahan bidang kesehatan dapat memberikan izin kepada Pemda. Sementara Keppres No 12 Tahun 2002 Penetapan Bencana Non-alam Penyebaran Covid-19 justru tidak mengacu pada UU No. 6 Tahun 2018 tentang Kekarantinaan Kesehatan.

Bukan cuma itu, kata Aidul, ditambah lagi fakta bahwa ada sikap partisan, dimana dapat dilihat sejak awal ditemukan fenomena wabah di Wuhan muncul sikap partisan yang melahirkan ketegangan antara Pemerintah Pusat  dan Pemda.

Ketika negara lain mulai memberlakukan lockdown untuk mencegah penyebaran virus korona, Presiden dan sejumlah menterinya justru akan menggalakkan sektor pariwisata. “Pemerintah pada awalnya cenderung meremehkan. Sikap pemerintah yang cenderung meremehkan tersebut berakibat pada keterlambatan kita mengantisipasi wabah pandemi corona yang hingga saat ini terus mengalami peningkatan,” ujar Zainuddin Malik selaku Anggota Komisi X DPR RI.

Hal itu terungkap dalam Web Seminar yang diselenggarakan oleh Masyarakat Hukum Tata Negara Muhammadiyah (Mahutama) dengan mengangkat tema “Kewenangan Daerah dalam Menghadapi Pandemi Covid-19,” pada Sabtu (9/5/2020).

Kegiatan ini diawali pengantar oleh Ketua Umum Mahutama Aidul Fitriciada Azhari dan dipandu Sekjen Mahutama Auliya Khasanofa yang juga Akademisi Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah (FH UM) Tangerang.

Adapun pembicara yang ditampilkan, di antaranya Prof Dr Zainuddin Mliki (anggota DPR RI), Dr Indah Kusuma Dewi SH MH (Dekan FH UM Buton), Dr King Faisal Sulaiman SH LLM (pakar HTN FH UMY Yogyakarta, Dr Wendra Yunaldi (Direktur Lembaga Kajian Hukum dan Korupsi FH UMSB).

Dalam prolognya, moderator webinar Auliya Khasanofa mengatakan acara hari ini merupakan webinar yang kedua kalinya diselenggarakan oleh Mahutama  sepanjang pandemi Copid-19 melanda Indonesia, sebelumnya telah mengadakan webinar dengan tema “Menggugat Perppu Covid-19” pada Sabtu, 11 April 2020.

“Webinar hari ini kita mengangkat isu yang sangat aktual aktual terkait adanya indikasi gesekan antara pemerintah pusat dengan pemerintah daerah terkait penanganan pandemi Covid-19,” ujar Auliya.

Prof Dr Aidul Fitriciada dalam sambutannya menjelaskan Indonesia adalah negara kesatuan (unitaris), dimana prinsip utamanya adalah di konsentrasi. Meskipun pada pasal 18 ayat (5) UUD 46 dijelaskan bahwa Negara disusun atas dasar desentralisasi.

“Secara konseptual kita melihat ada ketegangan normatif,” ujarnya.

Bila dicermati, kata Aidul, dalam UU No 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah diketahui bahwa kewenangan Pempus dan Pemda itu berdasarkan “urusan”, yakni urusan absolut, urusan wajib dan urusan pilihan.

“Sebenarnya model-model seperti ini lebih banyak ditemukan di negara yang menganut paham federalisme ketimbang unitarisme,” jelasnya.

Terlepas dari itu, kata Fitria, salah satu yang menjadi urusan wajib Pemda itu adalah urusan kesehatan dan saat ini Indonesia sedang menghadapi pandemi berkaitan dengan kesehatan. Kalau dilihat dalam UU No 6 Tahun 2018 tentang  Kekarantinaan Kesehatan, maka situasi Indonesia saat ini sudah termasuk kedaruratan, yang kemudian diwujudkan lewat kebijakan PSBB.

Akan tetapi, kata Aidul, yang menjadi persoalan kemudian adalah, kalau kedaruratan itu kewenangan pada Pempus, sementara Pemda cuma mengurus persoalan konkuren yang terkait persoalan pelayanaan dasar, termasuk di dalamnya persoalan sosial dan kesehatan.

Sementara itu, Dr Indah Kusuma Dewi mengatakan terkait kewenangan daerah berdasarkan Pasal 18 ayat (2) dan (5) UUD NRI Tahun 1945 tentang prinsip otonomi seluas-luasnya, maka Pemerintah Daerah dapat mengambil kewenangan  terhadap urusan selain urusan pemerintahan yang oleh undang-undang ditentukan sebagai urusan Pemerintah Pusat.

Pembatasan Sosial Bersekala Besar (PSBB) yang dijadikan pemerintah sebagai pilihan kebijakan untuk mengatasi Pandemi Covid-19 sarat dengan anomali, tegas King Faisal

Kaidah hukum darurat meniscayakan tiga konsep penting, yaitu pertama sudden emergency doctrine, kedua medical treatment, dan ketiga adalah emergency expectation. “Dari tiga poin tersebut ada hal penting didapat adalah dibutuhkannya kepastian hukum dan jaminan perlindungan hukum bagi masyarakat atas terjadinya keadaan darurat dalam satu wilayah negara serta kepastian penanganannya,” ujar Wendra.

Webinar kedua yang diselenggarakan Mahutama kembali sukses disaksikan lebih dari 500 orang melalui zoom meeting dan YouTube live streaming. Hadir Guru Besar Hukum, Pimpinan PTN dan PTS, Forum Dekan FH Perguruan Tinggi Muhammadiyah, perwakilan lembaga eksekutif, legislatif, yudikatif, berbagai organisasi profesi seperti APPTHI, APHTN-HAN, Kolegium Jurist Institute,
Apologia dan mahasiswa S-1, S-2 dan S-3 Se Indonesia serta para jurnalis. (*/pur)

Post a comment

0 Comments