 |
| Sejumlah calon tenaga kerja sedang praktik di Balati Latihan Kerja (BLK). (Foto: Istimewa) |
NET – Pemerintah Provinsi (Pemprov) Banten secara rutin
berkoordinasi dengan kabupaten dan kota, termasuk membuat sejumlah terobosan
dalam menangani pengangguran. Hasilnya, penanganan pengangguran di Banten
melampui target Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD),
Hal itu dikatakan Kepala Bidang Penempatan Tenaga Kerja pada
Dinas Tenaga Kerja Provinsi Banten, Indra Gumelar, seusai menjadi pembicara
pada kegiatan diskusi yang dikemas dalam kegiatan Konferensi Media yang digelar
Dinas Komunikasi, Informatika, Statistik dan Persandian Provinsi Banten, di
salah satu rumah makan di Kota Serang, beberapa waktu lalu, yang dirilis Minggu
(1/12/2019).
Diskusi dibuka Kepala Bidang Aplikasi Informatika dan
Komunikasi pada Dinas Komunikasi Informatika Statistik dan Persandian Provinsi
Banten Amal Herawan Budhi dan ditutup Kepala Dinas Komunikasi Informatika
Statistik dan Persandian Komari.
Diskusi diikuti pengurus Komiter Nasional Pemuda Indonesia (KNPI)
Banten, Karang Taruna Banten, dan wartawan yang biasa meliput di lingkungan
Pemprov Banten. Sementara, pembicara pada acara tersebut adalah Kepala Bidang
Penempatan Tenaga Kerja pada Dinas Tenaga Kerja Provinsi Banten Indra Gumelar
dan Direktur Skill Depelovment Center (SDC) Banten M Chozin.
“Kami secara rutin berkoordinasi di internal Disnaker Banten
dan Disnaker untuk membahas masalah pengangguran, salah satunya melalui
penempatan tenaga kerja di industri yang ada di Banten. Kerja sama kami sudah
maksimal,” ujar Gumelar.
Jika melihat pencapaian, kata Gumelar, jumlah pengangguran
di Banten sekarang ini hanya tersisa 8,11 persen, sementara target pengurangan
kemiskinan pada tahun 2019 adalah sebesar 8,20 persen.
“Kalau angka pengangguran sebesar 8,25 persen berarti target
tidak tercapai, karena targetnya 8,20 persen. Kenyataannya sekarang angka
pengangguran hanya tinggal 8,11,” ungkap Gumelar.
Gumelar mengakui jika dipersentasekan, jumlah pengangguran
di Banten lebih tinggi dibandingkan daerah lain. Ditanya target penanganan
pengangguran tahun 2020, Gumelar mengatakan belum dapat dipastikan angkanya.
“Nanti akan diminta rencana kerja tahunan. Nanti ada target
penanganan pengangguran. Rencananya tersebut disampaikan secara tertulis. Kalau
tidak tercapai, kami siap menerima konsekuensi,” tutur Gumelar.
Ditanya tentang langkah penanganan pengangguran atau
terobosan, kata Gumelar, salah satunya pelatihan calon tenaga kerja. Hanya, kuota
pelatihan di Banten masih terbatas. Selain itu, program peningkatan kompetensi
guru, terutama guru Sekolah Menengah Kejuruan (SMK). “Tinggal dukungan dari OPD
(Organisasi Perangkat Daerah-red) lain sesuai tupoksinya,” ucapnya.
Sebelumnya, KNPI Provinsi Banten mengusulkan agar Pemprov
Banten membuat lembaga permodalan pemuda. Lembaga tersebut untuk mendorong
kreativitas pemuda, terutama yang terbentur dengan permodalan.
Ketua KNPI Banten Ali Hanafiah mengatakan KNPI Provinsi
Banten sudah beberapa kali menyelenggarakan kegiatan pelatihan kewirausahaan
pemuda. Pelatihan tersebut untuk mendorong kreativitas pemuda, sehingga mampu
menciptakan lapangan pekerjaan. Program tersebut sejalan dengan program
pemerintah dalam mengatasi banyaknya pengangguran.
“Kami sering menggelar pelatihan kewirausahaa pemuda, tetapi
ada di antara peserta yang terbentur modal saat akan mengembangkan hasil
pelatihan tersebut. Kami akui, Pemprov Banten sudah memiliki lembaga penjamin
kredit, tetapi itu untuk umum. Kami menginginkan, Pemprov membentuk lembaga
permodalan khusus untuk pemuda,” ujarnya.
Menurut Ali, pemberdayaan pemuda dalam bidang usaha
merupakan solusi alternatif dalam mengatasi pengangguran di Banten. “Pemda
harus hadir dalam mendorong lahirnya industri kreatif. Dan pemuda bisa menjadi
terdepan dalam mengembangkan industri kreatif,” kata Ali.
Ali juga mengatakan di Banten banyak sekali industri yang
menempatkan banyak tenaga kerja. Namun, sebagian dari tenaga kerja tersebut
adalah orang luar Banten. “Harus dicarikan jalan keluar mengapa SDM (Sumber
Daya Manusia-red) Banten banyak yang tidak terserap dalam dunia kerja di
daerahnya,” ucapnya.
Sementara, Bidang Ekonomi Karang Taruna Banten Ari Seliawan
Arif mengatakan perlu mengubah pola pikir dalam mengatasi pengangguran di
Banten. Jika selama ini banyak yang berpikiran bahwa untuk memenuhi kebutuhan
hidup dengan hanya dengan bekerja maka ke depan harus berpikir menciptakan
lapangan pekerjaan.
“Mind set perlu diubah dari mencari pekerjaan menjadi
menciptakan pekerjaan. Pada era digital ini banyak sekali peluang untuk
mengembangkan perekonomian dan itu harus ditangkap pemerintah,” kata Ari.
Kepala Bidang Penempatan Tenaga Kerja pada Dinas Tenaga
Kerja Provinsi Banten Indra Gumelar mengaku akan menggordinasikan usulan
pembentukan lembaga permodalan pemuda dengan sejumlah instansi.
“Di kami (Disnaker) tidak ada program itu. Makanya perlu
dikoordinasikan dengan OPD lain,” ucapnya.
Terkait dengan upaya pengentasan pengangguran, Gumelar
mengaku terus berupaya mengatasinya dengan berbagai kegiatan, salah satunya
melalui pelatihan calon tenaga kerja di balai latihan kerja. “Perlu juga
didorong dengan pendidikan formal, misalnya memperbanyak politeknik di Banten.
Sekarang ini, politeknik masih terbatas,” kata Gumelar. (*/pur)
0 Comments