 |
| Ujang Giri: hal biasa memuji atasan. (Foto: Istimewa/Koleksi pribadi) |
NET - Pernyataan Gubernur Banten H. Wahidin Halim (WH) yang mengatakan program Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS) Kesehatan 8 juta orang sepenuhnya dibiayai oleh presiden viral dan spontan menimbulkan reaksi heboh dari netizen.
Bahkan pernyataan yang disampaikan WH saat memberikan sambutan pada acara pembagian sertipikat tanah oleh Presiden Jokowi di Kantor Bupati Tangerang Senin (18/2/2019) lalu itu pun mendapat tanggapan dari Koordinator Badan Pemenangan Nasional (BPN) Capres 02, Dahnil Anzar Simanjuntak.
"Tengoklah bagaimana pejabat publik ikut jad pembohong, dengan sombong menghina nalar publik. Sejak kapan BPJS sepenuhnya dibayar Jokowi?," sindir Dahnil melalui akun twitternya, Rabu (20/2/2019)
Menanggapi reaksi warga net dan sindiran Dahnil, Staf Khusus Gubernur Banten Ujang Giri alias Ugi, Kamis (21/2/2019) memberikan penjelasan mengenai maksud dan tujuan penyampaian WH dalam sambutannya tersebut.
"Sambutan Pak WH (Gubernur Banten) waktu itu, maksudnya dari sekitar 8 juta jiwa peserta iuran BPJS untuk kategori kurang mampu iuran BPJS-nya dibiayai oleh Presiden RI Joko Widodo melalui APBN," ujar Ugi.
Ugi menjelaskan sesuai UU Nomor 24 Tahun 2011 tentang BPJS, iuran Jaminan Kesehatan Nasional (JKN) untuk rakyat miskin adalah tanggung jawab pemerintah pusat. Sehingga menurutnya, seluruh iuran peserta Penerima Bantuan Iuran (PBI) dan Jamkesda memang seharusnya dibayarkan oleh Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) melalui BPJS kesehatan atau JKN.
"Selain itu ada juga kontribusi pembiayaan dari APBD (Anggaran Pendapatan dan Belanja Daera-red) Pemprov dan APBD kabupaten/ kota di Banten karena belum semuanya tercover oleh APBN. Jadi asumsinya setiap warga kurang mampu sepenuhnya memang harus dibiayai dari APBN," terangnya.
Dengan demikian, tandas Ugi, tidak ada pernyataan bohong yang disampaikan WH dalam sambutannya tersebut. "Yang ada, Pak Gubernur menyampaikan bahwa dari sekitar 8 juta jiwa penduduk Banten biaya BPJS-nya dibayar dari APBN. Dan kuasa anggaran negara atau APBN adalah Presiden," ujarnya.
Selain itu, Ugi juga mengakui dalam sambutannya di hadapan sekitar 5 ribu warga Kabupaten Tangerang itu, WH memuji dan mengapresiasi keberhasilan kinerja Jokowi. Menurutnya itu sebuah hal yang wajar, karena kata Ugi, gubernur adalah pimpinan pemerintah daerah yang merupakan kepanjangan tangan pemerintah pusat.
"Yang pasti Pak Gubernur tidak berbicara sisi politiknya tapi menyampaikan sisi humanis dari seorang Presiden Jokowi. Saya kira, soal pujian Pak Gubernur tidak berlebihan. Sebagai kepala daerah, sebuah hal yang wajar Pak WH menyampaikan program kerja, mengapresiasi atau memuji kinerja atas hasil pembangunan dari Presiden Jokowi untuk Provinsi Banten, karena memang faktanya cukup banyak juga program dari Pemerintah Pusat untuk Banten" ujar Ugi.
"Kades memuji bupati, bupati memuji gubernur atau gubernur memuji Presiden, itu sebuah hal yang wajar." tukasnya.
Untuk diketahui, dalam sambutannya pada acara pembagian sertifikat di Kabupaten Tangerang, WH mengajak kepada seluruh yang hadir mendoakan kebaikan untuk Jokowi. Selain itu, ia juga berbicara soal program BPJS yang digulirkan di era pemerintahan Jokowi-JK. (*/pur)
0 Comments