Gubernur Perintahkan Bantu Bangun SD dan SMP Rusak

Baca Juga

Sekda Ranta Soeharta, Gubernur Banten H. Wahidin Halim, dan Kepala
Bappeda Hudaya Latuconsina (rambut putih).
(Foto: Syafril Elain, Tangerangnet.com)  

NET – Gubernur Banten H. Wahidin Halim memerintahkan Dinas Pendidikan dan Kebudayaan untuk mendata jumlah gedung sekolah Sekolah Dasar (SD) dan Sekolah Menengah Pertama (SMP) yang rusak atau tidak layak pakai. Meski hal itu menjadi tanggung  jawab walikota dan bupati, kalau gedung sekolah sudah rusak seperti kandang kambing, Pemerintah Provinsi harus ikut membantu.

“Pemerintah Provinsi Banten harus mampu membantu kepala daerah dalam hal ini walikota atau bupati yang di wilayahnya masih terdapat gedung SD dan SMP tidak layak pakai,” ujar Wahidin Halim, Senin (9/10/2017).

Hal itu diungkapkan oleh Wahidin Halim seusai rapat koordinasi Pimpinan Organisasi Perangkat Daerah (OPD) di Badan Perencana Pembangunan Daerah (Bappeda) di Kawasan Pusat Pemerintah Provinsi Banten (KP-3B) Jalan Syech Nawawi Albantani, Curug,  Kota Serang.  Gubernur dalam rapat tersebut didampingi oleh Sekda Ranta Soeharta, dan seluruh kepala OPD hadir.

Gubernur menjelaskan pada 2018 program pendidikan gratis bagi siswa Sekolah Menengah Atas dan Kejuruan (SMA dan SMMK) harus sudah jalan. Guna melaksanakan rencana tersebut semua gedung sekolah SMA dan SMK harus dalam kondisi baik.

“Gedung sekolah SMA dan SMK yang rusak harus direhabilitasi atau dibangun kembali. Kita akan bangun 4.700 lokal pada 2018 untuk gedung SMA dan SMK,” ungkap Wahidin yang mantan Walikota Tangerang dua periode.

Wahidin mengatakan perlu juga didata gedung SD dan SMP yang rusak parah dan tidak layak pakai. Dari delapan kabupaten dan kota yang ada di Bantan mana saja masih terdapat gedung SD dan SMP yang rusak. 

“Kita perlu data untuk mengetahui berapa banyak gedung SD dan SMP yang rusak parah. Kalau bupati dan walikota tidak mampu dan tidak punya dana mau merahabiltas, ya Pemerintah Provinsi yang bangun. Kalau data sudah ada dan akurat lalu dihitung berapa dana yang diperlukan kemudian bisa dimasukkan ke dalam anggaran tahun berikutnya,” ucap Wahidin.

Sementara itu, Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Engkos Kosasih atas perintah Gubernur tersebut akan berkoordinasi dengan bupati dan walikota untuk mendapatkan angka gedung SD dan SMP di wilayahnya rusak berat.

“Kita akan koordinasikan agar mendapatkan angka pasti,” ujar Engkos. (ril)