 |
| Ketua Umum DPP Gema Mathla'ul Anwar, Ahmad Nawawi. (Foto: Istimewa/A. Nawawi) |
NET - Kebijakan Pemerintah melalui Permendikbud Nomor
17 tahun 2017 mengenai Penerimaan Peserta Didik Baru (PPDB) melalui sistem zonasi, banyak membawa kerugian
bagi masyarakat. Sistem zonasi
menghilangkan fakta seseorang yang bernilai akademik bagus, tapi harus
dikalahkan oleh mereka yang nilainya kecil.
“Lalu buat apa
dong siswa belajar 6 tahun, bahkan harus sampai kursus tambahan, demi mengejar
nilai UN (ujian negara-red) yang tinggi,” ujar Ketua Umum Dewan Pimpian Pusat (DPP)
Gema Mathla’ul Anwar, Ahmad Nawawi kepada wartawan di Kota Tangerang,
Rabu (12/7/2017).
Pertimbangan utama diterimanya seorang calon
siswa, kata Nawawi, hanya karena tempat
tinggal yang dekat sekolah, adalah pertimbangan yang konyol, sangat tidak logis
dan terlalu mengada-ada.
“Hemat saya, kebijakan zonasi bisa dilaksanakan kalau kualitas dan
standard pendidikan sekolah nya sudah merata,” tutur Nawawi.
Dengan kondisi
dan kualitas pendidikan seperti sekarang, kata Nawawi, kebijakan Permendikbud Nomor 17 tahun 2017 itu terkesan dipaksakan, dan lagi
lagi masyarakat yang dirugikan.
“Dengan kebijakan
yang terus menuai kontroversi, mulai dari kebijakan Full Day School (GDS),
kemudian sistem zonasi seleksi siswa baru, maka saya meminta Presiden Joko Widodo
untuk mengevaluasi Menteri Pendidikan yang sekarang untuk tidak lagi berada di
Kabinet Gotong Royong,” ucap Nawawi menyarankan. (ril)
0 Comments