![]() |
Moh Jumri, Bondan AP, Nurmansyah, Eko Sulistyo, Hadiyatullah, Akhrom Saleh, dan Chandra Irawan, saat kunjungan ke Kantor Kepresidenanbeberapa waktu lalu. (Foto: Dade, Tangerangnet.com) |
NET - Presiden Joko Widodo kembali akan ke Provinsi
Jambi untuk mengunjungi Suku Anak Dalam yang berada di Kabupaten Sorolangun. Sekretaris Jenderal Komite Rakyat Nasional
(Kornas), Plt. Akhrom Saleh mengungkapkan kehadiran Presiden Jokowi patut mendapat
apresiasi setinggi-tingginya.
Sesungguhnya
persoalan yang ada sekarang ini bukanlah Suku Anak Dalam (SAD) Kabupaten
Sorolangun melainkan Suku Anak Dalam yang berada di Kabupaten Batang Hari,
Kecamatan Bajubang, di Desa Bangku. Konflik yang terjadi atara Suku Anak Dalam
Desa Bungku dengan Perusahaan PT Asiatic Persada (Wilmar Grup), sudah
berlangsung 31 tahun, sehingga harus ada perhatian khusus dari Pemerintah
pusat. Sebab mengandalkan Pemerintah daerah tidak ada harapan lagi bagi ribuan
Suku Anak Dalam, kata Akhrom kepada wartawan, Selasa (16/52017).
Penyerobotan lahan Suku Anak Dalam oleh Asiatic Persada tidak hanya
menguasai lahan 3.550 hektar saja, melainkan juga mengancam Kebudayaan Lokal,
bahkan mengancam hilangnya satu Lapis Budaya yang menjadi peninggalan sejarah
Bangsa Indonesia. “Kami rasa Suku Anak Dalam adalah kekayaan yang harus dijaga
bukan dihilangkan secara paksa, apalagi sampai menelan korban jiwa,” tutur
Akhrom.
Persoalan
konflik agraria yang tak kunjung selesai itu, kata Akhrom, seharusnya para ahli
dan instansi terkait dibidangnya cepat menyelesaikan agar tidak adanya lagi
masyarakat SAD menjadi korban. “Apalagi persoalan konflik ini sudah sampai di
Kantor Staf Presiden untuk diselesaikan," ujarnya.
Kehadiran
Presiden ke Kabupaten Sorolangun terkait Suku Anak Dalam, adalah informasi yang
sesat diberikan kepada Presiden. Sebab Suku Anak Dalam berbeda dengan Suku Kubu
dan Suku Rimba. "Oleh karena itu, kami imbau kepada oknum pejabat setempat
agar memberikan informasi kepada Presiden sebaiknya secara lengkap dan bukan
informasi yang sesat," ungkap Akhrom.
Komite
Rakyat Nasional mengharapkan dan meminta kepada Staf Khusus Presiden agar jeli
dalam melihat perbedaan Suku Anak Dalam, Suku Kubu, dan Suku Rimba, sehingga
memberikan Laporan Informasi kepada Presiden tidaklah salah. "Duduk
persoalan konflik yang sebenarnya dapat diselesaikan, Suku Anak Dalam bukan
hanya lahannya diserobot perusahaan melainkan juga masa depan anak cucunya
terancam," katanya. (dade)
0 Comments