![]() |
Walikota Tangerang Arief R. Wismansyah saat menerima tamu dari BPKP. (Foto: Pemerintah Kota Tangerang) |
KEMENTERIAN Pekerjaan
Umum dan Perumahan Rakyat (Kementrian PUPERA) serta Badan Pengawasan Keuangan
dan Pembangunan (BPKP) menyambut baik usaha Pemerintah Kota (Pemkot) Tangerang
dalam upaya memenuhi kebutuhan infrastruktur masyarakat sebagaimana yang
tertera dengan program Tangerang berbenah.
Hal itu terungkap,
ketika Walikota Tangerang Arief R. Wismansyah berkunjung ke Kantor Kementrian
PUPERA dan Kantor Perwakilan BPKP Provinsi Banten di Jakarta, Senin
(28/11/2016).
Dirjen Cipta
Karya Kementrian PUPERA Sri Hartoyo di
hadapan Walikota Tangerang beserta rombongan, pihaknya menyambut baik niatan Pemkot
Tangerang yang akan melibatkan lembaga keswadayaan masyarakat dalam pembangunan
infrastruktur di wilayahnya.
Sebab, kata dia,
selain pembangunan tersebut bersufat padat karya, juga dapat meningkatkan
partisipasi masyarakat untuk aktif dalam melaksanakan pembangunan di daerah
tersebut.
“Ini pola yang
memang kami kembangkan. Karena selama
ini, kami terkait pemenuhan kebutuhan dasar masyarakat juga telah melibatkan
masyarakat secara langsung. Contohnya program KOTAKU, ini dimaksudkan biar
masyarakat juga punya rasa memiliki terhadap proyek pembangunan yang ada di
lingkungannya,” tutur Sri Hartoyo.
Senada pula dengan
Kepala Perwakilan BPKP Provinsi Banten, Arief Tri Hardiyanto, yang juga
mengapresiasi usaha Pemkot Tangerang untuk melibatkan masyarakat dalam
pemenuhan kebutuhan dasar masyarakat.
“Ini akan sangat
membantu proses pemberdayaan masyarakat di Kota Tangerang,” kata dia.
Menyikapi hal itu,
Walikota Tangerang yang didampingi oleh
Sekretaris Daerah Dadi Budaeri,
Asda II Tabrani, Kepala Dinas Cipta Karya Dafiyar Eliadi, dan Inspektur
Kota Tangerang Meta Anggareni, mengatakan pemenuhan kebutuhan dasar masyarakat
memerlukan kolaborasi dan dukungan dari semua pihak.
“Untuk menata
kawasan kumuh, tentu dibutuhkan kolaborasi serta dukungan dari semua pihak.
Dalam hal ini, program yang ada di Pemerintah Pusat dan daerah harus senantiasa
seiring sejalan dan tepat sasaran sehingga memberikan manfaat bagi masyarakat,”
terang Walikota.
Adapun penataan
kawasan kumuh yang telah dilakukan Pemkot Tangerang pada 2015, kata Walikota,
antara lain perbaikan rumah tidak layak
huni. Pembangunan jalan setapak dan saluran drainase, hunian sehat, dan air
bersih.
Selain itu,
Program Pembangunan Rumah Sederhana Sehat (PRSS) atau Bedah Rumah telah
dilakukan sebanyak 1.107 unit. Pembangunan jamban sehat bagi 1.692 warga.
Pembangunan Penerangan Jalan Umum (PJU) sebanyak 10.400 titik, yang tersebar di
13 kecamatan.
Sedangkan pada 2016, PRSS sebanyak 2.130 unit. Pembangunan
drainase sepanjang 99.909 meter persegi. Pembangunan jalan lingkungan seluas
127.088 meter persegi. Pembangunan 2.000 unit jamban dan 38 sumur. Pembangunan
PJU lingkungan sebanyak 15.600 titik.
Pembangunan 39
unit rumah sederhana (bantuan Provinsi Banten). Pembangunan sarana dan
prasarana air bersih atau air minum jaringan perpipaan 2.400 sambungan
rumah.(Adv)
0 Comments