Nasib Rano Di Ujung Tanduk, WH-Andika Semakin Solid

Baca Juga

Memed Chumaedi: komunikasi politik.
(Foto: Istimewa)  

NET – Pasangan calon Gubernur dan Wakil Gubernur Banten Wahidin Halim dan Andika Hazrumy semakin solid, semantara petahana Rano Karno nasibnya di “ujung tanduk”. Bila saja partai politik yang belum menentukan pilihan berkoalisi dengan mengusung calon sendiri, nasib Rano Karno yang kini sebagai Gubernur Banten akan selesai.

Pendapat tersebut disampaikan oleh pengamat politik  Memd Chumaedi kepada TangerangNET.Com, Rabu (17/8/2016) terkait belumjuga Rano Karno menentukan pilihan siapa yang menjadi wakil gubernur pada Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) Banten 2017. “Saya menilai nasib Rano Karno kini di ujung tanduk karena waktu terus berjalan dan waktu pendaftaran calon semakin dekat,” tutur Memed Chumaedi yang juga dosen pada Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik (FISIP), Universitas Muhammadiyah Tangerang (UMT).

Partai politik yang hingga kini belum menentukan pilihan adalah Partai Gerakan Indonesia Raya (Gerindra), Partai Persatuan Pembangunan (PPP), Partai Amanart Nasional (PAN), Partai Kebangkitan Bangsa (PKB), dan Partai Nasional Demokrat. “Saya melihat dari partai politik tersebut, ada upaya untuk mengusung calon gubernur dan wakil gubernur sendiri. Paling tidak itu ada dari unsur pengurus di PAN,” ungkap Memed.

Bila saja itu terjadi, kata Memed, semua partai politik yang belum menentukan pilihan tersebut semakin mengkristal mengusung calon sendiri, bisa jadi Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP)  akan kehilangan kesempatan untuk mengusung kadernya. Hal ini menjadi dilema bagi Rano Karno yang hingga kini belum jelas siapa pendampinginya.

“Rano semakin sulit bila mengambil pendampingi dari kalangan birokrat. Kita semua kan tau, kalau birokrat itu tidak punya partai politik. Ada gelagat Rano Karno akan mengambil Pak Asmuji HW atau Ranta Suharta yang kini menjadi Sekretaris Daerah Provinsi Banten, tentu membuat partai politik semakin menjauh,” ujar Memed.

Menurut Memed, bila Rano Karno mengambil kalangan birokrat ada kerugian yang mahal harus dibayar. PDIP kursinya di Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Banten adalah 15 kursi. Tentu  perlu partai poilitik lain harus digandeng.  Misalnya, bila ada salah satu partai politik itu yang tetap setia bergabung ke PDIP, biaya menjadi tinggi.

“Memang dalam aturan tidak ada jual beli kursi. Faktanya biaya yang dikeluarkan untuk seseorang mencalonkan diri menjadi kepala daerah, habis miliaran rupiah. Terus, bisa saja partai politik tersebut mengaku biaya untuk sosialisasi selama ini sudah habis sekian miliar rupiah. Ini kan sah-sah saja dan tidak ada larangan,” ucap Memed meyakinkan.

Ketika ditanya kenapa hal itu bisa terjadi? Memed menjelaskan komunikasi politik Rano Karno kurang bagus dan boleh dibilang jelek. Kebijakan politik PDIP sentralistik yakni tergantung kepada Megawati Soekarno Putri, Ketua Umum PDIP. Termasuk pimpinan dan poltikus PDIP di Banten belum dapat menata komunikasi dengan partai politik lain.

“Di dalam konteks Pilkada, Rano Karno yang sudah diberi kesempatan untuk menentukan siapa pendampingnya, tidak mampu memfinalisasi. Inilah persoalan yang dihadapi Rano sekarang ini kenapa belum juga ada pendampinginya,” ucap Memed menguraikan.

Sementara itu, pasangan Wahidin Halim dan Andika Hazrumy yang diusung partai Golkar, Demokrat, Hanura, dan PKS terus menjalin komunikasi politik dengan partai politik lain. “Komunikasi politik itu penting agar mendapat dukungan sebanyak-banyaknya,” tutur Memed. (ril)