 |
| Mendikbud Anies Baswedan saat meninjau UN. (Foto: Istimewa) |
NET - Menteri Pendidikan dan Kebudayaan
(Mendikbud) Anies Baswedan mengimbau siswa SMP yang saat ini sedang Ujian Nasional (UN) menolak kunci jawaban
yang diberi pihak lain, lebih penting sikap jujur. Murid
didorong untuk tetap
jujur,
maksudnya percaya diri dan kemampuan diri sendiri.
“Jangan
percaya pada alphabet yang diberi nomor orang lain yang ditawarkan sebagai
kunci jawaban, percaya pada diri sendiri, dan para siswa untuk mengerjakan soal
sebaik-baiknya,” ujar Anies
Baswedan, Senin (9/5/2016) saat meninjau
pelaksanaan UN di SMP Neger 30, Koja, Jakarta Utara.
Anies juga memberikan contoh bagaimana menolak kunci jawaban yang diberikan
orang lain karena kejujuran dalam proses
mengerjakan soal UN adalah yang terpenting.
Kalau
ada yang menawarkan diri untuk memberikan kunci jawaban tolak. “Bilang, saya punya harga diri.
Saya punya jawaban
sendiri dan saya tidak mau nerima
jawaban dari orang lain. Itulah
jawaban dari orang Indonesia dan itu jawaban orang berintegitias. Ada teknik untuk
mengukur bagaimana tingkat kejujuran di suatu sekolah,” tutur Anies.
Hal itu bisa dilihat dari beberapa pola yang
sama sebagai alat ukur. "Jadi menilai pola kejujuran UN-nya itu
menggunakan pilihan berganda, di sekolah yang sama bayangkan isinya sama. Jawabannya sama benarnya sama, salahnya sama di 70 persen sekolah atau
70 siswa di suatu sekolah. Jadi, dilihat dari situ polanya, kemudian diterjemahkan dalam bentuk angka.
Ini bukan hal baru ini sudah digunakan tekniknya di beberapa perguruan
tinggi," ujarnya.
Anies mengtakan teknik penilaian itu bisa
diketahui apakah hasil kerjasama atau beda-beda karena polanya beda. Seperti
sidik jari,
kalau misalnya banyak yang sama berarti pasti ada yang salah. Kecurangan dalam
UN bertahun-tahun diketahui tapi didiamkan saja.
“Kita
tidak diam kali ini, salah satunya mengunakan indeks integritasnya. Namun,
dengan adanya indeks integritas itu, UN bukan hanya dilihat hasil ujiannya
tetapi juga dilihat hasil kejujurannya,” ujar Anies menandaskan .
Oleh karena itu, kata Anies, dari 80 ribu
sekolah yang mendapatkan piagam integritas baru ada 11.000 ribu yang masuk
klasifikasi jujur sehingga ini masih menjadi PR Pemerintah bersama. “Mendorong sekolah yang belum mendapat piagam
indeks integritas Ujian Nasional untuk dapat meraihnya. Hal itu karena akan ada
sanksi bagi sekolah tersebut," ungkap Anies.
Anies menjelaskan ada banyak sanksi sosial,
bahkan semua kepala dinas, kepala daerah akan memanggil kepala sekolah yang
tidak mendapat piagam. “Kita berikan piagam ini pada Februari 2016 lalu karena bupati
dan walikotalah yang memegang
otoritas dengan diumumkan itu banyak memanggil sekolah meminta agar jujur.
“Bahkan, saya sempat kaget karena ada salah satu daerah yang memiliki kebiasaan
mendistribusikan jawaban UN,” ucap
Anies. (dade)
0 Comments