 |
Oleh Dodi Prasetya Azhari, SH
FAKTA yang terjadi di tingkat global harus dapat dikaji dan menjadi perhatian bersama, karena situasi
internasional saat ini "Masalah laut Cina Selatan" ada upaya Cina untuk mulai menaklukan seluruh kawasan
Asia. Menyoroti bagaimana ambisi negara Cina, nampaknya ada upaya untuk mendapatkan
sesuatu yang lebih dari sekadar proyek kereta cepat Jakarta-Bandung.
Sekarang Cina bersikeras bahwa hampir semua laut Cina Selatan adalah milik mereka. Dan sepertinya
sekarang ada upaya mereka kembali ingin membuat Chine Empire, dan mereka bermimpi semua negara di Asia bawahan mereka. Negara Vietnam, Filiphina, Malaysia, indonesia, dan juga Jepang tentunya, dan perlu diingat Korea sudah menjadi
negara bawahan Cina.
Fakta kerjasama dengan memberikan pinjaman langsung ke Badan Usaha MIlik Negara (BUMN) tanpa melalui Anggaran Pendapatan Belanja Negara (APBN) disertai jangka
waktu yang lebih panjang. Bisa saja ini kemungkinan dari salah satu strategi invasi ke Indonesia. Kemudian masalah serbuan tenaga
kerja Cina ke Indonesia, setidaknya menjadi sinyal langsung bagaimana misi
tersebut ingin dijalankan, walaupun pada kenyataanya bahwa Tenaga Kerja Asing (TKA) yang berada di Indonesia hanya 0,03 persen dari 240 juta jumlah penduduk Indonesia saat ini tergolong kecil. Tapi hal ini patut kita waspadai juga tentunya, karena bisa saja
lama-lama negara Indonesia akan menjadi koloni Cina juga.
Mari sejenak kita lihat baik-baik sejarah keamanan bagaimana China RailWay
High-Speed dan Shinkansen milik Jepang. Ini bukan untuk memihak kesalah
satu negara tetapi ini masalah kualitas keamanan (safety) yang menyangkut jiwa
dan nyawa, siapa yang bakal bertanggung jawab jika
terjadi sesuatu hal yang tidak diinginkan karena hanya memikirkan keuntungan
semata dengan mengabaikan masalah safety dan sejarah yang ada.
Pada tanggal 23 Juli 2011, dua kereta api super-cepat bertabrakan dan ke
luar dari rel di Shuangyu
(dekat Wenzhou), Zhejiang, Cina, di jalur kereta api (KA) Ningbo-Taizhou-Wenzhou. Setidaknya 36 orang tewas
dan 192 orang terluka. Lalu bila dibandingkan dengan keamanan Kereta Cepat
Shinkansen milik Jepang tidak ada daftar kecelakaan yang berakibat fatal dalam
pengoperasian Shinkansen sejak sekitar 40 tahun yang lalu.
Saya bukanlah anti Cina tapi harus diwaspadai bersama tentang
situasi global yang terjadi konflik di laut Cina Selatan pasti ini juga mempengaruhi setiap langkah gerak dan kebijakan Cina menjalin hubungan kerjasama dengan negara-negara di dunia. Walau
mungkin, kita juga harus tetap dapat melihat setiap
infrastruktur pasti memiliki tujuan positif ke depannya namun bukan berarti hal
ini tidak dapat dikritisi dan diwaspadai efek atau "hidden agenda"
dari sebuah kebijakan. Kritik juga perlu disampaikan baik terkait
perencanaannya, pendanaannya, urgensinya ataupun teknis pelaksanaannya.
Dalam perspektif konstitusi, mega proyek ini telah mengoyak-oyak aturan perundangan-undangan
secara membabi-buta. Konstituasi ditafsirkan secara sempit dan pragmatis.
Bagaimana Menteri Negara BUMN menyebut ini murni bisnis, sedangkan dalam
prakteknya melibatkan BUMN?
Bukankan kekayaan negara yang ada di BUMN ini bagian dari keuangan negara
yang dijamin Undang-undang?
Saya rasa Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) juga perlu turun tangan dan ambil peran dalam
menindaklanjuti pro kontra proyek kereta cepat Jakarta - Bandung. BPK berhak
melakukan audit atas proyek yang baru saja di-groundbreaking Presiden Jokowi,
beberapa minggu lalu. Apalagi, dana BUMN yang
dilibatkan dalam proyek tersebut juga tidak sedikit. Kalau memang nantinya
hasil audit menyatakan bahwa proyek memang tidak layak, dana BUMN yang ada bisa
dialihkan untuk pembangunan infrastruktur di daerah. Masih banyak daerah yang
butuh pembangunan infrastruktur. Dan faktanya, dana kita kurang, APBN defisit,
di sini BUMN bisa diberdayakan.
***
0 Comments