Tambang Tembaga Pura dikelola PT Freeport. (Foto: Istimewa) |
NET - Skandal permintaan saham Freeport dan hasil audit investigasi Petral
yang baru saja selesai telah menyita perhatian publik tanpa terkecuali. Sungguh
dua skandal ini telah membuka tabir hitam kelakuan pejabat negara yang
berkolaborasi dengan pengusaha yang akhirnya melahirkan simbiosis mutualisma
berujung korupsi dan perampokan hak negara, perampokan hak rakyat, yang kita
sebut dengan praktek mafia.
Direktur Energy Watch Indonesia (EWI),
Ferdinan Hutahean mengatakan yang menarik dari dua skandal memalukan ini,
adanya sosok yang selama ini dicurigai sebaga mafia migas, yaitu hadirnya,
Muhammad Riza Chalid (MRC) dalam dua skandal besar yang mempermalukan bangsa
serta terindikasi merugikan keuangan negara trilliunan rupiah.
"Namun, betapa hebatnya MRC, dia hadir
disetiap lumbung sumber kekayaan negara, dan patut diduga hadirnya MRC adalah
menjadi mafia atau tikus yang menggerogoti isi lumbung sumber daya alam negara
baik disektor migas maupun mineral," ujar Ferdinan kepada wartawan, Minggu (22/11/2015), di Jakarta.
Sementara itu, di dalam skandal permintaan
saham Freeport oleh Setya Novanto yang kini ditangani oleh Majelis Kehormatan
Dewan (MKD) DPR RI, juga hadir MRC, kini publik menduga-duga kapasitas dan peran
MRC dalam skandal tersebut.
"Kami menduga, kehadiran MRC pada skandal tersebut adalah ingin memperluas
jaringannya dan mencari kolaborasi baru serta ingin menjadikan diri sebagai
pihak yang berjasa kepada Presiden karena kemampuan kapitalnya yang sangat
tidak diragukan," ujar Ferdinan.
Ferdinan menjelaskan MRC ingin masuk ke dalam lingkaran
presiden. Bila permintaan saham itu dipenuhi oleh Freeport, maka sangat patut
diduga MRC lah yang akan mengambilnya dan menggantinya dengan uang tunai dan
membaginya kepada nama-nama yang disebutkan dalam skandal tersebut.
"Oleh karena itu, kami tegaskan bahwa ini
dugaan, analisa berdasarkan situasi kehadiran MRC dalam pertemuan tersebut.
Adanya pihak yang ngotot membela Setya Novanto dalam skandal tersebut, mereka
kemungkinan satu kelompok, saling melindungi, mendukung. Inilah simbiosis
mutualisma antara kepentingan yang tidak berpihak pada rakyat," ungkap
Ferdinan.
Dia mengungkapkan maka dengan terbukanya
skandal Saham Freeport ini, Presiden mestinya menjadikan ini momentum bersih
bersih diseluruh perusahaan tambang yang beroperasi di negara ini. Lalu
berkaitan dengan hasil audit investigasi Petral yang sudah selesai, dan adanya
intervensi oleh pihak luar yang menguasai kelompok usaha tertentu hingga dalam
3 tahun bisa menguasai kontrak senilai USD 18M atau lebih dari Rp. 200 triliuan.
"Namun, ada didugaan nama yang muncul dalam skandal
Freeport MRC lagi dengan kelompok usaha miliknya. Sejak lama memang MRC
terkenal dengan julukan The Gasoline God Father di Singapore, di negara kita
disebut mafia migas. Di sektor migas, dan produk produk turunan dari minyak, bahwa nama MRC
diduga kuat menguasai pengadaannya selama tender dilakukan oleh Petral dan
kabarnya hingga kini kelompok usaha tersebut masih mendominasi meski tidak
separah jaman petral," kata Ferdinan.
Merujuk pada hasil audit tersebut, maka sangat
tepat bagi Presiden untuk serius membongkar seluruh praktek kemafiaan yang
bermain disektor migas secara khusus pada bisnis yang berada dibawah tanggung
jawab Pertamina. Kata Ferdinan, tidak cukup hanya membubarkan Petral, tetapi mafia tersebut juga harus
dihukum oleh Pertamina melalui corporate action dan legal action.
Dan Pemerintah atau Pertamina jangan hanya
fokus pada hasil audit Petral, tetapi juga harus membersihkan praktek kemafiaan
di unit usaha lainnya, seperti mafia perkapalan.
"Di sektor ini bukan hanya karena ongkos
angkutnya, tapi justru yang paling diminati adanya indikasi kapal angkut ‘kencing’ di tengah laut menurunkan
bbm/crude yang diangkut oleh kapal tanker ke kapal penadah yang telah
disiapkan," ujarnya.
Sementara itu, informasinya, bisnis kapal ini
dikuasai dan dikendalikan oleh orang dalam yang punya kekuatan besar mengondisikan
projek angkutan tersebut ke
tangan mafia. Kapal yang dipergunakan pun disuplay atau
milik mafia. Maka untuk mengatasi masalah ini, kami sarankan agar Pertamina
mendirikan anak usaha khusus untuk angkutan kapal, lebih baik Pertamina beli kapal
sendiri dari pada menyewa kapal yang merugikan Pertamina.
"Publik harus mendorong penanganan kasus
ini secara terbuka, terukur dan tepat. Presiden bahkan, kami usulkan untuk
membentuk tim khusus ad hock untuk menangani skandal mafia di sektor migas dan
mineral yang memunculkan nama yang sama dan tentu masih banyak nama lain yang
belum terbongkar. Presiden harus menjadikan momentum ini sebagai momentum
bersih bersih mafia di segala lini terutama sektor mineral dan migas yang
potensi kehilangan pendapatan negara sangat besar bahkan ribuan trilliun setiap
tahunnya," ungkap Ferdinan. (dade)
0 Comments