Skandal Freeport, Diduga Merugikan Keuangan Negara Triliunan Rupiah

Baca Juga

Tambang Tembaga Pura dikelola PT Freeport.
(Foto: Istimewa)  

NET - Skandal permintaan saham Freeport dan hasil audit investigasi Petral yang baru saja selesai telah menyita perhatian publik tanpa terkecuali. Sungguh dua skandal ini telah membuka tabir hitam kelakuan pejabat negara yang berkolaborasi dengan pengusaha yang akhirnya melahirkan simbiosis mutualisma berujung korupsi dan perampokan hak negara, perampokan hak rakyat, yang kita sebut dengan praktek mafia.

Direktur Energy Watch Indonesia (EWI), Ferdinan Hutahean mengatakan yang menarik dari dua skandal memalukan ini, adanya sosok yang selama ini dicurigai sebaga mafia migas, yaitu hadirnya, Muhammad Riza Chalid (MRC) dalam dua skandal besar yang mempermalukan bangsa serta terindikasi merugikan keuangan negara trilliunan rupiah.

"Namun, betapa hebatnya MRC, dia hadir disetiap lumbung sumber kekayaan negara, dan patut diduga hadirnya MRC adalah menjadi mafia atau tikus yang menggerogoti isi lumbung sumber daya alam negara baik disektor migas maupun mineral," ujar Ferdinan kepada wartawan, Minggu (22/11/2015), di Jakarta.

Sementara itu, di dalam skandal permintaan saham Freeport oleh Setya Novanto yang kini ditangani oleh Majelis Kehormatan Dewan (MKD) DPR RI, juga hadir MRC, kini publik menduga-duga kapasitas dan peran MRC dalam skandal tersebut.

"Kami menduga,  kehadiran MRC pada skandal tersebut adalah ingin memperluas jaringannya dan mencari kolaborasi baru serta ingin menjadikan diri sebagai pihak yang berjasa kepada Presiden karena kemampuan kapitalnya yang sangat tidak diragukan," ujar Ferdinan.

Ferdinan menjelaskan MRC ingin masuk ke dalam lingkaran presiden. Bila permintaan saham itu dipenuhi oleh Freeport, maka sangat patut diduga MRC lah yang akan mengambilnya dan menggantinya dengan uang tunai dan membaginya kepada nama-nama yang disebutkan dalam skandal tersebut.

"Oleh karena itu, kami tegaskan bahwa ini dugaan, analisa berdasarkan situasi kehadiran MRC dalam pertemuan tersebut. Adanya pihak yang ngotot membela Setya Novanto dalam skandal tersebut, mereka kemungkinan satu kelompok, saling melindungi, mendukung. Inilah simbiosis mutualisma antara kepentingan yang tidak berpihak pada rakyat," ungkap Ferdinan.

Dia mengungkapkan maka dengan terbukanya skandal Saham Freeport ini, Presiden mestinya menjadikan ini momentum bersih bersih diseluruh perusahaan tambang yang beroperasi di negara ini. Lalu berkaitan dengan hasil audit investigasi Petral yang sudah selesai, dan adanya intervensi oleh pihak luar yang menguasai kelompok usaha tertentu hingga dalam 3 tahun bisa menguasai kontrak senilai USD 18M atau lebih dari Rp. 200 triliuan.

"Namun, ada didugaan nama yang muncul dalam skandal Freeport MRC lagi dengan kelompok usaha miliknya. Sejak lama memang MRC terkenal dengan julukan The Gasoline God Father di Singapore, di negara kita disebut mafia migas. Di sektor migas, dan produk produk turunan dari minyak, bahwa nama MRC diduga kuat menguasai pengadaannya selama tender dilakukan oleh Petral dan kabarnya hingga kini kelompok usaha tersebut masih mendominasi meski tidak separah jaman petral," kata Ferdinan.

Merujuk pada hasil audit tersebut, maka sangat tepat bagi Presiden untuk serius membongkar seluruh praktek kemafiaan yang bermain disektor migas secara khusus pada bisnis yang berada dibawah tanggung jawab Pertamina. Kata Ferdinan, tidak cukup hanya membubarkan Petral, tetapi mafia tersebut juga harus dihukum oleh Pertamina melalui corporate action dan legal action.

Dan Pemerintah atau Pertamina jangan hanya fokus pada hasil audit Petral, tetapi juga harus membersihkan praktek kemafiaan di unit usaha lainnya, seperti mafia perkapalan.

 "Di sektor ini bukan hanya karena ongkos angkutnya, tapi justru yang paling diminati adanya indikasi kapal angkut ‘kencing’ di tengah laut menurunkan bbm/crude yang diangkut oleh kapal tanker ke kapal penadah yang telah disiapkan," ujarnya.

Sementara itu, informasinya, bisnis kapal ini dikuasai dan dikendalikan oleh orang dalam yang punya kekuatan besar mengondisikan projek angkutan tersebut ke tangan mafia. Kapal yang dipergunakan pun disuplay atau milik mafia. Maka untuk mengatasi masalah ini, kami sarankan agar Pertamina mendirikan anak usaha khusus untuk angkutan kapal, lebih baik Pertamina beli kapal sendiri dari pada menyewa kapal yang merugikan Pertamina.

"Publik harus mendorong penanganan kasus ini secara terbuka, terukur dan tepat. Presiden bahkan, kami usulkan untuk membentuk tim khusus ad hock untuk menangani skandal mafia di sektor migas dan mineral yang memunculkan nama yang sama dan tentu masih banyak nama lain yang belum terbongkar. Presiden harus menjadikan momentum ini sebagai momentum bersih bersih mafia di segala lini terutama sektor mineral dan migas yang potensi kehilangan pendapatan negara sangat besar bahkan ribuan trilliun setiap tahunnya," ungkap Ferdinan. (dade)