 |
| Ahmad Mahrus: mafia itu petinggi negara. (Foto: Dade, TangerangNET.Com) |
NET - Berawal dari laporan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM)
Sudirman Said, terkait negoisasi perpanjangan kontrak PT Freeport Indonesia
yang dilakukan Ketua Dewan Perwakiran Rakyat (DPR) Setyo Novanto. Hal ini semakin
membuktikan hegemoni PT Freeport dalam mengeruk Sumber Daya Alam (SDA) Indonesia selama ini
memang ada "Mafia" yang melindungi,
kata Ahmad Mahrus kepada wartawan, Jumat (27/11/2015).
Ahmad Mahrus, Presidium
Nasional Badan Ekskutif Mahasiswa (BEM) Perguruan Tinggi Agama Islam
se-Indonesia mengatakan hal itu saat acara Konferensi Pers dan Silaturahmi
BEM se-Jakarta, Organisasi
Kemasyarakatan Pemuda (OKP), dan Ormas dengan tema: Menyikapi Kisruh Freeport, MKD dan DPR Mau Dibawa
ke mana negeri ini?, di kantor Pengurus Besar Nahdatul Ulama (PBNU) Jakarta.
"Ironisnya mafia itu justru berasal dari para petinggi Negara,
yang seharusnya bertindak untuk sepenuhnya dan seluas-luasnya untuk kemakmuran dan
kesejahteraan rakyat,” ucap Ahmad
Mahrus.
Menurut Ahmad Mahrus, masyarakat sudah lama mengetahui
keberadaan Freeport memang tidak menghasilkan efek signifikan terhadap kesejahteraan rakyat. Justru yang terjadi pemiskinan
sistemik terhadap rakyat, dan kerusakan lingkungan.
Keberadaan Freeport, kata Ahmad, seringkali
memicu ancaman kedaulatan bangsa dan negara. Apalagi hari ini sudah jelas ada oknum petinggi Negara melakukan negoisasi
untuk perpanjangan kontrak PT Freeport.
Mahrus mengatakan apalagi hari ini sudah jelas
ada oknum petinggi Negara melakukan
negoisasi untuk perpanjangan kontrak PT Freeport. "Artinya SDA Indonesia akan semakin habis dikeruk oleh asing,
tanpa memberikan efek yang signifikan terhadap kesejahteraan rakyat,"
ujarnya.
Sementara itu, sebanyak 14 Aliansi Mahasiswa
Anti Freeport BEM se-Indonesia, 4 BEM di antaranya Presidium Nasional Bem Perguruan Tinggi Agama Islam
se-Indonesia, Ahmad Mahrus, Presidium Mahasiswa Bem Perguruan Tinggi Nahdhatul
Ulama se-Nusantara Faridur Rohman, Presiden Universita Bung Karno (UBK) Sudirman Hasim, dan
Relawan Jokowi Aliansi Nasional Nahdiyin H. Wahyudin.
Oleh karena itu, Aliansi Anti-Mafia Freeport menyerukan
gerakan penyelamatan Sumber Daya Alam
Indonesia untuk sepenuhnya kemakmuran dan kesejahteraab rakyat.
"Menolak perpanjangan kontrak PT Freeport
Indonesia. Dengan demikian pengelolaan
SDA Indonesia menjadi milik penuh pemerintah Indonesia, dan sepenuhnya untuk
kemakmuran rakyat. Namun mengapresiasi dan mendukung Menteri ESDM Sudirman Said
untuk membuka lebih jauh mafia Freeport, terutama kasus negoisasi perpanjangan
kontrak PT Freeport yang melibatkan Ketua DPR RI Setyo Novanto dengan Direktur
Utama PT Freeport Indonesia Prof. Ma'ruf
Syamsudin," ungkap Mahrus.
Mahrus mengungkapkan ini adalah langkah
revolusioner dalam rangka membasmi praktek KKN dalam pengelolaan SDA Indonesia,
dalam rangka mewujudkan SDA Indonesia sepenuhnya untuk kesejahteraan dan
kemakmuran rakyat.
"Oleh karena itu, kepada Majilis
Kehormatan Dewan (MKD) DPR RI untuk bertindak tegas, cepat, dan profesional
dalam menindaklanjuti laporan Menteri ESDM Sudirman Said, sehingga kehormatan
DPR dapat terjaga, dan kepercayaan masyarakat terhadap DPR RI tidak semakin
luntur," kata Mahrus.
Kepada Polri dan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) agar terlibat aktif dalam menuntaskan kasus
mafia Freeport ini dengan membuktikan keaslian bukti rekaman percakaman,
sehingga para pelaku dapat ditindak tegas berdasarkan hukum yang berlaku.
Karena bukti awal (rekaman percakapan negoisasi perpanjangan kontrak PT
Freeport antara Ketua DPR RI Setyo Novanto dengan Direktur Utama PT Freeport Indonesia,
Prof. Ma'ruf Syamsudin) sudah mengarah pada tindakan Gratifikasi dan KKN yang
dapat memiskinkan bangsa Indonesia. (dade)
0 Comments