Aliansi Anti-Mafia Freeport Menolak Perpanjangan Kontrak

Baca Juga

Ahmad Mahrus: mafia itu petinggi negara.
(Foto: Dade, TangerangNET.Com)  

NET - Berawal dari laporan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral  (ESDM) Sudirman Said, terkait negoisasi perpanjangan kontrak PT Freeport Indonesia yang dilakukan Ketua Dewan Perwakiran Rakyat (DPR) Setyo Novanto. Hal ini semakin membuktikan hegemoni PT Freeport dalam mengeruk Sumber Daya Alam (SDA) Indonesia selama ini memang ada "Mafia" yang melindungi, kata Ahmad Mahrus kepada wartawan, Jumat (27/11/2015).

Ahmad Mahrus, Presidium Nasional Badan Ekskutif Mahasiswa (BEM) Perguruan Tinggi Agama Islam se-Indonesia  mengatakan hal  itu saat acara Konferensi Pers dan Silaturahmi BEM se-Jakarta, Organisasi Kemasyarakatan Pemuda (OKP), dan Ormas dengan tema:  Menyikapi Kisruh Freeport, MKD dan DPR Mau Dibawa ke mana negeri ini?, di kantor Pengurus Besar Nahdatul Ulama (PBNU) Jakarta.

"Ironisnya mafia itu justru berasal dari para petinggi Negara, yang seharusnya bertindak untuk sepenuhnya dan seluas-luasnya untuk kemakmuran dan kesejahteraan rakyat,” ucap Ahmad Mahrus.

Menurut Ahmad Mahrus,  masyarakat sudah lama mengetahui keberadaan Freeport memang tidak menghasilkan efek  signifikan terhadap kesejahteraan rakyat.  Justru yang terjadi pemiskinan sistemik terhadap rakyat, dan kerusakan lingkungan.  

Keberadaan Freeport, kata Ahmad, seringkali memicu ancaman kedaulatan bangsa dan negara. Apalagi hari ini sudah jelas  ada oknum petinggi Negara melakukan negoisasi untuk perpanjangan kontrak PT Freeport.

Mahrus mengatakan apalagi hari ini sudah jelas  ada oknum petinggi Negara melakukan negoisasi untuk perpanjangan kontrak PT Freeport.  "Artinya SDA Indonesia akan semakin habis dikeruk oleh asing, tanpa memberikan efek yang signifikan terhadap kesejahteraan rakyat," ujarnya.

Sementara itu, sebanyak 14 Aliansi Mahasiswa Anti Freeport BEM se-Indonesia, 4 BEM di antaranya Presidium Nasional Bem Perguruan Tinggi Agama Islam se-Indonesia, Ahmad Mahrus, Presidium Mahasiswa Bem Perguruan Tinggi Nahdhatul Ulama se-Nusantara Faridur Rohman, Presiden Universita Bung Karno (UBK) Sudirman Hasim, dan Relawan Jokowi Aliansi Nasional Nahdiyin H. Wahyudin.

Oleh karena  itu, Aliansi Anti-Mafia Freeport menyerukan gerakan penyelamatan Sumber Daya Alam Indonesia untuk sepenuhnya kemakmuran dan kesejahteraab rakyat.

"Menolak perpanjangan kontrak PT Freeport Indonesia. Dengan demikian pengelolaan SDA Indonesia menjadi milik penuh pemerintah Indonesia, dan sepenuhnya untuk kemakmuran rakyat. Namun mengapresiasi dan mendukung Menteri ESDM Sudirman Said untuk membuka lebih jauh mafia Freeport, terutama kasus negoisasi perpanjangan kontrak PT Freeport yang melibatkan Ketua DPR RI Setyo Novanto dengan Direktur Utama PT Freeport  Indonesia Prof. Ma'ruf Syamsudin," ungkap Mahrus.

Mahrus mengungkapkan ini adalah langkah revolusioner dalam rangka membasmi praktek KKN dalam pengelolaan SDA Indonesia, dalam rangka mewujudkan SDA Indonesia sepenuhnya untuk kesejahteraan dan kemakmuran rakyat.

"Oleh karena itu, kepada Majilis Kehormatan Dewan (MKD) DPR RI untuk bertindak tegas, cepat, dan profesional dalam menindaklanjuti laporan Menteri ESDM Sudirman Said, sehingga kehormatan DPR dapat terjaga, dan kepercayaan masyarakat terhadap DPR RI tidak semakin luntur," kata Mahrus.

Kepada Polri dan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK)  agar terlibat aktif dalam menuntaskan kasus mafia Freeport ini dengan membuktikan keaslian bukti rekaman percakaman, sehingga para pelaku dapat ditindak tegas berdasarkan hukum yang berlaku. Karena bukti awal (rekaman percakapan negoisasi perpanjangan kontrak PT Freeport antara Ketua DPR RI Setyo Novanto dengan Direktur Utama PT Freeport Indonesia, Prof. Ma'ruf Syamsudin) sudah mengarah pada tindakan Gratifikasi dan KKN yang dapat memiskinkan bangsa Indonesia. (dade)