![]() |
| Sekda Kota Tangerang Herman Suwarman serahkan cindera mata kepada Ketua Lemdiklat Polri Kombes Pol Ruli Agus Pramono. (Foto: Istimewa) |
Sekretaris Daerah (Sekda) Kota Tangerang Herman Suwarman
membuka kegiatan tersebut, pada Selasa (22/7/2025) di Ruang Patio, Pusat
Pemerintahan Kota Tangerang, Jalan Satria Sudirman. Sebanyak 40 peserta
pelatihan dari berbagai Polda di seluruh Indonesia hadir untuk menyerap
langsung praktik tata kelola pemerintahan yang efektif, efisien, dan berbasis
bukti (evidence-based governance).
“Kami menyambut kehadiran para peserta bukan hanya sebagai
tamu, tetapi sebagai mitra belajar. Karena pelayanan publik yang berkualitas
lahir dari semangat untuk terus belajar. Namun termasuk dari perspektif luar,”
ujar Sekda Herman.
Sekda menyebutkan keterbukaan terhadap evaluasi dan masukan
adalah modal penting dalam membangun birokrasi yang adaptif. Penghargaan,
bukanlah titik akhir, melainkan pemantik semangat untuk terus memperbaiki diri.
Salah satu capaian terbaru yang menjadi sorotan adalah
penghargaan Standar Pelayanan Minimal (SPM) Award 2025 dari Kementerian Dalam
Negeri, yang menetapkan Kota Tangerang sebagai kota dengan kinerja pelayanan
terbaik secara nasional.
“Penghargaan bukan sekadar plakat di dinding. Penghargaan
adalah pengingat bahwa ekspektasi masyarakat terus meningkat. Dan kehadiran
rekan-rekan peserta hari ini justru menjadi penyemangat kami untuk terus
berbenah,” tutur Herman.
Sekda memaparkan berbagai inovasi pelayanan publik yang
telah dijalankan Pemkot Tangerang, antara lain Digitalisasi layanan
kependudukan melalui aplikasi Sobat Dukcapil, Layanan drive-thru dokumen
kependudukan, dan 13 program layanan kesehatan gratis yang menjangkau seluruh
lapisan masyarakat.
Banyak dari inovasi tersebut kini telah menjadi rujukan
nasional dan direplikasi oleh daerah lain.
“Semua inovasi itu lahir dari kebutuhan nyata di lapangan.
Prinsip kami jelas, solusi terbaik adalah yang berbasis data, berpihak pada
rakyat, dan dapat diimplementasikan dengan sumber daya yang tersedia,” ucapya.
Herman berharap studi lapangan ini tidak hanya menjadi
formalitas pelatihan, melainkan menjadi ruang bertukar ide dan pengalaman
lintas lembaga untuk memperkuat fondasi pelayanan publik.
“Kami ingin kegiatan ini menghasilkan pemikiran segar yang
memperkuat arah reformasi birokrasi nasional dan membangun jembatan kolaborasi
antarlembaga yang lebih kokoh,” pungkasnya.
Sementara itu, Ketua Lemdiklat Polri Kombes Pol Ruli Agus
Pramono menuturkan studi lapangan ini dirancang untuk memberikan pengalaman
empirik dan pemahaman kontekstual kepada peserta pelatihan dalam menghadapi
permasalahan nyata di sektor pelayanan publik.
“Melalui pengamatan langsung, peserta dapat merumuskan
rekomendasi kebijakan yang lebih relevan dan solutif karena memahami konteks
serta kompleksitas tantangan di lapangan,” ujarnya.
Sebagai informasi selama kegiatan berlangsung, para peserta
akan melakukan kunjungan dan diskusi langsung dengan sejumlah perangkat daerah
Kota Tangerang, termasuk Dinas Kesehatan dan Dinas Kependudukan dan Pencatatan
Sipil, untuk menggali praktik manajemen kinerja organisasi, strategi inovasi
layanan publik, dan penyesuaian kebijakan di tingkat lokal. (*/pur)




0 Comments