Diskusi Nasional Forum PRMI: Pentingnya Peran Penegakan Hukum Menjaga Akuntabilitas Investasi Negara

Lilik Haryadi ketika menyampaikan
paparan tentang penegakkan hukum.
(Foto: Syafril Elain/TangerangNet.Com)

NET - Pentingnya pengawasan ketat terhadap skema investasi dana Danantara agar benar-benar memberikan manfaat optimal bagi pembangunan daerah dan terhindar dari potensi penyimpangan.

Hal tersebut disampaikan oleh Lilik Haryadi, SH, MH, Kasubid Hubungan Antar Lembaga Pemerintah Kejaksaan Agung RI pada diskusi nasional bertajuk “Danantara: Solusi Investasi Daerah dan Strategi Menghadapi Badai Global” yang diselenggarakan oleh Forum Pimred Multi Media Indonesia (FPRMI) di Hotel Aston, Kota Serang, Jumat (18/7/2025).

Acara yang dipandu oleh Arlista Hadhi Putri dengan menampilan narasumber Lilik Haryadi, Asep Abdullah Busro – akademisi Universitas Sultan Ageng Tirtayasa (Untirta) Kota Serang, dan Adib Miftahul – Pengamat Politik dan Kebijaksan Publik.

Lilik mengungkapkan Danantara yang menghimpun potensi dana ratusan triliun rupiah dari asset Badan Usaha Milik Negara (BUMN), memiliki risiko besar jika tidak dikawal secara serius.

“Kami di Kejaksaan melihat pentingnya penguatan pengawasan. Kalau dulu banyak anak perusahaan BUMN jadi ladang penyimpangan, maka Danantara jangan sampai jadi skema baru yang membuka ruang fraud,” tutur Lilik.

Lilik menyebutkan Kejaksaan kini tidak hanya fokus pada penindakan, tetapi juga terlibat aktif dalam Tim Keamanan Investasi Nasional untuk menciptakan iklim investasi yang sehat dan memiliki kepastian hukum.

“Kami tidak hanya bertugas memenjarakan. Tapi juga memastikan investasi berjalan dengan transparan, terpercaya, dan memberikan rasa aman bagi investor, termasuk lewat pendampingan hukum,” ucapnya.

Menurut Lilik, pendekatan hukum yang tidak transparan atau lambat selama ini menjadi faktor penghambat masuknya investor asing.

Keberadaan Danantara harus menjadi momentum memperbaiki tata kelola, bukan malah menambah daftar skandal keuangan negara.

“Kami juga punya program Jaga Desa dan Jaga Keuangan Negara, yang mendampingi pengelolaan anggaran dan aset daerah. Ini agar uang rakyat benar-benar digunakan untuk pembangunan,” ujarnya.

Namun, Lilik juga memberi catatan penting terhadap aspek regulasi.

Lilik menyoroti Undang-Undang terbaru memisahkan Danantara dari sistem pengawasan keuangan negara, sehingga dikhawatirkan bisa menghambat akses penegak hukum jika terjadi pelanggaran.

“Kalau skemanya tertutup, kami tidak bisa masuk. Ini yang harus jadi perhatian bersama. Media juga harus ikut mengawal agar dana Danantara tidak menjadi bom waktu,” ujarnya.

Lilik mengajak semua pihak—baik pemerintah daerah, media, hingga masyarakat sipil—untuk bersama-sama memastikan dana Danantara benar-benar menjadi solusi investasi daerah yang kredibel, transparan, dan berpihak pada rakyat. (*/pur)