Gubernur dan Wakil Gubernur Banten H. Wahidin Halim dan Andika Hazrumy dalam suatu kegiatan pembangunan jalan. (Foto: Istimewa) |
Proses penanganan itu dilakukan oleh Badan Penanggulangan
Bencana Daerah (BPBD), Dinas Kesehatan, Dinas Sosial (Dinsos), Dinas Perumahan
dan Pemukiman (Perkim), Dinas Perhubungan (Dishub), dan Dinas Pekerjaan Umum
dan Penataan Ruang (PUPR) Provinsi Banten serta dinas lainnya yang berkaitan.
Pelaksana Tugas (Plt) Dinas Pekerjaan Umum dan Perumahan
Rakyat (PUPR) Provinsi Banten Arlan Marzan mengatakan berkoordinasi dengan BPBD
yang masih dalam proses penanganan paska bencana gempa di lokasi terdampak.
"Koordinasi terus dilakukan untuk memastikan akses
jalan menuju ke lokasi bencana masih baik dan mantap tidak ada kendala," ujar
Arlan di Kota Serang, Minggu (16/1/2022).
Selain itu, Arlan langsung melakukan pengecekan ke sepanjang
jalur jalan provinsi dari Pandeglang sampai ke lokasi bencana, dikhawatirkan
ada jalan yang rusak atau terkena longsor bisa langsung ditangani.
"Tim kita dari PUPR selalu standby, berikut dengan alat
beratnya jika sewaktu-waktu dibutuhkan bisa langsung ditangani," ucapnya.
Menurut Arlan, dalam kondisi bencana seperti ini akses
mobilitas jalan yang baik sangat menunjang dalam proses penanganan evakuasi
maupun distribusi barang kebutuhan pokok untuk masyarakat terdampak.
"Ini sejalan dengan keinginan Bapak Gubernur WH agar
proses penanganan paska bencana ini bisa berjalan cepat, baik dan lancar,
sehingga semua jajarannya harus turun untuk memastikan apa yang menjadi
kewenangannya dalam kondisi baik," jelasnya.
Dikatakan Arlan, saat ini jalan yang menjadi kewenangan provinsi
dalam kondisi mantap sudah mencapai 98 persen, termasuk jalan Tanjung Lesung
-Sumur yang menuju lokasi bencana itu kondisinya sudah mantap.
"Tahun ini akan kita selesaikan menjadi 100
persen," pungkasnya. (*/pur)
0 Comments