![]() |
Presiden RI Joko Widodo. (Foto: Istimewa) |
Hal tersebut terjadi disinyalir karena ulah para petualang mafia
tanah yang mengakibatkan banyak merugikan warga. Untuk itu, Presiden Jokowi
dengan tegas meminta kepada jajaran Polri untuk mengusut sepak terjang para mafia
tanah.
Menurut Jokowi, Pemerintah akan terus berkomitmen untuk memberantas
para mafia tanah di Indonesia.
“Saya kembali mengingatkan bahwa Pemerintah berkomitmen
penuh dalam memberantas mafia-mafia tanah. Kepada jajaran Polri saya minta
jangan ragu-ragu mengusut mafia-mafia tanah yang ada,” tutur Jokowi saat
memberikan sambutan pada acara Penyerahan Sertifikat Redistribusi Tanah Objek
Reforma Agraria di Istana Kepresidenan Bogor, Rabu (22/9/2021).
Selain itu, Jokowi juga mengingatkan berlulang-ulang jangan
sampai ada penegak hukum yang justru melindungi para mafia tanah.
“Perjuangkan hak masyarakat dan tegakkan hukum secara
tegas,” ucap Jokowi.
Menurut Jokowi, hal itu merupakan bentuk komitmen negara
dalam mengurai konflik agraria yang ada. Pemerintah berkomitmen untuk
mewujudkan reformasi agraria bagi masyarakat, dan memastikan ketersediaan dan
kepastian ruang hidup yang adil bagi rakyat.
Jokowi mengungkapkan banyak konflik agraria telah
berlangsung lama, tapi tidak ada kejelasannya bahkan sangat lama.
“Ada yang puluhan tahun bahkan sampai 40 tahun tapi
masalahnya tidak selesai-selesai,” ungkap Jokowi
Presiden mengaku memahami konflik agraria dan sengketa lahan
merupakan tantangan berat yang dihadapi masyarakat.
Berselang waktu, setiap tahun, Jokowi menerima kelompok tani
yang datang jauh-jauh ke Jakarta untuk mengadukan nasibnya terhadap persoalan
konflik agraria.
“Bahkan ada yang berjalan kaki ke Jakarta untuk
memperjuangkan lahan-lahan mereka yang terdampak konflik agraria,”
katanya.
Dalam kesempatan tersebut, Presiden Jokowi menyerahkan 124.120 sertifikat lahan hasil
Redistribusi di 26 provinsi dan 127 kabupaten dan kota di
Indonesia. Dijelaskannya, sebanyak 5.512 di antaranya merupakan hasil
penyelesaian konflik agraria di tujuh provinsi dan 8 kabupaten dan kota yang
jadi prioritas pada 2021.
“Penyerahan sertifikat hari ini sangat istimewa karena
sertifikat-sertifikat ini betul-betul tambahan tanah baru untuk rakyat. Ini
adalah tanah yang fresh betul yang berasal dari tanah negara hasil penyelesaian
konflik, tanah terlantar, dan pelepasan kawasan hutan,” pungkas Jokowi. (btl)
0 Comments