Gubernur WH: Saya Tidak Melihat Di Banten Ada Konflik Sosial

Baca Juga

Gubernur Banten H. Wahidin Halim menerima 
cindera mata dari Marsda TNI Arif Mustofa. 
(Foto: Istimewa) 

NET - Gubernur Banten H. Wahidin Halim (WH) mengungkapkan Provinsi Banten merupakan wilayah yang masyarakatnya heterogen sejak masa Kesultanan Banten. Hingga saat kini, situasi di Provinsi Banten cukup kondusif.

"Salah satu kelebihan Provinsi Banten, didukung oleh dua wilayah penegak hukum. Kepolisian dari Polda Banten dan Polda Metro Jaya, TNI dari Kodam Siliwangi dan Kodam Jayakarta," ungkap Gubernur Bantgen, Senin (5/4/4/2021).

Hal itu disampaikan Gubernur saat menerima Peserta Studi Strategis Dalam Negeri (SSDN) Program Pendidikan Reguler Angkatan (PPRA) LXII Lembaga Ketahanan Nasional (Lemhanas) Tahun 2021 di Pendopo Gubernur Banten, Kawasan Pusat Pemerintahan Provinsi Banten (KP-3B) Jalan Syech Nawawi Albantani, Curug, Kota Serang, Senin (5/4/2021).

"Empat tahun menjabat Gubernur, saya tidak melihat konflik sosial. Banten terkenal sebagai wilayah sejuta santri dan kiai. Saya juga melakukan pendekatan secara egaliter," tuturnya.

Dikatakan, Provinsi Banten terletak di ujung Barat Pulau Jawa yang dihuni oleh berbagai suku dengan latar budaya dan bahasa yang beragam. Sejak masa Kesultanan Banten, khususnya era Sultan Hasanudin, masyarakat Banten sudah heterogen.

Secara umum, kata Gubernur, dari delapan Kabupaten dan Kota di Provinsi Banten, karakter masyarakatnya dapat dibagi dua. Untuk wilayah Timur atau Tangerang Raya terdiri atas: Kabupaten Tangerang, Kota Tangerang, dan Kota Tangerang Selatan. Sedangkan wilayah Barat terdiri atas Kabupaten Serang, Kota Serang, Kota Cilegon, Kabupaten Pandeglang, dan Kabupaten Lebak.

"Penduduk Provinsi Banten, terbanyak di Tangerang Raya mencapai 60 persen. Hal ini karena terjadi urbanisasi, aktivitas pembangunan di sana juga tinggi. Ekspansi dari Jakarta ke BSD (Bumi Serpong Damai), serta dari Bandara Soekarno-Hatta ke wilayah Barat," ungkapnya.

"Wilayah Maja Kabupaten Lebak juga berkembang menuju kota satelit," ucap Gubernur.

Dijelaskan, Provinsi Banten khususnya bagian Utara merupakan daerah industri.

"Kemiskinan di Provinsi Banten terendah nomor 2 se-Pulau Jawa atau 6 terendah secara Nasional. Mungkin dengan teknologi informasi yang berkembang, masyarakat masih bisa produktif," ungkap Gubernur.

Provinsi Banten, imbuh Gubernur, secara fisik disiapkan sebagai daerah penyangga atau koridor perekonomian Jakarta dan Nasional. Secara pemerintahan, Provinsi Banten berbeda dengan DKI Jakarta.

"Namun secara interaksi sosial, Provinsi Banten dengan Jakarta tidak bisa dipisahkan," ungkapnya.

Ditegaskan, kini Provinsi Banten bukan lagi sebagai wilayah terbelakang. Perekonomian tumbuh dengan baik. Pemprov Banten juga sudah meraih penghargaan pencegahan korupsi. Provinsi Banten fokus dalam pembangunan pendidikan, kesehatan, serta infrastruktur yang ditopang oleh sektor pertanian dan pariwisata.

Dalam kesempatan itu, Gubernur juga paparkan langkah dalam penanganan pandemi Covid-19 di Provinsi Banten serta mengapresiasi keterlibatan Kepolisian dan TNI yang luar biasa khususnya melalui program Kampung Tangguh.

"Saat ini animo masyarakat untuk divaksin sudah cukup tinggi.  Kita harus menjadi contoh atau teladan dalam disiplin melaksanakan protokol kesehatan bagi masyarakat," ungkapnya.

Dalam kesempatan itu, Pimpinan Rombongan SSDN PPRA LXII Lemhanas Tahun 2021 Marsda TNI Arif Mustofa, mewakili Gubernur Lemhanas Letjen TNI Agus Widjojo menyampaikan apresiasi dan terima kasih atas sambutan Gubernur Banten beserta jajaran.

Dikatakan, Lemhanas merupakan lembaga non Kementerian di bawah Presiden dan bertanggungjawab langsung kepada Presiden. Bertugas untuk menyiapkan calon-calon pemimpin nasional. (*/pur)