![]() |
Ketua DPR RI Bambang Soesatyo (tengah) menyampaikan penjelasan kepada sejumlah wartawan di antara anggota MIKTA. (Foto: Istimewa) |
NET - Ketua DPR RI Bambang Soesatyo (Bamsoet) mengingatkan
saat ini bangsa-bangsa di dunia tengah menghadapi sejumlah masalah yang harus
dicarikan solusi bersama. Persoalan yang ada mulai dari penurunan
ekonomi, ketidakamanan yang meningkat, krisis migrasi, dan pengungsi yang
tak diperkirakan sebelumnya serta situasi lingkungan yang sulit.
"Tantangan global ini membuat negara yang tergabung
dalam MIKTA (Meksiko, Indonesia, Korea, Turki dan Australia) perlu mengambil
upaya kolektif lebih kuat untuk mewujudkan kemitraan yang lebih inklusif antar
para pemangku kepentingan. Kemitraan yang setara antara laki-laki dan
perempuan, antar pebisnis, komunitas, parlemen dan pemerintah negara anggota
MIKTA," ujar Bamsoet saat menutup forum konsultatif MIKTA ke-4, di Istana
Tampak Siring Bali, Minggu (16/09/18).
Bambang menuturkan pertemuan konsultatif ketua parlemen
negara MIKTA kali ini berlangsung pada masa-masa peran parlemen semakin
dibutuhkan dari sebelumnya. Parlemen dibutuhkan untuk membentuk dinamika
politik nasional baru yang mengarah pada perdamaian dan kesejahteraan global.
"Sebagai platform kemitraan inovatif baru, MIKTA
berdiri untuk memajukan aksi-aksi kolaboratif di tengah cepatnya dinamika
global berubah. Anggota MIKTA adalah negara demokratis serupa yang memiliki
kebersamaan sikap dan peran dalam memperkuat tata kelola global," tutur
Bamsoet yang juga Wakil Ketua Umum KADIN itu.
Bambang menjelaskan penyelenggaraan forum konsultatif
keempat MIKTA mengangkat tema 'Creating Peace and Properity: The Role of
Parliament'. Tema tersebut dipilih karena isu-isu perdamaian, keamanan dan kesejahteraan
masih menjadi prioritas utama dalam masyarakat internasional.
"Forum terbagi menjadi empat sesi membahas isu-isu yang
relevan dengan tema utama sidang MIKTA. Sesi pertama membahas tema industri
kreatif, sesi kedua membahas penjagaan perdamaian dan keamanan, sesi ketiga
tentang peran perempuan dalam perdamaian dan keamanan, dan sesi terakhir
membahas kerjasama maritim untuk kesejahteraan dan pertumbuhan
berkelanjutan," urai Bamsoet.
Politisi Partai Golkar itu memaparkan pada diskusi sesi pertama
yang dipimpin Korea Selatan, MIKTA sepakat industri kreatif memiliki potensi
nilai tambah untuk ekonomi, sosial, budaya dan lingkungan. Inklusivitas adalah
kunci untuk memajukan pertumbuhan, terutama pada masa ketika peluang kerja baru
tercipta lewat pola pikir digital.
"Kita menyambut beragam inisiatif MIKTA untuk ekonomi
yang lebih inklusif, seperti MIKTA Experts Meeting on Inclusive Digital Economy
Accelerator Hub and MIKTA Start Up Fest. Kita juga menanti perhelatan
berikutnya yakni World Conference on Creative Economy pada November 2018 di
Indonesia," sebut Bamsoet.
Sesi berikutnya, lanjut Bamsoet, Turki memimpin untuk
membahas penjagaan perdamaian dan keamanan. Sesi ini merangkum perhatian
parlemen negara anggota MIKTA terhadap kapasitas PBB dan Dewan Keamanan dalam
mengatasi masalah perdamaian dan keamanan yang muncul di berbagai belahan
dunia.
"Sebagai anggota tidak tetap Dewan Keamanan PBB
2019-2020, Indonesia berkomitmen untuk mewujudkan komitmen dukungan MIKTA dalam
memperkuat arsitektur PBB untuk perdamaian dan keamanan internasional. Terkait
hal itu, proses reformasi dalam tubuh PBB, khususnya Dewan Keamanan, perlu terus
dilakukan," ujar Bamsoet.
Australia memimpin sesi yang membahas mengenai peran
perempuan dalam perdamaian dan keamanan. MIKTA sepakat dalam perdamaian dan
pencegahan konflik tidak boleh ada bias jender. MIKTA juga menggarisbawahi
pentingnya mewujudkan kerangka legislatif untuk tidak hanya melindungi dan
mencegah perempuan menjadi korban konflik, tetapi juga melibatkan perempuan
sebagai agen perdamaian dan keamanan berkelanjutan.
"Kita sepakat untuk meningkatkan partisipasi perempuan
dalam pembangunan perdamaian dan penyelesaian konflik. Termasuk melalui
peraturan keterlibatan perempuan di penjaga perdamaian, proses pembangunan
perdamaian, peningkatkan kepemimpinan perempuan, serta proses pengambilan
keputusan," papar Bamsoet.
DPR RI sebagai tuan rumah memimpin sesi keempat terkait
kerjasama maritim untuk kesejahteraan dan pertumbuhan berkelanjutan. Parlemen
MIKTA berkeyakinan bahwa laut menyediakan sumber daya luar biasa bagi
kesejahteraan global.
"Kita prihatin dengan memburuknya sumber daya laut
akibat penangkapan ikan yang berlebih dan pengasaman laut. Kita telah menggaris
bawahi pentingnya kerjasama kemaritiman antar negara anggota MIKTA. Kerjasama
yang selain bermanfaat secara ekonomi, juga berkelanjutan untuk masa depan
laut, planet dan generasi yang akan datang," kata Bamsoet.
Menutup pertemuan, Kepala Badan Bela Negara FKPPI ini
memberikan apresiasi yang tinggi dan berterima kasih kepada seluruh delegasi
atas partisipasi aktif dan kontribusinya dalam forum konsultatif MIKTA 2018 di
Bali. Pertemuan serupa diharapkan terus dilakukan untuk bersama membahas persoalan
yang tengah dihadapi dunia.
"Kami berharap kerjasama ke depan akan terus terbangun,
termasuk ketika Meksiko melanjutkan kepemimpinan MIKTA pada tahun 2019.
Semoga pertemuan kali ini dapat menginspirasi parlemen untuk aksi-aksi
keparlemenan dan legislatif di masa mendatang," pungkas Bamsoet.
MIKTA merupakan forum kemitraan antara Meksiko, Indonesia,
Korea Selatan, Turki dan Australia. MIKTA dibentuk pada tahun 2013, bertujuan
untuk mendukung pemerintah global yang efektif. Saat ini Indonesia menjadi
ketua MIKTA.
Dalam pertemuan ini dari Indonesia hadir Wakil Ketua DPR RI
Fahri Hamzah, Ketua BKSAP DPR Nurhayati Ali Assegaf, anggota Fraksi Partai
Golkar DPR Fadel Muhammad, anggota Fraksi PPP DPR Hazrul Azwar, serta Dirjen
Kerjasama Multilateral Kemenlu RI Febrian Ruddyard. Dari Korea Selatan hadir
Ketua Parlemen Korea Selatan Moon Her Sang, anggota parlemen Korea Selatan Lee
Soo Hyuck dan Ji Sang Wuk. Australia diwakili Wakil Presiden Senat Australia
Sue Lines dan dari Meksiko hadir Dubes Meksiko untuk Indonesia Armando Gonzalo
Alvarez. (*/pur)
0 Comments