IPW: Pengangkatan Plt Gubernur Jabar, Cagub Dari Polri Bisa Kalah Telak

Baca Juga

Neta S. Pane: Polri nakin arogan dan tidak profesional.
(Foto: Istimewa/koleksi pribadi)  

NET – Ketua Presedium Ind Police Watch (IPW) Neta S. Pane menilai dengan dilantiknya jenderal polisi menjadi pelaksana tugas (Plt) Gubernur Jawa Barat bisa berdampak pada kekalahan total terhadap sejumlah perwira tinggi purnawirawan Polri yang ikut Pemilihan Gubernur (Pilgub) di sejumlah daerah.

Dari penelusuran Ind Police Watch (IPW) di sejumlah daerah yakni Perwira Tinggi (Pati) Polri ikut Pilgub muncul kesan kekecewaan terhadap kepolisian yang dinilai sangat arogan mengambil jatah birokrat sipil Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri).

“Berbagai kelompok masyarakat yang ditemui menegaskan Polri makin arogan dan tidak profesional, sehingga mereka khawatir jajaran kepolisian tidak akan netral dalam Pilgub 2018, terutama di daerah yang diikuti pasangan calon dari kepolisian,” ujar Neta S. Pane melalui Siaran Pers yang diterima TangerangNet.Com, Selasa (19/6/2018).

Kelompok masyarakat yang ditemui tersebut mengaku tidak akan memilih pasangan calon gubernur (Cagub) dari kepolisian. Jika hal ini terjadi dikhawatirkan akan berdampak negatif pada sejumlah Pati Polri yang ikut Pilgub 2018.

“Mereka sudah bekerja keras berbulan-bulan tapi hasilnya sia-sia karena kalah akibat adanya aksi ‘pemaksaan’ Pati Polri menjadi Plt Gubernur Jabar,” tutur Neta.

Seharusnya, kata Neta, dalam proses Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) Polri jangan mau ditarik-tarik elite tertentu ke wilayah yang tidak jelas. Apalagi sampai melanggar Undang-Undang Polri segala. Ada pun keterlibatan purnawirawan Pati Polri dalam Pilkada 2018 sebenarnya bisa dijadikan momentum untuk mengukur kepercayaan publik terhadap Polri.

“Tapi akibat ada kasus Plt Gubernur Jabar ini, semua polisi yang ikut Pilgub bakal keok dalam pertarungan, sehingga target tolok ukur itu tidak bisa tercapai,” ungkap Neta.

IPW sangat menyayangkan jika Polri membiarkan dirinya ditarik tarik ke wilayah politik praktis oleh elit tertentu. Termasuk membiarkan Patinya dijadikan Plt Gubernur di Jawa Barat. Hal itu lebih banyak mudaratnya ketimbang manfaatnya pada Polri. Sebagai institusi penegak hukum, Polri harusnya konsisten menegaskan bahwa penunjukan patinya sebagai Plt Gubernur adalah tindakan yang melanggar undang-undang kepolisian dan ini tidak bisa dibiarkan. 

“Bagaimana Polri bisa dipercaya jika elitnya membiarkan institusinya melanggar undang undangnya sendiri,” ujar Neta menegaskan.

Menurut Neta, Publik memang tidak berdaya menghadapi pemaksaan Pati Polri menjadi Plt Gubernur Jabar. Tapi publik sepertinya akan melakukan perlawanan, dengan cara tidak akan memilih pasangan polisi dalam Pilgub 2018. Fenomena inilah yang terekam IPW sehari setelah muncul polemik Plt Gubernur Jabar.

Akibat lainnya, kata Neta, publik menilai Polri semakin tidak profesional, netralitasnya diragukan dan Polri sudah ikut-ikutan main politik politikan dan situasi ini menjadi ancaman tersendiri bagi keamanan Pilkada 2018. Bagaimana pun manuver yang melibatkan Polri dalam kasus Plt Gubernur Jabar akan membuat berbagai pihak merasa kesal dan bukan mustahil mereka bermanuver untuk mempermalukan kepolisian.

Sebelumnya, Menteri Dalam Negeri Tjahjo Kumolo telah mengangkat Komisaris Jenderal Polisi Mohammad Iriawan sebagai pelaksana tugas Gubernur Jawa Barat yang telah kosong sejak Muhammad Eriawan (Aher) periodenya berakhir. Iriawan akan menjalankan tugas selama proses

Pilkada Jabar berlangsung dan sampai terpilih Gubernu Jabar yang baru. (*/ril)