 |
Wahidin Halim dan Andika Hazrumy: ketika kampanye.
(Foto: Istimewa)
|
Kata pengamat, sentuhan kebijakan
Wahidin Halim yang mantan Wakil Ketua Komisi II DPR-RI ini di lingkup
Pemerintahan Provinsi (Pemprov) Banten sudah mengena, padahal periode
jabatannya bersama Andika Hazrumy sebagai Wakil Gubernur kurang lebih baru enam
bulan.
Disebutkan, kalau saja saat itu
pasca dilantik tidak terbentur aturan soal hak kewenangan mengatur kebijakan
pasti lebih jauh berbeda kondisi wajah Banten saat ini. Dalam aturannya,
kendati Presiden Jokowi sudah melakukan prosesi pelatikan, seorang Gubernur
atau kepala daerah belum bisa secara
otomatis langsung memberi kebijakan strategis di Pemerintahan Provinsi Banten
termasuk untuk merotasi dan memutasi pejabat setempat.
Makanya, pada 2018 ini pasangan
senior-enerjik WH-Andika menurut banyak pengamat diprediksi bakal lebih trengginas
menjalankan kewenangan kebijakan untuk pembangunan Banten. Sebab, dengan waktu
yang hanya enam bulan saja sudah merubah paradigma Banten, maka 2018 ini
diharapkan sudah bisa lebih membangun Banten lebih maju.
Dani Setiawan, Pengamat Ekonomi
dari Asosiasi Ekonomi Politik Indonesia (AEPI), bahkan sudah memberikan rapot
biru kepada WH soal capaian eksplosif kinerjanya.
Menurut Dani, melihat kinerja
Wahidin selama 6 bulan memimpin tanah jawara, sepatutnya diapreasi dengan
terobosan yang membuat Banten keluar dari pusaran praktik korupsi. Komisi
Pemberantasan Korupsi (KPK) langsung digandeng untuk mengawasi kinerja
bawahannya.
"Sebenarnya usia 6 bulan
masih relatif dini untuk diberi penilaian, akan tetapi jika dipaksa dengan
melihat kinerja selama enam bulan tersebut, ya bisa lah Pak WH diberi rapor
biru mengubah wajah Banten lebih baik," ucap Dani.
Kebijakan baru seperti memperketat
anggaran biaya tenda apel, memperketat pengawasan, dan menghapus APBD yang
tidak perlu, ia kerap blusukan memantau kinerja birokrasi dan kondisi
masyarakat secara langsung.
Sementara Gubernur WH terkait
pembangunan di Banten ke depan selain akan memajukan soal pendidikan dan
kesehatan tetapi ia mengaku sudah merencanakan sejumlah pembangunan
infrastruktur. Termasuk dengan pembangunan Banten Lama. Ini akan menjadi potret
wajah Banten masa depan dengan tidak menghilangkan nilai sejarah.
Sektor sumber ekonomi di Banten
sangat melimpah, akan diberdayakan
dengan konsep yang saling berhubungan antara permintaan dan kebutuhan. Maka itu,
Pemprov Banten akan membangun pasar induk. Hasil pertanian akan
dikonsentrasikan ke pasar ini.
“Kita akan menguatkan petani. Sabtu dan Minggu
kadang saya harus menyempatkan ke beberapa titik yang menjadi sumber pertanian.
Tapi nyatanya distribusi barang hasil pertanian tidak bagus, banyak jalan yang
masih jelek, nanti kita bangun supaya petani mudah menjual hasil tani.”
“Hasil pertanian seperti beras,
jagung, kedelai, gula merah dan lainnya justru tidak dirasakan oleh masyarakat
Banten. Produk kita dilempar ke luar oleh tengkulak, baru didatangkan ke Banten
tentunya dengan harga yang sudah mahal,” ucap Wahidin kepada wartawan, Minggu
(31/12/2017).
WH lebih jauh mengungkapkan
perubahan wajah Banten di sektor pertanian harus ada, produk hasil tani kita
konsentrasikan lebih dahulu untuk kebutuhan pasar di Banten lalu setelah surplus
baru dikiri ke luar.
Tetapi salah satunya, kata
Wahidin, petani harus dibebaskan ketergantungannya dari tengkulak. Petani harus
bisa menjual langsung hasil taninya agar lebih besar keuntungannya.
“Saya sudah menghadap Presiden
Jokowi soal akses distribusi darat. Saya meminta intervensi bantuan Presiden
untuk mengubah wajah Banten. Termasuk jalur kereta api (KA) Maja, Labuan,
Rangkasbitung, Merak, Tanjung Lesung, hingga ke Serpong dan Jakarta,” tutur WH.
Wahidin minta disiapkan gerbong KA
untuk mengangkut distribusi hasil pertanian. Pada 2019 sudah dimulai untuk
pembangunannya. Kedepan akses jalan raya juga harus dioptimalkan. Jadi segala
sektor harus diberdayakan untuk mengubah wajah Banten. (*/ril)
0 Comments