KPPI Dan Kadin Banten Minta Pemerintah Cegah Kebangkrutan Usaha

Baca Juga

Ketua KPPI Marjoko MY: mengalami kemunduruan. 
(Foto: Istimewa)  

NET - Guna menangkal lonjakan impor, Pemerintah akan mengambil kebijakan tindakan pengamanan perdagangan (Safeguards). Hal ini dilakukan agar industri dalam negeri tidak mengalami kemunduran bahkan bangkrut.

Ketua Komite Pengamanan Perdagangan Indonesia  (KPPI) Marjoko MY mengatakan  agar industri dalam negeri tidak mengalami kemunduran bahkan bangkrut, Pemerintah harus mengambil kebijakan tindakan pengamanan perdagangan (Safeguards).

“Tentu saja untuk menetapkan itu tidak gampang, harus ada tahapan penyelidikan apakah benar data itu. Jika ditemukan kebenarannya, barulah kita lakukan tindakan pengamanan sementara,” kata Marjoko, saat kegiatan sosialisasi dengan Kadin Banten di Hotel Le Dian, Kota Serang, Banten, Rabu (13/9/2017).

Joko menjelaskan  tujuan tersebut untuk memberi kesempatan industri dan produsen dalam negeri  melakukan perbaikan-perbaikan.

Karena dengan adanya BMTPS tentu impor akan berkurang, sehingga barang industri dalam negeri kita bisa bersaing, katanya.

Marjoko mengklaim lonjakan impor yang paling besar adalah industri pertambangan, melihat di Banten memiliki pabrik baja terbesar yaitu Krakatau Steel (KS) yang juga perlu dilakukan pengamanan perdagangan.

“KS juga sudah megajukan supaya dilakukan tindak pengamanan perdagangan, karena baja yang masuk kesini (KS) itu lonjakannya besar, terutama dari RRC dan Korea Selatan,” terangnya.

Sementara, Wakil Ketua Bidang Perhubungan Industri Kadin Banten Dadan Suryana menuturkan  forum tersebut sangat bagus untuk menjadi sarana para pengusaha untuk menyampaikan keluh kesahnya terhadap pemerintah atas lonjakan impor yang terjadi cukup drastis di Indonesia.

“Kadin Banten sebagai wahana yang memfasilitasi dunia industri, pengusaha dan Pemerintah. Dalam hal ini, KPPI adalah Pemerintah. Jadi posisi Kadin menjembatani kepentingan-kepentingan dunia usaha,” imbuhnya.

Mungkin, kata Dadan, tempat ini bisa jadi tempat curhat para pengusaha, karena adanya lonjakan impor yang bisa mengganggu pergerakan perdangan di dalam negeri.

“Contohnya penggunaan bahan baku baja. Misalnya KS Posco salah satunya adalah penggunaan kapur, kalau ada kapur di Malingping kenapa harus impor? Walaupun mungkin ada alasan tertentu, soal kualitasnya,” tuturnya. (*/ril)