Ilustrasi logo GMP. (Foto: Istimewa) |
NET - Gerakan Moral
Pemuda (GMP) mewanti-wanti jangan sampai ada politik saling sandera terkait
kepentingan rakyat pada menjelang
pendaftaran terkait calon gubernur dan wakli gubernur Banten. Kini Pemilihan
Kepala Daerah (Pilkada) Banten 2017 telah memasuki babak akhir pencalonan hubungan
partai politik kembali memanas dalam menentukan dukungan.
"Kami mengharapkan
kepada para pimpinan partai politik dapat menggunakan hak prerogatifnya dalam
menentukan pasangan calon tanpa ada politik saling menyandera," ujar Koordinator Presidium GMP Fauzan Assyad
kepada wartawan, Minggu (17/9/2016).
GMP menyindir
kepada pimpinan partai politik, bila memang melakukan lobi maka untuk kebaikan
masyarakat Banten. Namun, jika lobi dilakukan untuk mengesampingkan undang-undang
yang berlaku, apalagi sampai barter kepentingan politik dengan sebuah kasus,
maka harus ditolak.
“Sebagai Gerakan
Moral Pemuda, kami tak ingin Banten mengalami stagnasi pembangunan, dan
degradasi moralitas kenegarawan karena partai politik yang mencaplok kewenangan
atas pengajuan pasangan calon disandera atau tersandera hanya untuk kepentingan
politik semata,” tandas Fauzan.
KPU (Komisi Pemilihan
Umum-red) dan Bawaslu (Badan Pengawas Pemilu-red) harus cermat menanggapi
pendaftaran pasangan calon dengan lobi seperti itu. “Kami berharap KPU dapat
bertindak tegas terhadap pencalonan yang menggunakan pendekatan lobi-lobi
dengan menghalalkan segala cara, apalagi saling sandera antara kasus dengan
kepentingan politik tanpa mengedepankan kepentingan masyarakat Banten,” tutur
Fauzan.
Menurut Fauzan, GMP
akan melakukan Aksi Moral dengan #SAVE CLEAN GOVERNMENT terhadap kasus-kasus
yang kemudian dijadikan alat bargaining demi kepentingan partai politik.
GMP menegaskan
pembahasan ini menjadi serius karena persoalan Pemilihan Gubernur (Pilgub)
bukan sekadar pesta pora para segelintir orang yang ada dalam partai saja. Lebih dari itu, Pilgub Banten merupakan pintu
gerbang untuk menentukan masa depan Banten yang terbebas dari keterbatasan
ekonomi, pemerataan pembangunan, sarana dan prasarana pendidikan, kesehatan
yang lebih baik bahkan kesejahteraan masyarakat Banten harus menjadi prioritas.
"Pembahasan
terkait partai politik yang mencoba barter dengan sebuah kasus dengan
Pemerintah Banten, masih akan berlangsung sampai besok, dan kami akan turun ke jalan,
demi terciptanya politik yang bersih dan pemerintahan yang sehat," ucap
Fauzan.
Sementara itu,
KPU Banten mengeluarkan pengumuman pendaftaran calon Gubernur dan Wakil
Gubernur Banten Pilkada Banten 2017 dari partai politik dan gabungan partai
politik yang dimulai pada 21 September sampai dengan 23 Septembeer 2016.
Pendaftaran dibuka pada pukul 08:00 sampai dengan pukul 16:00 WIB di kantor
KPU. (*/ril)
0 Comments