Oleh: Jacob Ereste Jacob Ereste
(Foto: Istimewa)
KECAMAN Presiden Republik Indonesia Prabowo Subianto yang disampaikan pada acara HUT ke-28 PAN (Partai Amanat Nasional) terhadap para pakar yang menurutnya justru "goblok" karena terlalu pintar mendapat reaksi dan kecaman keras dari berbagai kalangan yang menganggap ucapan "goblok" itu tidak sopan. Kendati dikatakan seorang presiden secara terbuka hadapan publik, pada 18 September 2026 di Jakarta.
Kecaman Prabowo Subianto yang mengatakan para pakar yang selalu mengkritik pemerintah "goblok" karena merasa terlalu pintar, diantara mendapat tanggapan dari Pimpinan Pusat (PP) Muhammadiyah.
Ketua Umum Pimpinan Pusat Muhammadiyah Prof. Haedar Nashir berkomentar bahwa pernyataan keras Presiden Prabowo Subianto terhadap para pakar yang selalu mengkritik kebijakan pemerintah lantaran kerap bergeser menjadi fitnah itu, adalah keniscayaan yang memang harus diisi oleh berbagai elemen bangsa.
Mungkin saja ada pakar yang tidak kapabel, tapi pada umumnya yang disebut pakar itu adalah mereka yang berbasis ilmu dan pengetahuan serta data yang cukup. Karena untuk mengelola negara sebesar Indonesia memang diperlukan peran serta berbagai unsur masyarakat, termasuk mereka yang aktif melakukan koreksi, bila ada kebijakan yang tidak selaras dengan kepentingan rakyat. Sebab negara dan pemerintah untuk mengurus dan menjaga serta melindungi kepentingan rakyat. Karena negara dan pemerintah hanya akan ada, jika ada rakyatnya.
Indonesia memerlukan partisipasi dan kepedulian para pakar yang terdiri dari elemen masyarakat ; politisi, ekonom, ustad, kyai, pendeta, ujar Haedar Nashir seperti yang dirilis SM Tower, Yogya, 19 September 2026.
Karena tidak sedikit para pakar yang mampu menerangkan sesuatu yang tampak gelap, hingga dapat menawarkan solusi terhadap kerumitan, seperti program MBG (Makan Bergizi Gratis) yang telah menimbulkan banyak korban, padahal untuk meningkatkan gizi anak-anak agar bisa belajar maksimal, pemerintah dapat memberikan uang tunai bantuan itu kepada orang tua atau wali murid untuk membekali anak-anak dengan makanan bergizi sesuai dengan petunjuk dan arahan pemerintah. Dan pemerintah tinggal melakukan pengawasan -- atau evaluasi dari cara pelaksanaan MBG yang langsung dibawa dari rumah.
Contoh kritik dan saran terhadap pelaksanaan MBG ini sudah berulang kali disampaikan, bahkan ditawarkan juga berbagai alternatif yang lain, sehingga masalah keracunan dan tidak dimakannya MBG itu oleh siswa dapat diatasi. Cara ini. kecuali lebih efektif dan efisien, bisa meminimalisir resiko, terbuangnya makanan karena tidak ada penyesuaian selera yang bisa diracik oleh orang tua atau wali murid dari masing-masing di dapur mereka yang sudah ada. Sehingga tidak perlu biaya ekstra, termasuk jasa antar hingga harus membeli ribuan kendaraan roda empat maupun kendaraan roda dua yang sangat amat memboroskan dan menjadi celah melakukan korupsi seperti yang terjadi sekarang.
Atas dasar itulah, misalnya kritik keras dari para pakar terhadap program pemerintah yang sangat baik dan mulia itu perlu dikoreksi, dikritisi seperti terhadap program Koperasi Desa Merah Putih (KDMP) dan Sekolah Rakyat perlu disinergikan dengan sarana dan prasarana serta segenap potensi yang sudah ada sebelumnya, sehingga tidak perlu terkesan eksklusif sebagai legasi yang kelak akan selalu dikenang oleh banyak orang, karena manfaatnya yang nyata, bukan untuk pencitraan. Apalagi sekadar menciptakan proyek balas jasa atau bahkan obyek bancaan.
Banten, 20 September 2026
0 Comments