SMK Negeri 6 Semarang, Jawa Tengah, dirawat.
(Foto: Ist/kompas.com)
SEKITAR 2.000 siswa terpapar makanan beracun MBG (Makan Bergizi Gratis) dalam sepekan terakhir. Itu terjadi bahkan setelah Kepala Badan Gizi Nasional (BGN) yang baru, Sudaryono mencanangkan "zero tolerance" untuk keracunan dan korupsi di lembaganya.
Kenapa banyak terjadi kasus keracunan MBG dan kenapa jarang ada dapur MBG di daerah terluar dan termiskin?
Sangat simple. Itu terjadi karena salah desain program sejak awal. Salah desain: mementingkan aspek bisnis dari pelayanan.
Satu dapur SPPG (Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi) dipatok target untuk menyediakan 3.000 porsi. Kenapa? Agar masuk skala ekonomi pengelola. Agar pengelola untung.
Jadi, pertimbangan dan tolok ukur awalnya adalah bisnis (skala ekonomi), bukan melayani siswa rawan stunting.
Apa akibatnya?
Menyiapkan 3.000 porsi itu perlu waktu rata-rata 7-8 jam. Lalu ada waktu lagi dibutuhkan untuk mengemas dan membagikan (distribusi).
Terlalu panjang waktu antara masak dan makan.
Bahkan jika tidak basi dan karenanya beracun, makanan yang disajikan tidak lagi segar sehingga tak dimakan dan berakhir jadi food waste.
Konsekuensi lain: karena motif utamanya bisnis (laba), SPPG cenderung mengurangi mutu bahan, termasuk menggunakan bahan makanan yang potensial beracun.
Dengan skala ekonomi 3.000 porsi per SPPG juga sudah membatasi adanya SPPG di daerah terluar dan termiskin (3-T) yang justru lebih membutuhkan.
Distribusi SPPG sangat timpang: di Jawa ada lebih dari 9.000 SPPG, di NTT dan Papua (yg membutuhkan) hahya ratusan.
Daerah 3T sekolahnya lebih sedikit dan jaraknya jauh-jauh. Itu tidak menguntungkan bagi pengelola. Dan itu tujuan utamanya.
Melihat fakta di atas, cara mengatasinya juga sebenarnya simple: perkecil skala pelayanan, kasih uang langsung ke kelompok ibu-ibu di desa-desa terpencil dan terluar.
Tapi, akankah BGN merelakan diri tidak punya kerja dan tidak menikmati anggaran kolosal Rp 240 triliun yang disunat dari anggaran pendidikan? (***)
Penulis adalah pemerhati masalah sosial dan ekonomi.
0 Comments