Ilustrasi lambang Partai Keadilan Sejahtera
(Foto: Istimewa)
Oleh: Ahmad Khozinudin
SAAT penulis menulis status Facebook yang mencoba mempertanyakan (baca: mengkritisi) PKS (Partai Keadilan Sejahtera) dan elemen 212, yang akhir-akhir ini hilang dari pentas politik terbuka untuk melakukan aktivitas muhasabah Al Hikam (mengoreksi penguasa), hingga aktivitas dakwah amar ma'ruf nahi munkar dalam bentuk demonstrasi, muncul tanggapan beragam.
Bahkan, ada sejumlah tokoh umat ini mempertanyakan (baca: menghujat) penulis, karena selain mengirimkan screenshot facebook penulis juga melampirkan tulisan dengan kata-kata kasar, yang biasanya hanya diucapkan oleh buzzer pendukung Joko Widodo (Jokowi).
Sebenarnya bias dan wajar saja, ketika kita mengajukan kritik, pada siapapun. Termasuk pada PKS (Partai Keadilan Sejahtera).
Karena wujud cinta dan sayang umat ini, adalah dengan mengkritik (mengigatkan), baik secara terbuka maupun secara personal pada pengurusnya. Aktivitas dakwah adalah aktivitas terbuka dan terindera, sehingga biasa saja jika muncul kritikan secara terbuka.
Kenapa penulis, atau Umat tidak mempersoalkan partai lain, seperti Golkar (Golongan Karya), Gerindra (Gerakan Indonesia Raya), termasuk PDIP (Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan) maupun NasDem (Nasional Demokrat)?
Karena PKS mendeklarasikan diri sebagai partai dakwah. Sehingga, ruh dakwah itu harus wujud dalam aktivitasnya.
Belakangan, elemen PKS maupun 212 jarang terlihat mengkonsolidasi umat dalam kegiatan masyiroh (demo). Padahal, ciri khas PKS adalah demo.
Lalu, muncul pertanyaan, apakah sikap kritis dan fungsi dakwah PKS mereda karena ada fasilitas kekuasaan yang dinikmati PKS? Atau PKS telah menjadi seperti Partai Politik lainnya, yang orientasinya hanya kekuasaan? Yang hanya gahar sebelum dapat jatah kekuasaan, namun berubah menjadi santui saat mendapatkan jatah kavling kekuasaan?
Dalam sebuah GWA, seorang Die Hard Prabowo bernama Asma Dewi, pernah mempertanyakan kenapa PKS tidak membela Prabowo saat kebijakan MBG Prabowo dikritik publik? Padahal, menurutnya kader PKS banyak yang mengelola
Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG), seperti partai lainnya.
Sebenarnya, partai lainnya pun ikut diam. Mereka hanya fokus menikmati kue kekuasan termasuk fasilitas bisnis SPPG. Hanya Gerindra dan sejumlah buzzer Prabowo yang membela.
Golkar dan Demokrat misalnya. Tak terlihat membela program MBG. Bagi kedua partai ini, yang penting menikmati kue kekuasaan, tak mau ikut bersuara yang akan berdampak pada elektabilitas partai. Karena sejatinya, Golkar juga maunya Presiden dari partainya, semua partai maunya kekuasaan dalam genggamannya.
Padahal, MBG jelas program zalim. Mengambil hak 290 juta rakyat (pajak yang diambil dari mereka), lalu dinikmati segelintir orang yang terlibat bisnis SPPG. Siswa sekolah, hanya dijadikan sasaran program, hanya dijadikan market untuk menyerap pruduk SPPG.
Korupsi program MBG, sudah cukup menjadi bukti program ini zalim. Hanya modus untuk memindahkan duit dari kantong rakyat ke kantong koruptor melalui Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN).
Fungsi partai salah satunya adalah penyeimbang kekuasaan, mengoreksi eksekutif. Fungsi dakwah adalah mengoreksi penguasa dan dakwah amar ma'ruf nahi mungkar.
PKS memiliki kewajiban sebagai partai juga sebagai entitas dakwah, untuk mengoreksi kekuasaan. Salah satunya, dengan menyuarakan aspirasi rakyat yang saat ini banyak mengalami kesulitan hidup pada era rezim Prabowo.
Ketika PKS mengambil mode diam, bukanlah wajar publik khususnya umat Islam bertanya, kenapa PKS? Apakah, sudah larut dalam kekuasaan dan sibuk menikmati legitnya kue kekuasaan? (***)
Penulis adalah Sastrawan Politik
0 Comments