Perkuat Sinergi, Banten Dan DKI Jakarta Kolaborasi Atasi Banjir Dan Sampah

Gubernur Banten Andra Soni bertemu dengan
Gubernur DKI Jakarta Pramono Anung.
(Foto: Istimewa)

NET - Gubernur Banten Andra Soni menemui Gubernur DKI Jakarta Pramono Anung di Balai Kota Jakarta pada Rabu (20/5/2026). Kunjungan kerja ini bertujuan untuk memperkuat sinergi dan kolaborasi dalam penanganan banjir serta pengelolaan sampah, khususnya di wilayah aglomerasi Tangerang Raya dan DKI Jakarta. Hadir mendampingi Bupati Tangerang Maesyal Rasyid dan Walikota Tangerang Sachrudin.

Andra Soni mengungkapkan penanganan banjir yang kerap melanda wilayah Tangerang Raya tidak dapat diselesaikan oleh Pemerintah Provinsi (Pemprov) Banten sendirian. Diperlukan kolaborasi dan dukungan dari wilayah mitra seperti DKI Jakarta, termasuk dalam pengelolaan sampah.

"Banten dan DKI Jakarta itu sejatinya saling membutuhkan. Oleh karena itu, kolaborasi ini harus terus kita perkuat," ujar Andra.

Dalam diskusi yang berlangsung hangat tersebut, para kepala daerah sepakat untuk berkolaborasi menyelesaikan persoalan lintas batas. Salah satu strategi penanganan banjir yang disepakati adalah pembangunan sejumlah tandon bersama untuk menampung debit air hujan.

"Melalui tandon-tandon itu, air bakunya nanti bisa dimanfaatkan untuk kepentingan masyarakat," tuturnya.

Sementara itu, terkait penanganan sampah, wilayah Tangerang Raya berkomitmen melakukan pengelolaan mandiri menjadi energi listrik (pembangkit listrik tenaga sampah) sesuai arahan pemerintah pusat. Adapun sampah organik akan diolah menjadi produk bernilai ekonomis yang melibatkan masyarakat setempat.

Bupati Tangerang Maesyal Rasyid mengatakan pertemuan tersebut membahas optimalisasi aset lahan milik Pemprov DKI Jakarta yang berada di Kecamatan Legok, Kabupaten Tangerang. Lahan tersebut rencananya akan dialokasikan untuk kawasan permukiman, pertanian, dan tandon pengendali banjir.

"Sebab, dari total lahan yang ada, baru 1,4 hektare yang digunakan untuk Lapas (Lembaga Pemasyarakatan). Sisanya akan dimanfaatkan sesuai peruntukan, yakni 38 hektare untuk pertanian dan tandon, serta 47 hektare untuk permukiman," pungkas Maesyal. (*/pur)