Tolak Kriminalisasi Abraham Samad, Stop Legacy Refresif Warisan Hitam Rezim Jokowi

Sejumlah emak-emak militan membentangkan
spanduk ukuran plano di pintu masuk Direktorat
Reskrim Polda Metro Jaya, Jalan Jenderal
Gatot Subroto, Jakarta Selatan.
(Foto: Syafril Elain/TangerangNet.Com)

Oleh: Ahmad Khozinudin, S.H.

HARI ini (Rabu, 13/8/2025), Ketua KPK periode 2011-2015 Abraham Samad akan memenuhi panggilan dari penyidik Polda Metro Jaya, guna diambil keterangannya sebagai saksi. Panggilan ini, adalah buntut dari laporan polisi yang dilakukan oleh Saudara Joko Widodo pada 30 April 2025 yang lalu.

Saudara Joko Widodo, merasa dihinakan sehina-hinanya dan direndahkan serendah-rendahnya, menganggap ada pihak yang menuduh ijazahnya palsu. Laporan Joko Widodo ini, dikumulasi dengan sejumlah laporan lainnya yang disatukan di Polda Metro Jaya (laporan Andi Kurniawan, Lechumanan, Samuel Sueken).

Dalam kasus ini, telah dipersiapkan sejumlah Pasal-pasal yang tidak relevan dengan kasus fitnah dan pencemaran (Pasal 310 KUHP, Pasal 311 KUHP, 27A UU ITE) yang ancamannya ada yang 8 tahun penjara (Pasal 32 UU ITE) hingga 12 tahun penjara (Pasal 35 UU ITE). Belum lagi, pasal karet tentang tuduhan Penghasutan (Pasal 160 KUHP), pasal menyebar kebencian (Pasal 28 UU ITE), juga ikut disematkan.

Anehnya, tak jelas kedudukan Abraham Samad dalam kasus ini. Hanya disebutkan terkait peristiwa 22 Februari 2025. Karena Abraham Samad, tak pernah terlibat mengkritisi atau melakukan penelaahan lebih lanjut soal ijazah Saudara Joko Widodo (Jokowi).

Abraham Samad, juga tak pernah terlibat dalam aksi ke Yogyakarta dan Solo, Jawa Tengah, yang sebelumnya dimotori oleh Eggi Sudjana, Ketua TPUA (Tim Pembela Ulama dan Aktivis). Abraham Samad sejatinya tak ada kaitannya dengan kasus ijazah palsu Jokowi.

Memang benar, sejumlah podcast terkait tema kasus ijazah palsu Jokowi, dilakukan oleh Abraham Samad. Sejumlah narasumber, pernah diundang di podcast YouTube yang dikelolanya (Abraham Samad Speak Up).

Namun, mewawancarai nara sumber untuk mendiskusikan tema kasus ijazah palsu bukanlah sebuah kejahatan. Aktivitas ini adalah bagian dari kemerdekaan berpendapat sekaligus tugas jurnalisme yang dilindungi undang-undang, baik jurnalisme yang formal maupun Citizen Jurnalisme.

Mewancarai Narasumber yang membahas kasus ijazah palsu bukanlah kejahatan. Tindakan ini, lazim dilakukan oleh banyak pihak, termasuk sejumlah media nasional (Inews, TV ONE, Kompas, Garuda TV, Nusantara TV, Sindo TV, dll). Penulis sendiri, hilir mudik di berbagai media sebagai narasumber, masif mendiskusikan kasus ijazah palsu Jokowi tersebut.

Karena itu, wajar jika sejumlah tokoh seperti Jenderal TNI Purn Gatot Nurmantyo, Feri Amsari, Okky Madasari, Mantan Wakil Kepala (Waka) Polri Oegroseno hingga Muhammad Said Didu menyebut apa yang menimpa Abraham Samad adalah Kriminalisasi. Yakni, menjadikan suatu aktivitas konstitusional yang legal, diproses sebagai sebuah kejahatan (pidana).

Aktivitas mewawancarai nara sumber untuk mendiskusikan kasus ijazah palsu Jokowi, bukanlah kejahatan. Namun, dalam kasus ini sejumlah pengelola media podcast termasuk Abraham Samad Speak Up, disoal oleh penyidik Polda Metro Jaya, diseret dalam kemelut ijazah palsu Jokowi.

Jokowi sendiri, tidak mengakui siapa sebenarnya yang dia laporkan. Saat dikonfirmasi 12 nama terlapor versi Polda Metro Jaya, Jokowi berkelit dengan dalih hanya melaporkan peristiwa.

Walau materi pemeriksaan di Polda Metro Jaya hari ini belum diketahui, namun hasil penelaahan terhadap sejumlah peristiwa yang terkait dengan ijazah palsu Jokowi, jika dikaitkan dengan Abraham Samad, hanya terhubung via podcast. Abraham Samad tidak ikut ke Yogyakarta dan Solo pada April 2025 yang lalu, tidak ada pula kaitan lainnya dengan peristiwa kasus ijazah palsu Jokowi.

Artinya, dalam kasus ini untuk dijadikan saksi pun Abraham Samad tak layak. Karena tidak satu pun peristiwa yang dilihat, didengar, diketahui dan dialami oleh Abraham Samad dalam kasus ini. Jika materinya, nantinya benar terkait podcast yang dikelola Abraham Samad, maka terkonfirmasi ada Kriminalisasi terhadap Abraham Samad.

Kriminalisasi itu sendiri, merupakan legacy buruk yang menjadi ciri, karakter sekaligus warisan rezim Jokowi. Entahlah, meskipun rezim berganti, corak kriminalisasi menggunakan modus penegakkan hukum yang dijalankan oleh institusi Polisi masih saja terus berlanjut.

Atau, apakah ini merupakan babak lanjutan, dari perang lama cicak vs buaya? Kita lihat saja nanti. Kenapa Presiden Prabowo Subianto tidak segera melerai perseteruan, sehingga tidak terjadi potensi pecah belah anak bangsa karena kasus ijazah palsu Jokowi?

Yang jelas, kami dari Tim Advokasi Anti Kriminalisasi Akademisi dan Aktivis siap membela Abraham Samad. Hari ini, kami bersama sejumlah tim Lawyer dari YLBHI, Kontras, LBH Pers, IM+57, dan LBH-AP Muhammadiyah, akan mendampingi pemeriksaan Abraham Samad di Polda Metro Jaya. (***)

Penulis adalah Advokat dan Koordinator Non Litigasi Tim Advokasi Anti Kriminalisasi Akademisi dan Aktivis.