 |
| Yudi Latif (Foto: Ist/nosel.id) |
Oleh: Yudi Latif
APAKAH negara Indonesia bisa diperbaiki dari mekanisme
internal pemerintahan? Dengan menyesal harus dikatakan bahwa hal itu hanya mungkin
terjadi dengan mukjizat.
Kondisi politik dan ekonomi di Indonesia saat ini semakin
menunjukkan adanya kendali tersembunyi di balik institusi formal negara.
Fenomena state capture—yakni perampasan kebijakan negara oleh segelintir elite
dan oligarki—menjadi akar dari berbagai masalah struktural yang sulit
diperbaiki. Dalam situasi ini, kekuasaan tidak lagi berada di tangan lembaga
resmi yang bertanggung jawab kepada rakyat, melainkan dikendalikan oleh
kekuatan bayangan atau shadow state yang bekerja demi kepentingan pribadi dan
kelompok.
State Capture dan Kehancuran Demokrasi
State capture di Indonesia tercermin dari bagaimana
kebijakan publik yang sering kali memihak kepada kepentingan korporasi besar
dan elite politik, bukan kepada kesejahteraan rakyat. Regulasi di berbagai
sektor, mulai dari sumber daya alam, infrastruktur, hingga kebijakan sosial,
kerap disusun untuk melanggengkan dominasi segelintir elite. Proses legislasi
dan penegakan hukum pun tidak jarang dimanipulasi untuk melindungi kepentingan
mereka, bukan sebagai instrumen keadilan sosial.
Dampak dari state capture sangat nyata dalam kehidupan
sehari-hari: kesenjangan sosial yang melebar, perampasan ruang hidup rakyat,
hilangnya kontrol publik terhadap sumber daya strategis, hingga pembungkaman
suara kritis. Dalam kondisi ini, sistem demokrasi formal hanya menjadi ilusi,
sementara keputusan penting diambil di ruang-ruang tertutup yang tidak terjangkau
oleh pengawasan publik.
Shadow State: Kekuasaan di Balik Tirai
Di balik struktur negara yang tampak legal, shadow state
beroperasi melalui jaringan informal yang menghubungkan elite politik,
pengusaha besar, dan institusi keamanan. Mereka membentuk aliansi yang tidak
terlihat di permukaan, namun memiliki kekuatan besar untuk mengontrol jalannya
pemerintahan. Dalam banyak kasus, kekuatan ini mampu membelokkan arah kebijakan
negara tanpa melalui prosedur demokratis yang transparan.
Kehadiran shadow state menjadikan institusi negara
kehilangan independensinya. Lembaga penegak hukum, parlemen, bahkan birokrasi
dipaksa tunduk pada kepentingan kelompok oligarki. Akibatnya, agenda reformasi
yang seharusnya memperkuat demokrasi justru mengalami kemunduran drastis,
sementara rakyat semakin terpinggirkan dari proses pengambilan keputusan.
Membangun Kekuatan Otonom di Akar Rumput
Di tengah situasi yang nyaris tanpa harapan ini,
satu-satunya jalan untuk menyelamatkan rakyat adalah membangun kekuatan otonom
di akar rumput. Kekuatan ini harus bersumber dari solidaritas komunitas,
gerakan sosial, dan inisiatif warga yang mandiri dari kendali elite politik
maupun korporasi.
Gerakan akar rumput yang otonom memiliki potensi besar untuk
merebut kembali ruang demokrasi yang dirampas. Dengan membangun organisasi
rakyat yang independen, menguatkan ekonomi komunitas, serta memperluas
kesadaran politik kritis, rakyat dapat menciptakan kekuatan tandingan terhadap
hegemoni shadow state.
Strategi Tandingan
Strategi yang dapat dilakukan untuk membangun kekuatan otonom
antara lain sebagai berikut:
Pemberdayaan Ekonomi Lokal: Mengembangkan ekonomi berbasis
komunitas, koperasi, dan solidaritas ekonomi untuk mengurangi ketergantungan
pada sistem ekonomi yang dikuasai oligarki.
Pendidikan Politik Kritis: Meningkatkan kesadaran politik di
kalangan rakyat melalui pendidikan berbasis hak-hak sipil, demokrasi
partisipatif, dan advokasi kebijakan publik.
Jaringan Solidaritas progresif: Membangun aliansi di antara
gerakan sosial, organisasi masyarakat sipil, elemen progresif komunitas kampus,
dan komunitas lokal untuk memperkuat posisi tawar rakyat di hadapan negara dan
korporasi.
Demokrasi Partisipatif: Mendorong partisipasi aktif warga
dalam proses pengambilan keputusan di tingkat lokal sebagai langkah awal untuk
merebut kembali kontrol terhadap kebijakan publik.
Merevitalisasi gembala komunitas: memberdayakan jaringan
penjaga tradisi dan komunitas adat dalam melindungi masyarakat lokal dari perampasan ruang hidup, sumberdaya lokal dan
basis ekonomi rakyat.
Penutup
Perbaikan Indonesia tidak akan terjadi selama state capture
masih mencengkeram lembaga-lembaga negara. Rakyat hanya akan menjadi korban
dari sistem yang melayani kepentingan shadow state, bukan kepentingan publik.
Oleh karena itu, membangun kekuatan otonom di akar rumput bukan hanya menjadi pilihan,
tetapi merupakan keharusan. Dengan kekuatan mandiri yang tumbuh dari komunitas,
rakyat memiliki peluang untuk merebut kembali hak-haknya dan membangun masa
depan yang lebih adil dan demokratis.
Rakyat harus percaya pada kekuatannya sendiri—karena perubahan
sejati hanya akan datang dari bawah, bukan dari elite penguasa yang telah lama
mengkhianati amanah demokrasi. (***)
Penulis adalah pemerhati masalah sosial politik.
0 Comments