Pj Gubernur Banten Al Muktabar dan pejabat Provinsi Banten saat mengikuti rapat koordinasi. (Foto: Istimewa) |
NET - Inflasi year-on-year (y-on-y) pada April 2023 Provinsi
Banten berada pada 3,77 persen atau dibawah angka inflasi Nasional yang
mencapai 4,33 persen. Pasokan dan jalur distribusi barang pada bulan Ramadan
dan Idul Fitri 1444 H di Provinsi Banten lancar.
"Kita (Provinsi Banten-red) inflasi di year-on-your
untuk April 2023 itu 3,77 persen dan Nasional 4,33 persen," ujar Penjabat
(Pj) Gubernur Banten Al Muktabar, Rabu (3/5/2023).
Hal itu dikatakan Al Muktabar usai mengikuti Rapat
Koordinasi Pengendalian Inflasi Daerah yang dipimpin oleh Menteri Dalam Negeri
M. Tito Karnavian secara virtual dari Pendopo Gubernur Banten, Kawasan Pusat
Pemerintahan Provinsi Banten (KP3B), Jalan Syech Nawawi Al Bantani, Curug, Kota
Serang.
Dikatakan, data inflasi pada April 2023 itu memperlihatkan
keadaan ekonomi makro pada saat bulan Ramadan, dan untuk inflasi month-to-month
(m-t-m) Provinsi Banten pada April 2023 berada di 0,58 persen.
"Data inflasi seperti ini menerangkan beberapa keadaan
makro ekonomi kita, utamanya dalam rangka harga-harga pada bulan Ramadan sampai
dengan Lebaran. Hal itu terkait dengan komoditi pokok pada rentang waktu
tersebut," ucapnya.
Al Muktabar mengatakan dalam pengendalian inflasi di
Provinsi Banten, pihaknya menggunakan metode bottom up dan top down yang saling
menguatkan untuk bersama-sama dengan Pemerintah Kabupaten/Kota serta
stakeholder lainnya.
"Pencapaian yang kita dapatkan itu adalah hasil dari
kerja bersama," imbuhnya.
Selanjutnya, kata Al Muktabar, pihaknya bersama dengan Tim
Pengendalian Inflasi Daerah (TPID) melakukan sejumlah analisis dalam rangka
menentukan langkah ke depannya.
"Kita menganalisis data, dan hasil analisis tersebut
menentukan kita dalam rangka mengambil tindakan untuk melakukan hal-hal yang
dimungkinkan kewenangan daerah atau kebijakan lainnya yang kita bisa
mengendalikan itu," jelasnya.
Bukan hanya itu, Al Muktabar mengungkapkan pihaknya
menggandeng pelaku usaha, Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) dan PKK dalam
pengendalian inflasi.
"Jadi ini pendekatan komprehensif dan integral kita
bersama dalam pengendalian inflasi, hasilnya cukup baik pada situasi global dan
nasional," tuturnya. (*/pur)
0 Comments