 |
| Sekretaris LBH AP PP Muhammadiyah Ikhwan Fahrojih didampingi Syafril Elain, RB. (Foto: Istimewa) |
NET - Lembaga Bantuan Hukum Advokasi Publik Pimpinan Pusat (LBH AP PP) Muhammadiyah mendesak Presiden Republik Indonesia Prabowo Subianto untuk mengambil kebijakan dalam penanganan bencana di Aceh, Sumatera Utara (Sumut), dan Sumatera Barat (Sumbar).
“Langkah yang tepat sekarang ini diambil oleh Bapak Presiden yakni menetapkan penanganan darurat di Aceh, Sumut, dan Sumbar sebagai Bencana Nasional,” ujar Sekretaris LBH AP PP Muhammadiyah Ikhwan Fahrojih di kantor Pusat Dakwah Muhammadiyah, Jalan Menteng Raya No. 62, Jakarta, Senin (15/12/2025).
Ikhwan Fahrojih mengatakan hal itu setelah melakukan serangkaian mendengarkan dan berdiskusi secara daring dengan LBH AP Muhammadiyah seluruh Indonesia terutama dari Aceh, Sumut, dan Sumbar.
Kegiatan tersebut sekaligus konferensi pers, Ikhwan didampingi Ketua Bidang Ligitasi LBH AP PP Muhammadiyah Ewi, SH dan Syafril Elain, RB bertindak sebagai moderator. Dialog didahului dengan pengantar dari Pimpinan Pusat Bidang Hukum Busyro Muqoddas.
Busyro yang mantan Ketua Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) itu mengatakan banjir dan longsor di Sumatera tidak boleh dipandang peristiwa biasa. Pemerintah dan DPR RI harus serius, selama ini terkesan lambat dalam penanganan bencana di Sumatera.
“Kita saksikan bahwa betapa luasnya daerah yang terdampak dari banjir tersebut. Sementara Pemerintah Daerah sudah tidak mampu menghadapi dan menangani banjir tersebut. Oleh karena itu, Pemerintah Pusat dapat mengerahkan kekuatan dan kemampuan agar korban jiwa tidak terus bertambah,” tutur Busyro berharap.
Sedangkan Ikhwa Fahrojih ketika mendapat pertanyaan dari wartawan, jika Presiden belum menetapkan Bencana Nasional Sumatera, apa langkah LBH?
“Kami mempertimbangkan akan mengambil langkah hukum terhadap Presiden. Tentu langkah tersebut, akan dikonsolidasikan terlebih dahulu ke LBH AP Muhammadiyah seluruh Indonesia dan sekaligus minta izin kepada Pimpinan Pusat Muhammadiyah,” tutur Ikhwan diplomatis.
Laporan dari Aceh yakni Ketua Pengurus Daerah Muhammadiyah (PDM) Bireuen Anwar mengatakan sejumlah jalan masih terputus dan belum mendapat bantuan untuk perbaikan. Di Bireuen ada 27 kecamatan sangat memerlukan bantuan dan di antara rumah warga ada tersapu banjir, kini rata dengan tanah.
LBH AP Muhammadiyah Lhokseumawe melaporkan ada 1.000 jiwa korban jiwa dan jalan masih terputus. Begitu juga dengan sinyal komunikasi belum lancar, masih sering terputus. Warga berharap ada bantuan dari Pemerintah Pusat dan lebih baik ditetapkan sebagai Bencana Nasional.
Dari Sumatera Utara, Muhammadiyah Disaster Management Center (MDMC) Angga Fahmi mengatakan kondisi yang kini masih terdampak parah yakni Tapanuli Tengah (Tapteng), Tapanuli Selatan (Tapsel), Langkat, dan Sibolga.
Dari catatan Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD), kata Angga, ada 400 rumah hilang tersapu oleh banjir. “Warga sebagai penghuni kehilangan tempat tinggal,” tutur Angga.
Dari Sumatera Barat, Mizlan melaporkan ada 7 kecamatan terisolir dan belum bisa tembus karena jalan putus. Kondisi ini perlu segera mendapat perhatian dari pemerintah pusat.
“Adanya rencana LBH AP PP Muhammadiyah meminta kepada Bapak Presiden untuk ditetapkan Sumatera sebagai Bencana Nasional, kami sangat mendukung,” ujar Mizlan bersemangat. (yit/pur)
0 Comments