Berita Terkini

6/recent/ticker-posts

Header Ads Widget

LBH-AP PP Muhammadiyah Minta Presiden Copot Firli Bahuri Sebagai Ketua KPK

Kabid Riset dan Advokasi Kebijakan Publik 
LBH-AP PP Muhammadiyah Gufroni, SH MH. 
(Foto: Istimewa)  


NET - Presiden Republik Indonesia (RI) Joko Widodo diminta untuk segera mencopot Firli Bahuri dari jabatan ketua maupun Pimpinan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK-RI), dan menggantikannya dengan sosok yang lebih kredibel dan akuntabel.

Hal itu disampaikan oleh Ketua Bidang Riset dan Advokasi Kebijakan Publik Lembaga Bantuan Hukum dan Advokasi Publik Pimpinan Pusat (LBH-AP PP) Muhammadiyah Gufroni, SH MH dalam Siaran Pers yang diterima Redaksi TangerangNet.Com, Senin (10/3/2023).

LBH-AP PP Muhammadiyah, kata Gufroni, melihat KPK-RI terus mengalami berbagai kemelut dalam beberapa waktu belakangan ini. Kemelut tersebut antara lain terkait adanya dugaan kebocoran berkas dokumen penyelidikan-penyidikan KPK-RI, pencopotan Brigjen Endar Priantoro dari jabatan Direktur Penyelidikan KPK-RI, dan lainnya.

“Disinyalir kemelut-kemelut tersebut melibatkan Firli Bahuri selaku Ketua KPK-RI,” tutur Gufroni.

Gufroni menyebutkan apa yang dilakukan oleh Firli Bahuri selaku Ketua KPK-RI dalam kemelut tersebut mengarah pada pelanggaran serius terhadap kode etik pimpinan KPK-RI. Pelanggaran ini tentunya berimplikasi pada mandegnya agenda pemberantasan korupsi secara transparan dan akuntabel, serta semakin melemahkan upaya pemberantasan korupsi di Indonesia.

“Presiden RI Joko Widodo dan seluruh Pimpinan KPK-RI untuk segera menyelesaikan kemelut yang terjadi di internal lembaga KPK-RI tersebut,” ucap Gufroni yang juga dosen pada Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Tangerang (UMT).

Gufroni menyarankan pimpinan KPK-RI menyelesaikan seluruh perkara kasus korupsi yang mangkrak, termasuk kasus buku merah, kasus suap oleh Harun Masiku, dan lain-lain, secara profesional, transparan, dan akuntabel;

“Kami berharap Presiden RI dan Pimpinan KPK-RI agenda pemulihan dan penguatan kerja-kerja pemberantasan korupsi yang dilakukan oleh KPK-RI,” ujar Gufroni yang juga Managing Law Firm GHES and Partners.  

Dugaan akan adanya pelanggaran kode etik yang dilakukan oleh Firli Bahuri, kata Gufroni, bukanlah yang pertama kali. Sebagaimana dilansir dari pernyataan Albertina Ho selaku Anggota Dewan Pengawas KPK-RI pada Jumat (7/4/2023), Dewan Pengawas KPK-RI menerima banyak laporan dugaan pelanggaran kode etik dengan terlapor Firli Bahuri.

Gufroni menyebutkan ada beberapa tindakan Firli Bahuri baik dengan kapasitasnya sebagai Ketua KPK-RI maupun dengan jabatan sebelumnya yang pernah menjadi Deputi Penindakan KPK-RI- yang sudah dilaporkan kepada Dewan Pengawas KPK-RI dan disinyalir sebagai pelanggaran terhadap kode etik.

Firli diduga membocorkan surat penyelidikan kasus korupsi tunjangan kinerja (tukin) pegawai Kementerian Energu dan Sumber Daya Mineral (ESDM). Firli diduga melakukan praktik sewenang-wenang dan pelanggaran prosedur hukum dalam pencopotan Brigjen Endar Priantoro dari jabatan Direktur Penyelidikan KPK-RI.

Firli diduga menerima gratifikasi sewa helikopter untuk perjalanan pribadi. Firli diduga melakukan intervensi dan penyusunan skenario dalam menyingkirkan pegawai-pegawai KPK-RI yang berdedikasi, khususnya dalam kasus penyingkiran 75 pegawai KPK-RI lewat skema tes TWK pada 2021.

Firli terindikasi bergaya hidup bermewah-mewahan. Firli terindikasi pernah melakukan pertemuan yang bermuatan conflict of interest dengan seorang perempuan yang merupakan petinggi partai politik di sebuah hotel di Jakarta pada 1 November 2018.

Dengan ada banyaknya rekam jejak yang tidak clear and clean pada Firli Bahuri selama menjabat posisi strategis di KPK-RI -termasuk sebagai Ketua KPK-RI-, kata Gufroni, hal ini tentunya akan berdampak pada menurunnya skor Indeks Persepsi Korupsi Indonesia di level global/internasional dan menurunnya tingkat kepercayaan masyarakat terhadap KPK-RI dalam melaksanakan agenda pemberantasan korupsi di Indonesia.

LBH-AP PP Muhammadiyah, kata Gufroni, memandang dengan banyaknya kemelut yang terjadi di tubuh KPK-RI, maka sudah seyogyanya Presiden RI untuk menindak dan mengatasi kemelut tersebut dengan langkah-langkah yang tegas, terukur, transparan, dan akuntabel, demi menyelamatkan agenda reformasi dan pemberantasan korupsi di Indonesia. (ril)


Post a Comment

0 Comments