![]() |
Pj Gubernur Banten Al Muktabar berbincang dengan pejabat Porvinsi Banten. (Foto: Istimewa) |
“Kita selalu intens melakukan komunikasi terkait
ketersediaan stok maupun fluktuasi harga yang terjadi. Sehingga ketika ada
kenaikan di beberapa komoditas. Kita langsung bisa intervensi agar kembali
stabil,” ujar Al Muktabar usai mengikuti Rapat Koordinasi Pengendalian Inflasi
yang dipimpin Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia (Mendagri) M Tito
Karnavian secara virtual di Pendopo Gubernur Banten, Kawasan Pusat Pemerintahan
Provinsi Banten (KP3B) Curug, Kota Serang, Senin (27/2/2023).
Al Muktabar menjelaskan ada beberapa instrumen yang bisa
dilakukan dalam melakukan intervensi pasar, baik melalui Organisasi Perangkat
Daerah (OPD) terkait maupun Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) yang ada. Dimana
mereka selalu intens melakukan Operasi Pasar (OP).
Selain itu, kata Al Muktabar, Pemprov Banten melakukan
kerjasama dengan beberapa daerah lain untuk pasokan barang-barang kebutuhan
pokok yang diperlukan. Pembiayaan itu bisa dilakukan dengan menggunakan Biaya Tak
Terduga (BTT) Pemprov Banten.
“Termasuk untuk transportasinya kita bisa menggunakan BTT
agar harga di tempat produksi dengan di sini relatif sama,” ucapnya.
Deputi Bidang Statistik Distribusi dan Jasa Badan Pusat
Statistik (BPS) Pudji Ismartini dalam pemaparannya menyampaikan ada 10
komoditas yang berpotensi menyumbang inflasi yakni komoditas beras terjadi kenaikan
di 149 Kabupatan/Kota, cabai merah di 123 daerah, minyak goreng 117 daerah,
bawang merah 84 daerah, cabai rawit 47 daerah, bawang putih 33 daerah, daging
ayam Ras di 21 daerah, udang basah di 20 daerah, ikan Kembung di 19 daerah dan
tempe di 17 daerah.
Dari jumlah komoditas utama itu, berdasarkan data yang
disampaikan BPS Provinsi Banten tidak termasuk pada kategori Provinsi dengan
penyumbang kenaikan angka inflasi, terutama pada komoditas yang meliputi beras,
cabai merah, minyak goreng dan bawang merah.
“BUMD kita cukup produktif dalam melakukan intervensi pasar.
Itu membuahkan hasil dimana harga-harga pokok kita bisa cukup terkendali,”
ujarnya.
Kondisi inflasi Provinsi Banten sendiri pada bulan januari
2023 ini masih berada pada posisi 10 besar daerah terendah secara nasional.
Angka inflasi Provinsi Banten masih di bawah Nasional. Angka inflasi Nasional
mencapai 5,28 persen.
Ketersediaan bahan pokok itu menjadi salah satu amanat
Presiden Joko Widodo dalam Rakornas Asosiasi Pemerintahan Provinsi Seluruh
Indonesia (APPSI) di Balikpapan beberapa hari lalu. Presiden meminta setiap
Kepala Daerah untuk memastikan ketersediaan pangan serta menjaga harga dan
pasokannya.
Selain itu, sinergitas antar daerah penting terutama bagi
daerah yang surplus kepada daerah yang kurang. Kemudian, Presiden juga meminta
Kepala Daerah langsung mengontrol dengan turun ke pasar-pasar karena itu
menyangkut inflasi. (*/pur)
0 Comments