Sekolah Muhammadiyah Harus Jadi Pelopor Gerakan Anti Intoleransi Dan Perundungan

Baca Juga

Kegiatan pembahasan secara langsung 
tentang anti intoleransi dan perundungan. 
(Foto: Istimewa)  

NET - Sekolah di lingkungan Muhammadiyah diharapkan menjadi pelopor atau percontohan menjadi sekolah rujukan yang terhindar intoleransi, kekerasan seksual dan perundungan.  

“Kita akan belajar bagaimana caranya memperkuat kapasitas sekolah dan mengidentifikasi apa saja faktor yang menjadi ancaman, faktor kerentanan terhadap kekerasan seksual, intoleransi dan perundungan di sekolah agar tidak terjadi di lembaga pendidikan terutama di lingkungan Muhammadiyah" ungkap Pipit - Manajer Program Maarif Institute, Sabtu (3/9/2022).

Pipit Aidul Fitriyana salah satu fasilitator pelatihan pencegahan intoleransi dan anti perundungan di Sekolah Muhammadiyah dalam seminar selama dua hari, Jumat dan Sabtu (2-3/9/2022) di Hotel Rodhita, Banjarmasin, Kalimantan Selatan.

Pipit menyebutkan guru merupakan garda terdepan untuk menghentikan intoleransi dan perundungan di sekolah. Maka kegiatan pelatihan bertujuan untuk menciptakan ketahanan dari intoleransi, kekerasan seksual dan perundungan berbasis di sekolah muhammadiyah.

“Guru akan dibekali bagaimana mengenal tanda-tanda gejala perbuatan kekerasan, intoleransi dan perundungan di sekolah  agar waspada dan bisa ditumbuhkan sikap baik dan  perbuatan negatif itu bisa hilang,” tutur Pipit.

Noor Ali, salah satu peserta mengatakan manfaat dari pelatihan guru lebih mudah menyelesaikan masalah. Misalnya bila terjadi di sekolah ada pembullyan, adanya konten media sosial yang tidak bertanggung jawab kita sudah tau solusinya.

“Pelatihan ini memberikan tambahan pengetahuan yang tadinya sesuatu dianggap kebenaran ternyata bukan seperti itu harus diklarifikasi kebenarannya sehingga lebih mudah terpecahkan masalahnya,” tutur Guru SMP Muhammadiyah 1 Banjarmasin.

Sementara itu, Fastamik Lima Yuha - Kepala SMK 2 Muhammadiyah 2 Banjarmasin mengungkapkan siswa tempat mengajar mayoritas laki-laki yang rawan bertindak anarkis sehingga hasil ikut pelatihan diterapkan di sekolah akan lebih mudah mencari solusinya.

Pelatihan ini merupakan, kata Fastamik, aksi nyata Gerakan Nasional Revolusi Mental dalam pencegahan intoleransi dan anti perundungan bagi tenaga pendidik di sekolah Muhammadiyah. Kegiatan ini program kerja sama Kemenko PMK RI  dan Pimpinan Pusat Muhammadiyah.

Fastamik mengatakan materi utama yang dipaparkan di antaranya bagaiamana kita memahami gejala kekerasan yang terjadi di sekolah, mengenali bibit-bibit kekerasan dan bagaimana menumbuhkan perdamaian, hasutan kebencian di media sosial dan mengidentifikasi faktor yang menjadi ancaman terjadinya intoleransi dan perundungan di sekolah.

Khelmy Kalam - tim fasilitator saat penutupan kegiatan ini berpesan kepada Pimpinan Muhammadiyah Kalimantan Selatan terutama DIKDASMEN bahwa apa yang ditulis pada lembar kertas kuis oleh semua peserta merupakan data penting untuk melihat bagaimana situasi sekolah di Muhammadiyah se-Kalimantan Selatan terutama masalah yang berkaitan dengan kekerasan dan bullying di sekolah.

“Bapak dan Ibu guru sudah terbuka dan jujur menyampaikan masalah yang dihadapi di sekolah masing-masing di lembar kerta tulisan yang dikumpulan kepada fasilitator sehinga DIKDASMEN wilayah hingga daerah Kalimantan Selatan bisa diberikan solusi yang baik dan cepat,” tuturnya.

Kegiatan ini melibatkan 80 orang tenaga pendidik seperti kepala sekolah, wakil kepala sekolah, dan guru di lingkungan sekolah/madrasah Muhammadiyah Kota Banjarmasin. (*/mas)