KPK: Meski Hadiah Diberikan Dengan Ikhlas, ASN Di Banten Wajib Tolak

Baca Juga

Para ASN Pemkot Serang yang
mengikuti penyuluhan antikorupsi.
(Foto: Istimewa)  

NET – Kepala Satuan Tugas (Kasatgas) Pengendalian Gratifikasi di Kedeputian Pencegahan Komisi Pemberantasn Korupsi (KPK) RI Mutiara Karina Rizki Arta mendorong agar seluruh Aparatur Sipil Negara (ASN Provinsi Banten, untuk menolak segala bentuk gratifikasi.

“Selain menolak, ASN juga diimbau untuk memberikan pemahaman kepada masyarakat terkait dengan budaya pemberian seuatu kepada pejabat, ASN atau penyelenggara pemerintah lainnya,” ujar Mutiara saat memberikan edukasi puluhan ASN di lingkungan Pemerintah Kota (Pemkot) Serang, di aula Kwartir Daerah (Kwarda) Gerakan Pramuka Provinsi Banten, Jumat (30/9/2022).

Dikatakan Mutiara, gratifikasi merupakan pemberian dan dalam arti luas yakni meliputi pemberian uang, barang, rabat (discount), komisi, pinjaman tanpa bunga, tiket perjalanan, pengobatan cuma-cuma, dan fasilitas lainnya yang diatur pada pasal 12B Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001.

“Sosialisasi ini merupakan bentuk edukasi yang dilakukan oleh KPK kepada masyarakat, terutama kepada penyelenggara pemerintahan atau ASN di lingkungan Pemkot Serang terkait dengan persoalan gratifikasi,” ucap Mutiara.

Dalam edukasi itu, Mutiara menyarankan agar seluruh penyelenggara Pemerintah ketika mendapatkan sesuatu dari pihak lain bisa ditolak. Memang seringnya orang pemberi gratifikasi itu mengaku ikhlas dan tidak ada maksud apapun.

“Modus itu sering terjadi. Mereka sengaja memberikan jasa budi. Nanti setelah 10-20 tahun kemudian, ketika yang bersangkutan ada keinginan, baru ngomong. Makanya, kami sarankan apapun bentuk barang atau uang yang diberikan hendaknya ditolak,” ucapnya.

Diungkapkan Mutiara, kita melihat masih banyak masyarakat yang belum paham, orang saling memberi oleh-oleh. Terutama ketika pejabat berkunjung ke daerah yang diberikan oleh-oleh, ini yang harus kita banyak memberikan edukasi. “Seharusnya tidak diterima,” imbuhnya.

Namun jika tetap diterima, kata Mutiara, maka ASN yang bersangkutan berkewajiban melaporkan barang pemberian itu ke KPK. Berdasarkan peraturan, dia mempunyai waktu selama 30 hari untuk melaporkan. Kalua tidak dilaporkan, maka ada konsekuensi hukum yang akan ditanggung.

“Itu bisa masuk Tipikor, dan berpotensi pidana dengan hukuman minimal kurungan 4-20 tahun atau denda Rp 200 juta sampai Rp 1 miliar,” pungkasnya.

Mutiara mengakui ASN di lingkungan Provinsi Banten ini harus mendapatkan edukasi lebih lanjut. Pasalnya masih banyak yang belum memahami secara menyeluruh terkait dengan gratifikasi itu.

“Kita melihat ASN di Provinsi Banten dan Pemkot Serang ini perlu diberikan edukasi lebih lanjut lagi karena kita tidak ingin sejarah di masa lalu kembali terjadi,” ucapnya.

Sementara itu salah satu ASN Pemkot Serang, Nugraha mengucapkan terima kasih atas edukasi terkait dengan gratifikasi yang dilakukan oleh KPK itu. Dari apa yang dijelaskan dalam pemaparan tadi, dirinya menjadi lebih paham dan akan diterapkan di lapangan nanti dalam bekerja.

“Bagaimana kami harus menolak sebagai bentuk gratifikasi ini, sehingga nanti bisa terwujud keamanan dan kenyamanan kami dalam bekerja,” katanya. (*/pur)