Ketua MPR RI Bambang Soesatyo. (Foto: Istimewa) |
"Saya berharap pengukuhan Pengurus Koperasi UMKM
Indonesia (KOMINDO) Sejahtera se-Indonesia sekaligus peluncuran Marketplace
KOMINDO Sejahtera menjadi bagian dari kebangkitan per-Koperasian serta
perekonomian nasional, baik sebagai gerakan ekonomi kerakyatan maupun sebagai
badan usaha," ujar Ketua MPR RI Bambang Soesatyo pada Sosialisasi Empat
Pilar MPR RI bersama KOMINDO Sejahtera, secara virtual dari Jakarta, Kamis
(25/8/2022).
Bambang Soesatyo (Bamsoet) menuturkan Ketetapan MPR Nomor
16/MPR/1998 tentang Politik Ekonomi dalam rangka Demokrasi Ekonomi merupakan
bagian dari arah kebijakan, strategi dan pelaksanaan pembangunan sistem perekonomian
nasional. Karakteristik yang ingin diwujudkan adalah sistem perekonomian
nasional yang kuat, dan lebih memberikan kesempatan, dukungan, dan pengembangan
ekonomi rakyat, yang mencakup koperasi dan usaha kecil dan menengah sebagai
pilar utama pembangunan ekonomi nasional.
Pada acara itu hadir antara lain; Ketua Umum KOMINDO
Sejahtera Imlahyudin Tuanaya beserta segenap Jajaran, Wakil Ketua DPRD Kota
Surakarta Achmad Sapari, Kepala Dinas Koperasi dan UKM Jawa Tengah Ema
Rachmawati, Danrem 074/Warastratama Kolonel Inf Achiruddin, Ketua OJK Surakarta
Eko Yunianto, dan Wakapolres Surakarta AKBP Gatot Yulianto.
Mantan Ketua Komisi III DPR RI bidang Hukum, HAM, dan
Keamanan ini menjelaskan selama lebih dari dua tahun, pandemi Covid-19 telah
memicu terjadinya resesi global, dan menyebabkan perlambatan pertumbuhan
ekonomi di banyak negara. Tercermin dari Laporan 'Global Economic Prospects',
yang merevisi proyeksi pertumbuhan ekonomi global tahun 2022, dari sebelumnya
sebesar 4,1 persen, turun menjadi sebesar 2,9 persen.
"Di dalam negeri, pandemi telah melenyapkan banyak
lapangan pekerjaan, lebih dari 21 juta penduduk usia kerja terdampak. Sektor
perekonomian yang terdampak paling nyata adalah UMKM, mengingat lebih dari 99
persen pelaku usaha di seluruh Indonesia berasal dari sektor UMKM," jelas
Bamsoet.
Wakil Ketua Umum Partai Golkar sekaligus Kepala Badan
Hubungan Penegakan Hukum, Pertahanan dan Keamanan KADIN Indonesia ini
menerangkan, semangat dan suasana kebatinan yang terkandung dalam rumusan pasal
33 ayat (1) UUD NRI 1945 menekankan sistem perekonomian nasional Indonesia
adalah sistem perekonomian yang khas, yang berbeda dengan dua kutub dikotomi
perekonomian yang telah menjadi hegemoni global. Di satu sisi, sistem
perekonomian Indonesia bukanlah sistem ekonomi sosialis, di mana negara menjadi
dominan sebagai pelaku ekonomi.
"Di sisi lain, sistem perekonomian kita juga bukan
sistem ekonomi kapitalis, yakni individu dan pasar menjadi dominan menentukan
perilaku ekonomi. Sistem Ekonomi kita adalah sistem Ekonomi Pancasila, yakni
pengelolaan ekonomi negara yang bersumber pada nilai-nilai Pancasila. Sistem
Ekonomi Pancasila bersumber pada nilai-nilai yang mengedepankan nilai-nilai
religiusitas, humanitas, nasionalitas, demokrasi, dan keadilan sosial,"
terang Bamsoet.
Wakil Ketua Umum Pemuda Pancasila sekaligus Wakil Ketua Umum
FKPPI/Kepala Badan Bela Negara FKPPI ini menambahkan, peran Koperasi sebagai
Duta Ekonomi Pancasila, sekaligus sebagai sokoguru atau tulang punggung perekonomian
nasional, dapat ditinjau dari berbagai perspektif. Dari perspektif keadilan dan
kesejahteraan sosial, Koperasi menjadi wadah bagi pemberdayaan dan pembinaan
ekonomi kerakyatan, sehingga memiliki daya tahan dan sekaligus daya saing.
Koperasi adalah sektor perekonomian yang menjadikan kemakmuran dan
kesejahteraan sosial sebagai muara tujuan. Dalam kerangka ini, Koperasi juga
menjadi sarana untuk memperjuangkan harkat dan martabat kemanusiaan.
"Meskipun modernitas zaman akan selalu menghadirkan tantangan
dalam kehidupan perekonomian nasional, namun saya yakin dan percaya, jika kita
bersungguh-sungguh dalam membangun komitmen kolektif dari segenap pemangku
kepentingan, Koperasi akan mampu bangkit kembali, merepresentasikan diri
sebagai 'wajah' Ekonomi Pancasila, dan sekaligus menjadi sokoguru perekonomian nasional,"
pungkas Bamsoet. (*/pur)
0 Comments