Dapat Mandat Dari Ketum PPM, PD Wilayah Banten Siap Bersinergi

Baca Juga

H. Syarif Abdullah di antara para  
pejuang 45.
(Foto: Istimewa)  

NET - Setelah melakukan penyegaran di wilayah Daerah Khusus Ibukota (DKI) Jakarta, wilayah penyangga pun perlu dilakukan dan bergeser ke daerah Banten dan Jawa Barat.

"Iya, tertanggal hari ini, wilayah Banten sudah saya berikan surat mandatnya, dan Jawa Barat akan segera menyusul. Hal itu untuk membangun dan menata pengurus cabang (PC) pada tingkat Kota yang sampai saat ini dalam seleksi para pengurus PD," tutur  Ketua Umum PPM Samsudin Siregar kepada wartawan di Jakarta, Rabu (26/1/2022).

Langkah tersebut, kata Samsudin, dilakukan sebagai upaya pembenahan di seluruh Pengurus Daerah (PD). Langkah penyegaran yang dilakukan oleh pengurus PPM Pusat sangat penting.

"Dalam roda organisasi pembenahan itu hal yang biasa dilakukan, karena cukup mendesak. Kita bangun kembali infrastruktur yang sempat terkendala. Saya yakin di seluruh PD wilayah Indonesia masih solid," ungkap Samsudin kepada wartawan melalui sambungan WhatsApp.

Samsudin yang juga mantan anggota DPR-RI tersebut mengimbau pengurus lama yang masih exsist dan menjalankan Anggaran Dasar/Anggaran Rumah Tangga (AD/ART) organisasi akan dipertahankan.

"Daripada mencari yang baru akan butuh waktu yang cukup lama. Sementara data pengurus lama bercecer oleh ulah oknum yang tidak bertanggung jawab. Siapapun yang ingin bergabung, khususnya anak, cucu veteran yang mau bekerja untuk rakyat, silahkan hubungi para pengurus PD yang sah dari hasil Munas X," ucap Samsudin Siregar lebih akrab dengan sebutan Samsir.

Dikatakan Samsir, nantinya para pemegang mandat atau surat mandat akan melakukan konsolidasi sampai ke tingkat ranting.

"Dengan diterbitkannya surat mandat ini, sekaligus untuk membatalkan SK yang sebelumnya. Saya ucapkan selamat kepada pengurus PD Banten yang baru. Dan selamat bekerja secara bertanggung jawab," pungkasnya.

Sementara, Ketua PD PPM Banten H. Syarif Abdullah mengungkapkan semestinya keturunan pejuang tidak mudah dihasut oleh oknum yang tidak bertanggung jawab.

"Ya, saya sangat prihatin dengan kondisi PPM saat ini, semoga kita dapat bersatu, dan jangan mudah di pecah belah oleh oknum-oknum yang tidak bertanggung jawab. Mari bersama rapatkan barisan. Anak, cucu keturunan pejuang harus bersatu. Ingat, para pendahulu kita mengorbankan darah, nyawa, dan air mata untuk merdeka," tutur Syarif.

Menurutnya, PPM harus dapat menjadi wadah besar untuk menjembatani dan terciptanya silaturahmi akbar di antara seluruh keturunan keluarga pejuang.

"Saya berharap, jadikan PPM menjadi wadah silaturahmi keluarga besar keturunan pejuang. Bhineka tunggal Ika Tanhana Dharma Mangrwa," tuturnya.

Sempat facum lantaran adanya kekisruhan yang terjadi di dalam tubuh organisasi kepemudaan Pemuda Panca Marga (PPM) pada tingkat pusat disebabkan adanya oknum bekas anggota yang diduga telah memalsukan stempel basah dan kop surat organisasi berbuntut laporan polisi.

Merujuk dari SK Menkumham bernomor AHU-0000808, dan berdasarkan rapat pleno pada 2 Desember 2021, dan Undang-Undang Nomor 16 tahun 2017, maka langkah pembenahan dilakukan oleh ketua umum sebagai pemegang jabatan tertinggi.

Dalam surat mandat tertera, diberikan surat mandat kepada ketua, sekertaris dan bendahara (KSB) pengurus daerah (PD) untuk segera melakukan pembenahan serta perekrutan kembali, pasca diberhentikannya ketua PD yang lama, yakni H. Wawan Rahan Fitriawan secara tidak hormat.

Nama-nama penerima surat mandat berdasarkan AD/ART PPM hasil Munas X pada 2019 lalu jatuh kepada H. Syarif Abdullah - Ketua PD Tb Ardhiansyah Maulana S.Sos, Sekertaris, dan DR Dewi Sundari SH, MH, MKn, MBA sebagai bendahara. (*/rls)