Penyekatan Mudik Dan Perpanjang PPKM Mikro Banten, Dilaporkan Saat Rakor

Baca Juga

Wagub Andika Hazrumy. 
(Foto: Istimewa)   

NET - Wakil Gubernur Banten Andika Hazrumy melaporkan tentang pelaksanaan operasi penyekatan mudik Lebaran 2021 di wilayah Provinsi Banten dalam rapat evaluasi PPKM Mikro dan kebijakan peniadaan mudik yang diselenggarakan Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian secara virtual, Sabtu (8/5/2021).

Selain itu, dalam rapat yang dipimpin Menko Perekonomian Airlangga Hartanto itu Andika juga melaporkan Pemprov Banten telah kembali memperpanjang PPKM Mikro.  

“Terkait pelarangan mudik, Pemerintah Provinsi Banten bersama Polda Banten, Polda Metro Jaya, Korem 064/ Maulana Yusuf dan Korem 052 Wijayakrama melakukan penyekatan larangan mudik Tahun 2021,” ujar Andika.

Penyekatan mudik tersebut, kata Andika, dilakukan terutama di wilayah perbatasan seperti Curug Bitung, Cipanas, Cilograng, Cikupa dan Merak. Adapun 19 titik penyekatan larangan mudik di antaranya di Pintu Tol Cikupa dan Pintu Tol Merak. Penyekatan juga dilakukan di jalan arteri meliputi Gerbang Citra Raya, Pasar Kemis, Kronjo, Tigaraksa, Jayanti, Solear (Kabupaten Tangerang), Simpang Asem (Cikande), dan di Simpang Pusri (Kota Serang).

Penyekatan di jalan arteri berikutnya dilakukan di Gayam (Kabupaten Pandeglang), Gerem (Kota Cilegon), Gerbang Pelabuhan Merak (Kota Cilegon), Pelabuhan BBJ Bojonegara (Kabupaten Serang), Jasinga (batas Bogor) dan di Cilograng (batas Sukabumi).

Terkait perpanjangan PPKM Mikro, Andika mengatakan Gubernur Banten Wahidin Halim telah kembali memperpanjang status PPKM Mikro sejak pada 4 - 17 Mei 2021. Hal itu tertuang dalam Instruksi Gubernur Nomor 9 Tahun 2021 tentang Perpanjangan PPKM Mikro dan Mengoptimalkan Posko Penanganan Covid-19 Di Tingkat Desa dan Kelurahan Untuk Pengendalian Penyebaran Covid-19.

Dalam kebijakan itu, kata Andika, Gubernur menekankan pentingnya pencegahan peningkatan penularan Covid-19 selama Bulan Suci Ramadhan dan menjelang Hari Raya Idul Fitri 1442 H/Tahun 2021. Karenanya perlu dilakukan kegiatan pemantauan, pengendalian, dan evaluasi serta tindakan yang harus dilaksanakan guna pencegahan tersebut.

Andika menyebutkan Instruksi Gubernur tersebut meminta Bupati/Walikota untuk melakukan sosialisasi peniadaan Mudik Lebaran Hari Raya Idul Fitri 1442 H kepada warga dan masyarakat perantau yang berada di wilayahnya serta apabila terdapat pelanggaran maka dilakukan pemberian sanksi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. (*/pur)