Tanggapi Demo Massa Kumala, Jubir: Banten Raih Award Anti Korupsi Dan WTP Terus

Baca Juga

Ujang Giri, Jubir Gubernur Banten. 
(Foto: Istimewa)   

NET - Demo Keluarga Mahasiswa Lebak (Kumala), terhadap 4 tahun kepemimpinan Gubernur Banten Wahidin Halim dan Wakil Gubernur Banten Andika Hazrumy sebagian besar sudah direalisasikan oleh Pemerintah Provinsi Banten.

Hal itu disampaikan oleh Ujang Giri - Juru Bicara Gubernur Banten H. Wahidin Halim memberikan tanggapan soal demo yang dilancarkan mahasiswa berbendera Kumala.

Pria yang akrab disapa Ugi ini mengatakan demo mahasiswa merupakan saran dan masukan terhadap Gubernur.

"Saran yang disampaikan oleh Kumala melalui aksi demo sebagian besar sudah direalisasikan oleh Gubernur dan Wakil Gubernur mulai dari tata kelola pemerintahan, infrastruktur, pendidikan, kesehatan, dan bidang lainnya," ujar Ugi kepada wartawan di Kota Serang, Kamis (8/4/2021).

Saat ini, kata Ugi, sudah tampak perubahan yang signifikan di Banten, terutama dalam hal pengentasan korupsi dan tata kelola keuangan. Hal itu terbukti dengan predikat Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) 4 kali berturut-turut dari Badan Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia (BPK RI) dan penghargaan anti korupsi dari KPK RI kepada Gubernur Banten.

"Sejarah mencatat Banten yang dulu dikenal sebagai daerah terkorup. Sekarang pada era WH- Andika jadi daerah anti korupsi di Indonesia, dapat penghargaan dari KPK RI (Komisi Pemberantasan Korupsi Republik Indonesia-red) serta laporan pertanggungjawaban keuangan mendapatkan WTP 4 kali berturut-turut dari BPK RI,” katanya.

Sektor infrastuktur, imbuh Ugi, yang menjadi kewenangan Pemerintah Provinsi Banten, sudah bayak perubahan. Bahkan, inspratuktur jalan yang merupakan kewenangan Pemerintah Provinsi Banten hanya tersisa 14 kilometer dari sekitar 746,9 Kilometer panjang jalan sudah dibenahi.

"Soal infrastruktur jalan yang menjadi kewenangan Provinsi Banten tinggal sekitar 14 kilometer lagi jalan yang belum mantap, sebelumnya ditargetkan tahun 2020 rampung tapi sempat terpending karena refocusing akibat covid-19, tahun 2021 dilanjutkan. Hal ini termasuk jembatan milik provinsi yang putus di Lebak akibat banjir bandang itu telah dianggarkan tahun 2021 sebesar Rp 169 miliar untuk penanganan jalan dan jembatan, saat ini sedang proses tender," tutur Ugi.

Pendidikan terus ditingkatkan, kata Ugi, ada sekitar 34 unit sekolah baru yang akan segera dibangun serta ruang-ruang kelas baru. Selain itu, tingkat kesejahteraan para guru tingkat SLTA baik negeri maupun swasta telah diperhatikan oleh Pemprov Banten melalui pemberian insentif.

Ugi menanggapi masih adanya pihak yang mempertanyakan soal berobat gratis pakai Kartu Tanda Penduduk (KTP).

"Soal berobat gratis pakai KTP sebelumnya telah dibahas bersama DPRD Banten dan disepakati untuk dianggarkan, tetapi ada larangan dari Pemerintah pusat, termasuk rekomendasi dari KPK RI bahwa Pemprov Banten harus terintegrasi dengan Jaminan Kesehatan Nasional (JKN) melalui BPJS Kesehatan," ujar Ugi.

Pemprov Banten, kata Ugi, tiap tahunnya telah menganggarkan per tahun sekitar Rp 200 miliar untuk menanggung iuran BPJS kesehatan bagi masyarakat Banten yang kategori tidak mampu dan menjadi Penerima Bantuan Iuran (PBI) BPJS Kesehatan dari Pemprov Banten. Artinya kesehatan gratis yang diprogramkan oleh WH - Andika telah terealisasi melalui kartu BPJS kesehatan yang iurannya ditanggung Pemprov Banten. Selain itu, masyarakat Banten yang tidak punya BPJS bisa mendapatkan layanan berobat gratis di rumah sakit milik provinsi.

"Tingkat kesejahteraan masyarakat Banten di atas rata-rata nasional. Data menunjukan tahun 2020 angka kemiskinan Banten terendah kedua se-Jawa dan terendah ke-8 se-Indonesia. Indeks Pembangunan Manusia (IPM) Banten ke delapan besar di atas rata-rata capaian nasional sebesar 72,45 sedangkan nasional hanya 71,94," papar Ugi.

Berikut tuntutan aksi demo yang dilakukan Kumala, wujudkan tata kelola pemerintahan yang bai sesuai dengan janji politik Gubernur Banten. Entaskan kemisinan di Provinsi Banten. Kemudian, lengkapi dan bangun sarana pra-sarana sekolah tingkat SMA/SMK/SKH yang masih terbengkalai di setiap daerah sesuai dengan tujuan negara.

Selain itu, bangun segera infrastuktur pasca bencana alam di Lebak dan bangun rumah layak huni bagi masyarakat terdampak tanpa syarat. Wujudkan pemerataan kesehatan bagi masyarakat sesuai dengan janji politik cukup KTP dan lengkapi sarana prasarana rumah sakit yang layak. Berikan pekerjaan bagi masyarakat Banten. Pulihkan perekonomian di Banten di tengah pandemic covid dan sejahterakan petani. Pulihkan konservasi lingkungan pasca bencana. (*/pur)